Home Hukum Menimbang Hukum Acara MK

Menimbang Hukum Acara MK

0
Nurfaika Ishak

Oleh: Nurfaika Ishak*

Gejolak Reformasi tahun 1998 mendorong terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan yang ditandai dengan dilakukannya amandemen konstitusi dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama 4 tahun berturut-turut dimulai pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan ketiga di tahun 2001 menjadi sejarah baru dalam kekuasaan kehakiman dengan ditambahkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang tombak kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kewenangannya, Mahkamah Konstitusi diamanatkan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lebih lanjut, meminjam istilah yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam stufenbau theory-nya bahwa UUD merupakan “grundnorm”atau puncak hukum tertinggi yang menjadi rujukan bagi peraturan yang lebih rendah berdasarkan hierarki peraturan. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 diatur bahwa “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Secara lebih spesifik, mari kita mengkaji tentang hukum acara MK yang dalam UUD 1945 diamanatkan untuk diatur dengan undang-undang. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dalam perkembangannya mengalami perubahan dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, pada Bab V Hukum Acara memuat 12 bagian yang dimulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 85. Bagian pertama memuat ketentuan umum, bagian kedua tentang pengajuan permohonan, bagian ketiga tentang pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang, bagian keempat tentang alat bukti, bagian kelima tentang pemeriksaan pendahuluan, bagian keenam tentang pemeriksaan persidangan, bagian ketujuh tentang putusan, bagian kedelapan tentang pengujian UU terhadap UUD, bagian kesembilan tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, bagian kesepuluh tentang pembubaran partai politik, bagian kesebelas tentang perselisihan hasil pemilihan umum, dan bagian keduabelas tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bab V dalam UU MK ini sudah mengakomodir Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945?.

Pada focus grup discussion tentang penyerapan pendapat para ahli/akademisi dalam rangka perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Oktober 2019 di Kota Makassar, terdapat satu statement yang menarik dan menggelitik dari salah satu akademisi bahwa UU MK saat ini adalah UU Banci. Dari perspektif lain, dapat kita katakan bahwa UU MK saat ini adalah UU komplit yang berusaha untuk dapat mengisi kekosongan hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”, selanjutnya dapat ditafsirkan bahwa Pasal 86 tersebut memberikan legitimasi bagi MK untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi yang belum diakomodir dalam UU MK yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan MK.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memang tidak termasuk dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Namun, jenisnya diakui dalam Pasal 8 sebagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara. Pasal 11 PMK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum MK bahwa Materi muatan PMK meliputi pengaturan lebih lanjut ketentuan UU MK dan untuk mengatur pemenuhan kebutuhan hukum mahkamah. Dari posisi ini, demi kemanfaatan dan ketiadaan hukum, maka Hukum Acara pada Bab V sampai dengan Bab XII UU MK dapat diatur lebih lanjut dalam PMK.

Kembali pada pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bagaimana penafsiran atas frasa “diatur dengan undang-undang” dalam amanat UUD 1945?. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Maria Farida Indrati dalam sidang MK putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa “dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Berbeda dengan “diatur dalam undang-undang” yang tidak harus dengan undang-undang tersendiri. Jika merujuk pada hal tersebut, maka PMK yang mengatur tentang hukum acara MK tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945.
Hal yang menjadi penting sebenarnya adalah bagaimana political will dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam melihat hal ini. Peran presiden misalnya, bagaimana membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum acara mahkamah konstitusi sehingga tidak perlu diatur dalam PMK. Kemudian peran DPR yaitu bagaimana untuk segera merampungkan amanat UUD dalam membuat undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Hukum Acara MK. Selanjutnya, peran Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang lebih selektif untuk menetapkan peraturan mahkamah konstitusi sehingga tidak dianggap bertentangan dengan amanat UUD 1945.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Facebook Comments