Matakita.co, Makassar — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, H. Ferry Taslim, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H, melaksanakan rangkaian kunjungan kerja strategis di Kota Makassar.
Rangkaian kegiatan diawali dengan kehadiran dalam Rapat Koordinasi Kepatuhan, Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), sekaligus Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku dengan Kejaksaan Tinggi se-wilayah Sulawesi dan Maluku, yang berlangsung di Hotel The Rinra (20/05).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam mendorong perluasan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah Sulawesi dan Maluku. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen bersama dalam optimalisasi kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban kepesertaan jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan hak-hak pekerja.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Narendra Jatna, serta dihadiri secara virtual oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho. Hadir pula Direktur Perdata Jamdatun serta para Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi se-wilayah Sulawesi dan Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Wakajati Sulut menyampaikan bahwa arahan dan penekanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H, menegaskan pentingnya penguatan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari peran Kejaksaan dalam memastikan kepatuhan hukum badan usaha terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penekanan tersebut menggarisbawahi bahwa Kejaksaan melalui fungsi perdata dan tata usaha negara memiliki komitmen untuk terus mengawal kepatuhan badan usaha, sebagai bagian dari upaya menghadirkan perlindungan negara bagi pekerja secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Selanjutnya, pada hari berikutnya, Wakajati Sulut melanjutkan agenda dengan pertemuan “Datun Squad” yang menghimpun para mantan staf Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan periode 2023–2026, yang dilaksanakan di Rumah Makan Surya Manik. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ruang konsolidasi jejaring profesional dan penguatan komunikasi antar insan Adhyaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, namun juga menjadi ajang silaturahmi penuh kehangatan untuk melepas kerinduan antara pimpinan dan jajaran Asdatun setelah kurang lebih tiga tahun bersama dalam dinamika pelaksanaan tugas, sebelum akhirnya terpisah oleh penugasan dan amanah di tempat yang berbeda.
Masih pada kesempatan yang sama, Wakajati Sulut juga mengikuti sesi diskusi bersama jajaran akademisi Program Doktor (S-3) Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Forum akademik ini berlangsung dinamis, membahas perkembangan isu-isu aktual hukum tata negara serta penguatan peran kejaksaan dalam menjaga supremasi hukum yang berkeadilan, adaptif, dan berintegritas.
Di sela rangkaian kunjungan kerja tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, H. Ferrytass., S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina IKM Sapayuang, turut meninjau langsung lokasi pembangunan Masjid Minangkabau IKM Sapayuang di Moncongloe. Kunjungan tersebut didampingi oleh Isnaini Al Ihsan, S.H., Dt. Mangkuto Alam yang juga merupakan Dewan Pembina IKM Sapayuang.
Peninjauan tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap proses pembangunan Masjid Minangkabau IKM Sapayuang sebagai pusat syiar, silaturahmi, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan masyarakat Minangkabau di tanah rantau.
Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan lembaga negara, jejaring profesional, maupun kalangan akademisi, guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum secara berkelanjutan.
