Home Mimbar Ide Keterusterangan Berbicara: Kelahiran Kembali Intelektual Muda, Aura Kematian KPK

Keterusterangan Berbicara: Kelahiran Kembali Intelektual Muda, Aura Kematian KPK

0
Ermansyah R. Hindi

Oleh: Ermansyah R. Hindi*

Kita mencoba menggunakan satu persfektif Foucaldian mengenai ‘ketidaktakutan berbicara’ atau ‘keterusterangan berbicara’ ditengah kekacauan permainan kebenaran atau keadilan ditandai oleh kematian atau paling tidak sekaratnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kematian atau sekaratnya KPK sebagai akibat pengesahan oleh DPR RI tentang Revisi Undang-Undang KPK RI. Kini, bendera Merah Putih tersebut “berkibar setengah tiang” di depan kantor KPK ternyata berlanjut setelah pegesahan Revisi UU KPK menjadi simbol kematian akan keadilan, kematian akan institusi antikorupsi di tanah air.

Keterusterangan berbicara kebenaran mengambil dari kata parrhesia yang pertama muncul dalam kesusastraan Yunani atas karya Euripides (484-407 SM) dan kata tersebut berkembang luas dalam dunia kesusteraan Yunani kuno hingga akhir Abad Kelima Sebelum Masehi. Tetapi, ia masih dapat pula ditemukan dalam teks tertulis pada akhir Abad Keempat dan sepanjang Abad Kelima Masehi. Parrhesia ini selanjutnya dikembangkan oleh Michel Foucault dalam tradisi pemikiran filsafat di abad Keduapuluh Masehi. Biasanya, parrhesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berarti “berbicara bebas-free speech” (dalam bahasa Perancis franc-parler, dan dalam bahasa Jerman dengan Freimüthigkeit). Parrhesiazomai atau Parrhesiazesthai adalah menggunakan Parrhesia, dan Parrhesiastes adalah orang yang menggunakan Parrhesia, yaitu: seseorang yang berbicara kebenaran (2001: 11).

Bagi kaum intelektual muda, orang-orang perlu mewaspadai kebenaran yang terjatuh dalam dua jenis parrhesia, yaitu (a) terdapat pengertian peyoratif hingga kata tersebut tidak terlalu jauh maknanya dari “ocehan” yang terdiri dari perkataan sembarangan atau segala sesuatu terlintas dalam benak seseorang tanpa kualifikasi. Pengertian peyoratif teringat dalam Plato, misalnya sebagai karakterisasi konstitusi demokratis yang buruk dimana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pesan sesama warga dan mengatakan mereka apa sajabahkan hal-hal paling tolol atau berbahaya bagi warga kota. Keterusterangan berbicara diantara kaum intelektual muda-hamasiswa menggunakan parrheriazesthai berarti “mengatakan kebenaran” (to tell the truth). Permasalahannya, apakah para parrhesiastes mengatakan apa yang pikirkan benar, atau apakah ia yang katakan sungguh-sungguh adalah benar? Kemudian, karenanya ciri-ciri parrhesia yang kedua adalah selalu ada kejadian yang kebetulan sekali tepat antara keyakinan dan kebenaran (2001: 14).

Memang benar, pertanyaan tersebut yang diajukan oleh Foucault boleh dikatakan berlaku bagi siapa saja yang menginginkan perkataan kebenaran sekalipun kebenaran sebagai permainan dan getir sekalipun. Hal yang menarik tatkala kaum intelektual muda-mahasiswa menentang ketidakadilan akibat kebijakan rezim kuasa yang menghianati rakyat ternyata gemanya begitu cepat merambat ke wilayah-wilayah tidak terduga episentrum pergerakannya.

Dalam kebenaran itulah muncullah rentetan pernyataan tajam dari berbagai kelompok kritis termasuk “kaum intelektual muda-mahasiswa” yang menentang atas pengesahan revisi UU KPK sebagai salah satu dari tujuh tuntutan, diantaranya mendesak penundaan RKUHP, revisi UU KPK yang baru disahkan, mengadili elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dan menolak pasal-pasal bermasalah RUU Pertanahan, seperti bernuansa kolonial dan sejalan dengan semangat reforma agraria, menguntungkan pemodal besar, menolak RUU Pemasyarakatan yang memuat penghapusan aturan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi dan obral remisi hak cuti narapidana untuk jalan-jalan pergi ke mall, dan RUU Ketenagakerjaan. Seluruh permasalahan yang mendera negeri ini terakumulasi menjadi tuntutan dari massa kaum intelektual muda yang identik dengan mahasiswa dengan satu ‘model parrhesiastik’. Setelah sekian lama semenjak Mei 1998, kaum intelektual muda-mahasiswa nampaknya mulai bangun dari tidurnya yang panjang.

Penentangan kaum intelektual muda yang menggunakan satu model parrhesiastik tidak serta merta melahap emosi begitu saja, mencairkan dan memancarkan energinya untuk menyuarakan kebenaran tanpa daya analisis dan kritis. Sebagaimana terjadi gelombang aksi protes dari massa intelektual muda-mahasiswa dua hari terakhir ini (23-24/9/2019) telah menjamur di beberapa daerah di tanah air menandakan suata keterusterangan berbicara atau berbicara kebenaran secara gamblang (parrhesia) tanpa aling-aling. Keterusterangan berbicara kebenaran yang sungguh-sungguh tanpa permainan kebenaran bertopeng tidak dapat dipisahkan dengan parrhesia sejati. Berapapun jumlah massa intelektual muda-mahasiswa membludak yang turun ke jalan tidak mengucilkan produksi hasrat untuk mengatakan kebenaran sebagai tanda untuk menentang setiap ketidakadilan dan segala perwujudannya. Dalam persfektif Foucaldian, kaum intelektual muda-mahasiswa tidak untuk melawan bahkan menghancurkan rezim kuasa-negara, melainkan mereka mencoba ‘membuka kedok kuasa’ dengan segenap strateginya.

Lalu, dari model parrhesiastik yang dihubungkan dengan kritisisme kaum intelektual muda: (i) kritisisme konvensional dengan apa yang disebut idealis dan (ii) kritisisme politik-filosofis atas ketidakadilan alias kezaliman dari rezim kuasa. Kedua bentuk kritisisme yang dibangun dan dimainkan oleh kaum intelektual muda-mahasiswa dan kaum intelektual lainnya mengarah pada ketidakbecusan hingga kezaliman rezim kuasa yang bermain mata kaum oligarkis, pebisnis gelap dan pencoleng berdasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum intelektual muda akan bersuara lantang sebagai akibat dari fungsi kebenaran akan keadilann tidak terpenuhi di tengah masyarakat. Mereka yang berada di tingkat elit boleh saja tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka hanya menertawakan dirinya sendiri.

Sebagian gelombang aksi protes kaum intelektual muda-mahasiswa ada juga yang mencoba “membangun ingatan kembali” pada saat momentum pergerakan reformasi itu terjadi dengan menduduki suatu tempat atau pada ruang simbolik tertentu, seperti gedung representasi rakyat, di lapangan atau di persimpangan jalan.

Berkenaan dengan kritisisme, ‘keterusterangan berbicara’ dari seseorang tidak berarti untuk meletakkan “kelinci percobaan” melalui parrhesia. Tatkala kaum intelektual muda atau massa mahasiswa bergerak dalam model “parlemen jalanan” dengan suara lantang untuk menghakimi rezim kuasa tanpa persidangan, Anda mengatakan sesuatu yang tidak dapat digunakan untuk melawan mereka, Anda mungkin tidak menggunakan parrhesia meskipun Anda tulus, bahwa Anda tidak percaya apa yang mereka katakan itu benar dan mereka membahayakan diri mereka sendiri dengan cara bersekutu atau bersekongkol antara rezim kuasa-negara dan kaum oligarkis. Meskipun demikian dalam parrhesia tidak berbahaya selama kemunculannya datang dari fakta bahwa kebenaran tersebut untuk menegakkan keadilan dan tidak menyakiti atau membuat marah lawan bicaranya (2001: 17). Keterusterangan berbicara begitu dekat dengan kejujuran intelektual dan permainan kebenaran akan tersingkap dengan sendirinya di saat rezim kuasa mengendalikan kebenaran yang datang darinya dan menganggap kebenaran di bawah keterusterangan berbicara dari kaum intelektual muda-mahasiswa sebagai musuh yang mengancam kedudukannya. Karena itu, tugas intelektual muda-mahasiswa menyingkap kabut realitas yang dikendalikan oleh rezim kuasa. Jika rezim kuasa memiliki instrumen atau ritus kuasa, kaum intelektual muda juga tidak ketinggalan memiliki instrumen khas, seperti tulisan kritis, pernyataan sikap, puisi, atau musik kritik sosial. Keterusterangan berbicara atau parrhesia sebagai bagian dari kritisisme menyebar dan meledak setelah dipadatkan dalam instrumen melalui tubuh politik atau tubuh sosial.

Kritisisme melibatkan dirinya di saat dihubungkan dengan keterusterangan berbicara dimana saja dan bahkan sekalipun tidak ada rangkaian pergolakan, krisis kepercayaan atau kondisi darurat tertentu. Jika kita mengikuti pemberitaan dari media, dimana KPK dilucuti eksistensinya sebagai institusi negara perang melawan korupsi diangggap akan membesarkan “gurita oligarki”; ia akan melicinkan usaha pebisnis gelap dan lingkaran setan politik kuasa yang membujuk rayu mata, telinga, hidung, kulit, tangan, dan kaki rezim kuasa atau elit politik hingga mereka akan meninabobokkan dirinya sendiri. Kondisi-kondisi aneh dan ironis yang terpampang jelas dalam paradoks berbicara kebenaran diantara kepengecutan, kekurangajaran dan kenekatan dari rezim kuasa.

Sementara itu, tuntutan reformasi semakin jauh dari pengharapan masyarakat luas dengan adanya kondisi yang menguntungkan bagi orang-orang yang berada dalam lingkaran kuasa yang ditandai dengan semakin memperlihatkan aura kekerasan konsep dan fantasi kuasanya. Apalagi munculnya perbincangan mengenai oligarki ditengarai merasuki institusi strategis negara yang berada di luar kendali dirinya sendiri (bayang-bayang oligarki di Parlemen, Istana, Partai Politik, Kementerian/Lembaga Negara, bahkan boleh jadi menjalar ke organisasi-lembaga keagamaan).

Manakah dikatakan keterusterangan berbicara baik? Keterusterangan berbicara kebenaran yang manakah dikatakan sejati? Keterusterangan berbicara kebenaranan yang manakah diakui oleh kaum intelektual dan masyarakat? Setelah itu, kita akan mendengarkan hasil rumusan pledoi yang tertulis dari DPR atau lembaga Kepresidenan yang mengatakan, bahwa mereka sama sekali tidak menciptakan dan bertanggungjawab atas “tarian kematian” (dancing of death), melainkan oleh KPK sebagai lembaga “super body” mengambil langkah bunuh diri, ia segera menyambut kematiannya sendiri, tetapi kematiannya yang diselingi oleh kata-kata yang tidak terlihat dan gambar yang tidak terbayangkan. Ia dibumbuhi oleh suara kehingar-bingaran sempurna, bahwa mereka menciptakan sesuatu yang “baru”, karena itu, UU KPK sudah berusia tujuh belas tahun, maka harus direvisi muatan didalamnya.

Disinilah keterusterangan berbicara kebenaran dan kaum intelektual muda-mahasiswa diadu dalam pengkambing-hitaman atas KPK. Kini, kaum intelektual muda akan berada dalam suatu lemparan dadu melalui angka fatal yang diperoleh. Jadi, reformasi melawan revisi. Kita melihat tidak ada lagi tempat dadu dilemparkan dan jatuh. Dalam bahaya oligarki, masing-masing diri kita akan mengancam setiap lemparan dan kejatuhan dadu dalam permainan dengan atas nama kebenaran yang tidak mengguncangkan negeri ini, karena dari rezim kuasa dan kaum intelektual muda menjadi sumber keguncangan melalui lemparan dan kejatuhan dadu yang kreatif.

Bolehlah kita mengatakan, bahwa kelahiran kembali dari kaum intelektual muda-mahasiswa akan selalu diragukan dan ditipu-muslihat oleh orang-orang yang mengatakan kematian lembaga negara antikorupsi (KPK) akan dikenang menjadi proses kelahiran kembali para koruptor yang berwajah saleh tanpa kejahatan darinya. Berbicara kebenaranlah terus menerus tanpa mengenal lelah!

*) Penulis adalah ASN Bappeda/Sekretaris PD Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto

Facebook Comments