Oleh : Andi Hendra Dimansa
(Alumni Filsafat UIN Alauddin Makassar)
Musda Golkar Sulawesi Selatan kali ini sesungguhnya bukan sekadar agenda pergantian ketua DPD I. Ia jauh lebih besar dari itu. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang akan memegang stempel partai lima tahun ke depan, melainkan apa sesungguhnya wajah Golkar hari ini: apakah ia masih partai kader, atau perlahan berubah menjadi instrumen oligarki yang dikuasai jejaring kekuasaan dan klan bisnis.
Di titik ini, publik Sulsel mulai melihat gejala yang tidak sehat. Politik kepartaian tidak lagi dibangun di atas jenjang kaderisasi dan merit organisasi, tetapi bergerak ke arah konsentrasi kekuasaan berbasis modal, akses elite pusat, dan jaringan keluarga politik. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Golkar Sulsel, tetapi Musda kali ini memperlihatkannya secara telanjang.
Dalam teori politik modern, Robert Michels pernah memperkenalkan konsep iron law of oligarchy hukum besi oligarki. Michels percaya bahwa semua organisasi politik, seideal apa pun, pada akhirnya akan dikuasai segelintir elite. Struktur partai lambat laun tidak lagi melayani kader, tetapi mempertahankan kekuasaan kelompok kecil yang mengontrol sumber daya organisasi.
Apa yang sedang terjadi di Golkar Sulsel tampak bergerak ke arah itu.
Musda ditunda berulang kali. Narasi aklamasi didorong dari pusat. Kandidasi mulai dibaca bukan dari rekam jejak kaderisasi, tetapi dari kedekatan dengan elite nasional dan kemampuan mengendalikan jejaring kekuasaan lokal. Dalam situasi seperti ini, partai kehilangan fungsi dasarnya sebagai arena kompetisi gagasan dan regenerasi politik.
Padahal, secara historis, Golkar Sulsel dibangun oleh tradisi kaderisasi yang keras. Ia bukan partai karbitan yang hidup menjelang pemilu lalu hilang setelah kekuasaan selesai dibagi. Golkar besar karena disiplin organisasi, loyalitas kader, dan kemampuan menjaga jaringan politik sampai ke tingkat desa. Dulu, menjadi pengurus kecamatan Golkar bukan sekadar posisi administratif. Itu adalah sekolah politik. Ada proses panjang, ada hirarki, ada pengabdian, ada loyalitas ideologis terhadap organisasi.
Karena itu, ketika hari ini publik melihat partai mulai dikelilingi oleh kepentingan klan bisnis dan kelompok pemodal, maka yang muncul bukan sekadar resistensi politik, melainkan kegelisahan ideologis: apakah kader tulen masih punya tempat di rumahnya sendiri?
Samuel Huntington pernah menulis bahwa institusionalisasi partai ditentukan oleh empat hal: adaptabilitas, kompleksitas organisasi, otonomi, dan kohesi. Partai akan kuat jika tidak tunduk pada kepentingan personal sesaat. Ketika partai mulai terlalu bergantung pada figur kaya, jaringan keluarga, atau patron kekuasaan tertentu, maka institusinya melemah. Organisasi tidak lagi berdiri di atas sistem, tetapi di atas individu.
Di sinilah bahaya terbesar Golkar Sulsel hari ini.
Ketika politik mulai terlalu mahal, kaderisasi perlahan kehilangan nilai. Yang menentukan bukan lagi siapa paling lama membangun partai, tetapi siapa yang paling kuat mengakses pusat kekuasaan. Struktur partai kemudian berubah menjadi arena transaksi elite. Kader di bawah hanya menjadi penonton dalam rumah yang mereka bangun sendiri selama puluhan tahun.
Fenomena seperti ini sebenarnya sudah lama dibahas dalam teori cartel party oleh Richard Katz dan Peter Mair. Mereka menjelaskan bagaimana partai-partai modern perlahan berubah menjadi kartel elite yang saling menjaga akses terhadap sumber daya negara dan kekuasaan. Hubungan partai dengan rakyat melemah, sementara hubungan elite partai dengan oligarki ekonomi justru semakin kuat. Dalam kondisi itu, partai tidak lagi menjadi alat representasi kader dan masyarakat, tetapi menjadi kendaraan distribusi kekuasaan antar elite.
Jika gejala itu dibiarkan, Golkar Sulsel akan kehilangan akar sosialnya.
Sebab kader tidak hidup dari romantisme. Mereka hidup dari keyakinan bahwa partai masih menghargai pengabdian. Bahwa loyalitas bertahun-tahun masih punya makna politik. Bahwa menjadi kader bukan pekerjaan sia-sia di tengah dominasi pemilik modal.
Inilah sebabnya Musda Sulsel tidak boleh hanya diselesaikan lewat skenario aklamasi yang dipaksakan dari atas. Demokrasi internal partai bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah mekanisme legitimasi moral organisasi. Ketika semua sudah ditentukan sebelum forum dimulai, maka Musda kehilangan makna politiknya. Ia hanya menjadi seremoni pengesahan keputusan elite.
Golkar Sulsel seharusnya belajar dari banyak partai yang runtuh secara perlahan karena meninggalkan kaderisasi. Partai yang terlalu dikuasai oligarki memang bisa terlihat kuat dalam jangka pendek karena ditopang modal dan kekuasaan, tetapi rapuh secara ideologis. Ketika patron utamanya jatuh atau berpindah kepentingan, organisasi ikut goyah karena tidak memiliki ikatan emosional dengan kader di bawah.
Sulsel memiliki tradisi politik yang berbeda. Daerah ini keras. Kader-kader Golkar Sulsel punya militansi yang lahir dari pertarungan panjang. Mereka bukan sekadar operator pemilu lima tahunan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga partai tetap hidup bahkan ketika konflik elite nasional mengguncang Golkar dari Jakarta.
Karena itu, sangat keliru jika Golkar Sulsel hari ini hanya dibaca sebagai objek konsolidasi kekuasaan elite pusat atau arena ekspansi klan bisnis-politik tertentu.
Ketua Golkar Sulsel ke depan seharusnya bukan hanya orang yang punya uang, akses nasional, atau kekuatan elektoral. Ia harus memahami kultur partai. Harus mengerti bahwa Golkar bukan perusahaan politik keluarga. Bukan holding kekuasaan yang bisa diwariskan berdasarkan kedekatan elite dan kemampuan finansial.
Golkar adalah institusi politik.
Dan institusi politik hanya akan bertahan jika dipimpin oleh kader yang tumbuh bersama denyut organisasinya, bukan sekadar datang ketika kekuasaan terlihat menjanjikan. Sebab jika partai kehilangan kader tulennya, maka yang tersisa hanyalah bangunan besar tanpa jiwa.
Salam dari warga kota
