Home Kampus Duka Demokrasi : Kecam Sikap Rektorat UI

Duka Demokrasi : Kecam Sikap Rektorat UI

0
Imam Mobilingo
ADVERTISEMENT

Oleh : Imam Mobilingo*

Pendemi kasus Covid-19 yang kembali memuncak dibeberapa daerah mengakibatkan kepanikan karena dari varian alfa sampai delta telah berkeliaran dan menginfeksi banyak orang. Bersadarkan data satuan tugas penanganan Covid-19 pada minggu (27//6/2021), terdapat penambahan kasus sebanyak 21.342 orang. Tentu kondisi ini melahirkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat, apakah pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menekan laju penularan ? Upaya mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan tidak secara siknifikan mencegah penularan, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar dari pada itu.

Belum selesai dengan permasalahan pandemi banyak hal memilukan yang terjadi dinegara ini, Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan secara tersistematis dari eksternal dengan melalui Revisi UUD KPK sampai pada upaya pelemahan dari internal itu sendiri melalu Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh ketua KPK dengan dalil menilai seberapa pancasilais pegawai KPK dan menjerumuskan 75 orang yang di anggap sebagai pionir perjuangan melawan korupsi. Polemik ini semakin meningkat ketika informasi yang muncul kepermukaan tentang bentuk-bentuk pertanyaan yang secara substansial jaul dari apa yang ingin dinilai dari TWK itu sendiri.

Berbagai upaya pembungkaman dan mecegatan dalam mewujudkan Keadilan dan HAM menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia, mulai dari serangan-serangan fisik yang diterima oleh korban sampai  cyberbullying yang kerap memberitakan informasi yang menyudutkan korban agar bungkam dalam menyuarakan keadilan, tidak sering juga Kampus yang dalam hal ini merupakan institusi pendidikan yang menjujung tinggi kebebasan berpendapat melakukan tindakan pembungkaman kepada para mahasiswa yang berdiri digaris terdepan sebagai partner kritis pemerintah. Tindakan yang sama kembali terjadi dengan beredarnya surat pemanggilan oleh Rektorat UI Kepada 10 Mahasiswa UI termasuk Ketua BEM UI,surat yang dikirimkan pada hari minggu 27/06/2021 terkait propaganda yang dirilis oleh BEM UI tentang janji dan ucapan Presiden Jokowi yang tidak selaras dengan kenyataan, hal ini tentu menjadi keresahan untuk seluruh mahasiswa ataupun masyarakat, BEM UI dengan lantang menyuarakan keresahan ini. Upaya yang dilakukan oleh Rektorat Universitas Indonesia merupakan tindakan yang mencoba mematikan atmosfir demokrasi dilingkungan kampus. dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 21 ayat (3) : “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Karena kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi Konstitusi Indonesia, pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945, kemudian juga dipertegas perlindungan dan jaminan tersebut di Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum, Pasal 19 DUHAM, dan Pasal 9 KIHSP.

Advertisement

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok, ini merupakan aspek penting untuk mewujudkan demokrasi, dan dilindungi oleh konstitusi maka dari itu kami atas nama pribadi dan atas nama BEM KM UNHAS Mengutuk keras segala upaya pelemahan terhadap Mahasiswa yang dilakukan oleh pihak birokrasi kampus,

Panjang Umur Perjuangan, Hidup Mahasiswa!

Daftar Pustaka :

Data satuan tugas Penangan Covid-19

Draf  dasar hukum standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komnasham.go.id

*) Penulis adalah presiden BEM KM Universitas Hasanuddin

Facebook Comments
ADVERTISEMENT