Oleh : Kasri Riswadi
Politik Indonesia belakangan menyuguhkan dua peristiwa yang menarik dicermati. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.
Keduanya berada dalam konteks persoalan yang berbeda. Namun, ada satu pertanyaan yang relevan untuk diajukan: ke mana suara solidaritas dari mereka yang dahulu tampak begitu dekat dengan lingkaran kekuasaan?
Ketika Gibran masih menjabat Wakil Presiden dan Listyo masih memimpin institusi kepolisian, kedekatan dengan sejumlah elite organisasi kepemudaan bukanlah pemandangan asing. Forum pertemuan, agenda bersama, pujian, hingga narasi tentang kepemimpinan dan kenegarawanan kerap menghiasi ruang publik.
Namun, ketika posisi politik berubah dan persoalan hukum muncul, suasananya terasa berbeda. Kawan-kawan yang dahulu begitu mudah terlihat di sekitar panggung kekuasaan kini tidak selalu hadir dengan suara yang sama lantangnya.
Tentu, organisasi kepemudaan tidak berkewajiban membela seseorang yang sedang menghadapi persoalan hukum. Status tersangka juga bukan bukti kesalahan. Begitu pula pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus berbagai kontroversi politik yang pernah mengiringi jabatannya.
Justru di situlah letak persoalannya. Kritik ini bukan tentang kewajiban membela atau menyerang seseorang, melainkan tentang konsistensi sikap.
Jika dahulu kedekatan dibangun atas nama persahabatan, solidaritas, dan kepentingan kebangsaan, apakah nilai-nilai itu masih berlaku ketika orang yang dahulu dekat tidak lagi memiliki jabatan atau sedang menghadapi persoalan?
Karena solidaritas yang hanya tumbuh ketika seseorang sedang berkuasa sesungguhnya lebih mirip investasi politik daripada persahabatan. Ia tampak hangat selama ada akses, tetapi mendadak dingin ketika akses itu menghilang.
Begitu pula pujian yang mudah diberikan kepada pejabat ketika sedang berada di puncak kekuasaan. Semestinya, kedewasaan organisasi justru diuji ketika harus mengambil jarak, menyampaikan kritik, dan menjaga prinsip tanpa perlu menunggu arah angin politik.
Organisasi kepemudaan tentu berhak menjalin komunikasi dengan siapa pun, termasuk pejabat negara. Tetapi kedekatan tidak boleh mengorbankan independensi. Menghargai seseorang tidak berarti harus kehilangan keberanian untuk mengkritiknya.
Publik tidak membutuhkan elite kepemudaan yang sekadar pandai merawat hubungan dengan kekuasaan. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah generasi muda yang memiliki keberanian moral untuk tetap bersuara, baik ketika kekuasaan sedang berjaya maupun ketika orang-orang di dalamnya mulai kehilangan panggung.
Jika solidaritas ikut pensiun ketika jabatan berakhir, dan suara ikut menghilang ketika pejabat tersangkut perkara, lantas apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan?
Jangan-jangan, kita bukan sedang membangun tradisi kepemudaan yang kritis dan independen, melainkan hanya sedang memproduksi generasi yang pandai mencari tempat di sekitar kekuasaan. Mengolah, lalu habis manis, sepah dibuang.
