Home Mimbar Ide Omnibus Law Sebagai Jalan Turbo Kapitalisme

Omnibus Law Sebagai Jalan Turbo Kapitalisme

0
Aksi tolak Omnibus Law di Makassar
Advertisement

Oleh : Wahyudi Akmaliah*

Pada tahun 1998, Edward Lutteak menulis sebuah buku dengan judul yang provokatif, yaitu “Turbo-Capitalims: Winners and Losers in the Global World”. Buku ini merekam bagaimana kemunculan perusahaan-perusahaan berskala global di Amerika dan Eropa dalam melakukan ekspansi kapitalnya. Di antara upaya itu adalah memberikan pajak yang ringan kepada mereka, meminimalisir kebijakan yang dianggap menganggu investasi, dan mengecilkan peran negara seminimal mungkin. Hasilnya, memang terjadi lompatan ekonomi di Amerika dan Eropa, tetapi itu menggerus solidaritas sosial, nilai kemanusiaan, sekaligus juga kompetisi tajam di antara para pekerja dan direkturnya juga. Ini karena, yang dipentingkan adalah keuntungan dan keuntungan.

Dalam konteks Indonesia, Omnibus Law merupakan pintu pembuka untuk Turbo Kapitalisme agar berjalan kencang. Asumsi sederhananya, ini adalah regulasi yang memberikan karpet merah kepada investor untuk datang ke Indonesia. Harapannya, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Di atas kertas niat itu dirasakan baik. Ini bisa dilihat dari penerimaan pengusaha sekaligus juga kelas menengah ke atas. Namun, ada banyak variabel persoalan yang kebanyakan orang sudah tahu.

Dibandingkan dengan negara-negara maju yang fokus di sumber daya manusia dan teknologi serta menggunakan material dari sumber tenaga yang bisa diperbaharui, investasi yang kita punya saat ini adalah sumber daya alam yang berlimpah untuk diekstraksi. Selain menciptakan kerusakan lingkungan, tindakan ekstraktif ini meminggirkan masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di area tersebut. Sebelum adamya UU omnibus Law saja, proses dehumanisasi itu sudah terjadi, apalagi kemudian sekarang sudah disahkan.

Struktur koruptif menjadi alasan variabel lain yang harus dilihat. Setelah disahkannya UU revisi KPK, kini jarang terdengar ada politisi yang ditangkap. Ini karena, pekerja KPK sudah dikebiri duluan sebelum para koruptor ini ditangkap. Di sisi lain, agensi koruptif di bawahnya menjadi terus membiakkan diri menjadi lebih banyak, di mana mereka siap-siap menerima cipratan dalam setiap proyek negara.

Kondisi ini diperparah dengan menyatunya oligarki kelas menengah ke dalam struktur negara, khususnya anggota DPR-RI, yang hampir setengahnya adalah pengusaha. Politik kepentingan tentu saja memainkan peranan yang signifikan. Disebut signifikan karena mereka bisa menegosiasikan kepentingan kapitalnya secara langsung melainkan juga menjadi medium dari oligarki kelas kakap. Di sisi lain, kita juga punya persoalan besar terkait dengan independensi TNI dan Kepolisian, di mana Reformasi di tubuh kedua organisasi pengayom rakyat itu belum benar-benar tuntas.

Di sini, dari struktur kelas yang paling mengalami kebuntungan dan sial adalah kelas bawah. Selain sudah tidak punya modal, akses pendidikan terbatas, dan hanya memiliki pengalaman kerja yang minim. Sementara itu, kelas menengah, meskipun memiliki pendidikan yang baik, pengalaman internasional yang cukup, dan skills yang mempuni nasibnya belum tentu aman apabila bekerja di korporasi di tengah upaya sebuah perusahaan untuk menangguk untung sebanyak-banyaknya. Namun, jikalau kamu anak sultan, tenang saja, karena masih akan baik-baik saja.

Setelah UU ini disahkan, kita harus siap-siap menerima kenyataan bahwa bencana sosial lebih besar akan terus terjadi. Atas nama pembangunan akan banyak masyarakat yang tinggal di wilayah sumber daya alam yang kaya akan kehilangan tanahnya. Atas nama nasionalisme, mereka akan dituduh sebagai kelompok pembikin onar yang menganggu investasi negara. Ya, bencana sosial ini tentu saja tidak akan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, melainkan di luar wilayah tersebut.

*) Penulis adalah peneliti LIPI

Facebook Comments
ADVERTISEMENT