Home Kampus Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas Gelar Dialog Tentang Tantangan Profesi Kejaksaan

Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas Gelar Dialog Tentang Tantangan Profesi Kejaksaan

82
0
SHARE

MataKita.co, Makassar – Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan dialog hukum. Kegiatan ini mengangkat tema tantangan Profesi Kejaksaan. Kegiatan ini diadakan di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (Hari ini (09/02/2028)

Dialog ini menghadirkan pembicara tunggal Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulseslbar), R Narendra Jatna, SH., L.L.M.

Fajlurrahman Jurdi, Pengurus Pusat Kajian Kejaksaan kepada MataKita.co mengatakan bahwa Dialog ini merupakan kegiatan rutin Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum dengan Intansi Kejakasaan.

Dalam pemaparannya, Narendra sangat dalam dan sistematis memberikan penjelasan tentang Kejaksaan dari segi historis dan mempersoalkan secara akademis mengenai terpisahkan kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan dengan hakim. Selama ini kita disesatkan oleh bacaan yang disuguhkan oleh negara yang uniform, sehingga profesi kejaksaan selama ini disalahkaprahkan. Pembicara memulai gagasannya dengan argument-argumen menohok, menggugat kembali paradigm fallacy yang digunakan dalam penegakkan hukum.

“KUHAP itu mitos. Kita selama ini mengikuti cara berpikir kompartemen system, sehingga semua gagasan kita tidak pernah nyambung antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan terpisah antara penyidikan dan penuntutan, antara yang menuntut dengan hakim yang memutus. Akibatnya hukum kita menjadi soal. Dalam konteks bahasa saja kita disesatkan” Jelas Narendra

Narendra menjelaskan bahwa Jaksa adalah “lembaga peradilan” yang menjalankan kewenangan Negara di bidang eksekutif. Menurut Narendra, konstitusi kita sangat Biscmark dan Komunis banget.

Menurut Narendra, HIR itu bukanlah dari Code Napoleon, tetapi ada kode hukum yang digunakan oleh Louis XVI, yakni kitab untuk penyidikan tindak pidana saat itu di Prancis. KUHAP itu menurutnya dipertahankan untuk rezim militer, tapi masih dipertahankan di Negara yang sudah demokratis. Secara umum, manusia Indonesia hanyalah setengah manusia secara hukum. Banyangkan sejak zaman Belanda, hukum kita sudah memisahkan antara Nederlander dan Inlander, serta menfalsifikasi manusia-manusia dalam golongan-golongan.

Baca Juga  Mahasiswa, Logika dan Kampus

Tugas Jaksa menurut Narendra adalah mencari titik keseimbangan, bukan menuntut. Kalau tugasnya menuntut, maka harusnya kewenangannya diberikan dari hulu ke hilir, bukan hanya menuntut. Tetapi mestinya saat hakim memutus, harus ada legal opini dari Jaksa sebagai bahan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Karena itu, Jaksa tugasnya adalah mencari keseimbangan.

Dialog ini di moderatori oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Facebook Comments