Home Politik Terkait Pemberhentian PJ Walikota Makassar, Begini Analisis Fajlurrahman Jurdi

Terkait Pemberhentian PJ Walikota Makassar, Begini Analisis Fajlurrahman Jurdi

0
Fajlurrahman Jurdi
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Pergantian PJ Walikota Makassar, Prof Yusran Yusuf menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini lantaran baru menjabat 44 Hari. Hal ini ditanggapi banyak kalangan, salah satunya Akademisi Unhas, Fajlurrahman Jurdi.

Menurutnya, dalam penyelenggaran Pilkada, Ketentuan mengenai PJ Walikota diatur dalam Pasal 201 Ayat (11) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Meskipun begitu, penggantian PJ Walikota Makassar yang belum genap dua bulan bekerja tetap mengagetkan banyak pihak.

“Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemberhentiannya begitu cepat dan tiba-tiba? Maka ada dua kemungkinan kenapa Prof. Yusran selaku PJ Walikota diberhentikan. Pertama, ia kurang koordinasi saat memulai pekerjaannya. Menerbitkan banyak kebijakan yang justru dimentahkan oleh Gubernur. Bahkan, terjadi miskomunikasi antara PJ Walikota dan Gubernur yang terlihat dari pernyataan keduanya di media massa, sehari setelah Prof. Yusran dilantik” Jelas Dosen Fakultas Hukum Unhas kepada MataKita.co (25/6/2020)

ADVERTISEMENT

Fajlur menjelaskan, Kemungkinan kedua adalah ia salah memahami arahan Gubernur. Kedua orang ini sebenarnya bersahabat. Maka meskipun koordinasinya lancar, bisa jadi PJ Walikota lebih memilih jalan sendiri. Artinya apa yang harusnya dilakukan dan dikerjakan tidak ada titik temu. Das sein dan das sollen justru saling menegasikan.

“Terlepas dari koordinasinya yang lancar atau tidak dengan Gubernur, satu hal paling fatal yang dilakukan Prof. Yusran sesaat setelah dilantik yakni melonggarkan kebijakan dan “menyuruh warga untuk melanggar aturan”. Pertama kalinya saya mendengar, ada pejabat publik yang menyuruh masyarakat melanggar peraturan. Padahal, tanpa disuruh pun, masyarakat sudah banyak yang melanggar” Jelas Direktur Republik Institute ini.

Fajlur melanjutkan, Pasca pernyataan tersebut, warga Makassar sontak membludak keluar rumah. Jalan-jalan dipenuhi lagi oleh kendaraan, warung kopi kembali ramai menjadi tempat pertemuan. Satu pekan kemudian, angka orang yang terpapar virus kian meningkat. Olehnya itu, mesti hati-hati berbicara di depan publik karena dampak yang dihasilkan bisa sangat berbahaya, apalagi menyuruh orang melanggar aturan. Akibatnya, saat akan diatur kembali, kebanyakan masyarakat tidak mau menaati peraturan lagi. Sebenarnya, perlahan masyarakat sudah mulai tertib diawal pemberlakuan PSBB. Saat Toko Agung santer diberitakan ditutup, tempat-tempat lain juga ketakutan membuka toko nya. Inilah yang disebut efek jera. Tetapi Gubernur justru membuka lagi sehingga masyarakat juga tidak takut. Beginilah pemerintahan jika dikelola seperti tukang sate. Jika memang dinyatakan melanggar, harusnya ditutup saja sebagaimana aturan yang berlaku. Hukum memang begitu, Lex Dura Sed Tamen Scripta. Hukum itu Kejam, sebab begitulah bunyinya.

“Memang tidak ada yang sempurna, tetapi mesti ada hal-hal prinsip yang ditekankan. Saya prihatin melihat ada pejabat yang baru dilantik tetapi diganti lagi. Kasihan, lebih baik tidak usah dikasih jabatan. Kalau dia salah, lakukan rapat koordinasi, suruh tegas. Jangan sembarang ngomong ke publik. Kalau masih bebal baru diganti. Tapi karena ini politik maka tidak ada yang abadi, tidak ada teman dan musuh abadi. Bagi PJ Walikota yang baru, sebaiknya jangan banyak bicara dulu ke publik. Klaster dulu masalah, panggil semua kepala dinas dan stakeholder, petakan persoalan secara berjenjang, mana yang “sangat darurat, darurat, kurang darurat dan tidak darurat sama sekali”. Bikin treatment yang berbeda terhadap semua klaster. Bicara seperlunya ke media yang tidak menimbulkan efek yang besar di publik Bicaralah yang normatif, meskipun perasaan dan jiwa bertentangan dengan itu” Jelas penulis buku Melawan kekuasaan ini.

Fajlur menambahakn, Tetap fokus karena aturannya seperti itu maka mintalah masyarakat untuk taat. Jika tidak taat, maka beri penalti sesuai dengan isi aturan. Jika anda mau berwibawa menjadi pejabat atau pemimpin, taati aturan, kasih contoh, lalu terapkan pada orang lain. Jangan suruh orang melanggar aturan. Karena itu akan menjadi anak panah yang menyerang jabatan anda.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT