Home Mimbar Ide Bisakah Birokrasi Ber(bicara) Politik?

Bisakah Birokrasi Ber(bicara) Politik?

0
Rizal Pauzi
Advertisement

Oleh : Rizal Pauzi*

Covid-19 belum berlalu, namun bukan berarti semuanya harus berhenti. Selain aktivitas ekonomi yang mendesak, kontestasi politik juga demikian. Dimana banyaknya kepala daerah yang periodesasinya akan habis ditahun 2020. Begitupun proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah sempat berjalan namun dihentikan sementara karena pandemi. Pentingnya kepemimpinan daerah membuat Pilkada serentak menjadi salah satu yang dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan.

Pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPR, KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Kesepakatan ini tentu berimplikasi banyak hal, termasuk didalamnya anggaran tambahan untuk APD penyelenggara  pilkada, begitu pun metode kampanye yang harus sesuai protokol kesehatan covid-19. Persoalan ini pada prinsipnya adalah hal teknis dalam pesta demokrasi, yang menjadi subtansi adlaah bagaimana proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan pilkada itu sendiri. Salah satu yang menjadi penyakit akut demokrasi kita yakni ketidaknetralan Aparatur sipil negara. Ketidak netralan ini bukan hanya secara personal, tapi kadang secara kelembagaan.

Salah satu yang menjadi sorotan Bawaslu yakni penyalahgunaan Bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan Pilkada. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber Webinar tentang Implementasi/Penerapan Pasal 71 dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada (04/07/2020) menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota untuk kepentingan Pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon petahana. Hal ini diatur dalam Pasal 71 (3) jo ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan. Ini merupakan salah satu contoh ketidaknetralan ASN secara kelembagaan jika melakukan penyalahgunaan Bantuan sosial. Ketidaknetralan lainnya juga meliputi mobilisasi ASN untuk mendukung dan memilih kandidat tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye dan sebagainya.

Ketidaknetralan melalui kebijakan ini tentu merupakan ketidak netralan secara institusi. Institusi pemerintahan daerah identik dengan menggunakan istilah birokrasi. Dengan demikian, selain ASN, yang wajib untuk netral yakni birokrasi. Beberapa realitas ASN secara kelembagaan terlibat dalam pola politik seperti perdebatan soal pencairan anggaran Pilkada antara KPU dan pemerintah daerah, dugaan penyalahgunaan bantuan sosial untuk pilkada serta kebijakan oknum Dinas tertentu yang menguntungkan petahana atau kerabatnya. Ini adalah beberapa contoh kasus yang menunjukkan adanya birokrasi yang “berpolitik”. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tegaknya netralitas ASN itu sendiri. Namun pada hakikatnya, netralitas ini bukan tujuan, tapi sebagai faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. jika ASN dan birokrasinya tidak netral, maka besar kemungkinan pelayanan publiknya akan buruh.

Perdebatan terkait netralitas birokrasi bukan merupakan hal baru. Dalam khazanah pemikiran kiasik, seperti terungkap dalam pemikiran Woodrow Wilson (1887) yang tertuang dalam paper The Study of Administration, politik dan birokrasi (sebagai institusi yang mewakili dunia administrasi) adalah dua hal yang berbeda, terpisah, dan dominatif. Bagi Woodrow Wilson, politik adalah urusan formulasi kebijakan yang menjadi hak para politisi yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara itu, administrasi adalah persoalan bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang dibuat para politisi secara efektif dan efisien (Wilson, 1887, dalam Shafritz & Hyde, 1997: 14 – 26). Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya pemisahan antara politik dan birokrasi. Sehingga jabatan birokratis baik secara personal maupun secara institusional tidak boleh berpolitik.

Walaupun keduanya merupakan bagian dari sebuah sistem pemerintahan, namun perlu penegasan dalam membedakan atau membatasinya. Hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Frank J. Goodnow (1900), dimana dengan tegas mengatakan bahwa kendati sama-sama melekat pada institusi government, tetapi politik dan administrasi merupakan dua fungsi yang berbeda. Politik adalah fungsi yang berkaitan dengan masalah expression the state will dan administrasi adalah fungsi yang berkenaan dengan soal the execution of these policies (Goodnow, 1900, dalam Shafritz & Hyde, 1997: 27).

Konsep ini menandakan pentingnya sebuah birokrasi bersikap independen baik dalam hal pembicaraan maupun perbuatan. Pengawas pemilu sudah harus memiliki formulasi khusus dalam melakukan pencegahan atas keberpihakan ASN baik secara personal maupun kelembagaan. Hal ini penting, karena dari beberapa kasus ASN yang mendapatkan sangsi ketidaknetralan, rata- rata hanya bawahan yang di arahkan oleh pejabat diatasnya. Sehingga tak persoalan netralitas ASN ini selalu menjadi penyakit akut dalam demokrasi kita, bahkan dari pengawas Pemilu dengan status ad hoc sampai badan definitif pun masih menghadapi persoalan yang sama.

Dengan demikian, kita berharap baik ASN maupun birokasi harus fokus pada pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Sehingga bagaimana pun dinamaika politik pilkada, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Amerika serikat memalukan sehingga negara ini bisa maju dan adidaya, tentu Indonesia juga harusnya demikian.

*) Penulis adalah Direktur Public Policy Network

Facebook Comments
ADVERTISEMENT