Beranda Hukum Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Farida Patittingi Paparkan Konflik Agraria dan Perlindungan Hak...

Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Farida Patittingi Paparkan Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Pulau Kecil dan Pesisir

0
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan Webinar nasional dengan tema; Reforma Agraria Pulau Kecil dan Pesisir: Akar Masalah dan Solusi Perlindungan Hak. (19/8/2021)

Kegiatan ini dihadiri oleh para pembicara yang cukup penting dan ahli di bidangnya, diantara adalah, Wakil Menteri ATR/BPN Bpk. Surya Tjandra, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Hasanuddin yang sekaligus Dekan Fakultas Hukum, Farida Patittingi, serta Ode Rakhman dari Eknas Walhi. Webinar ini dipandu oleh Ikram Nur.

Dalam materinya Farida Patittingi menyampaikan bahwa Sebagian Besar Penduduk Mendiami Wilayah Pesisir. Diperkirakan Kurang lebih 12.827 Desa Pesisir. Sehingga jumlah penduduk pesisir cukup besar. Disamping itu, Farida juga menyampaikan bagaimana luasnya kepualuannya Indonesia. Dekan Fakultas hukum Unhas ini menyampaikan bahwa kurang lebih 17.504 pulau & 92 diantaranya adalah PPK Terluar.

Dalam materinya Farida juga menyampaikan bagaimana konflik agraria juga terjadi di wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan.

Menurut Farida, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki potensi Sumber Daya yang besar untuk dapat dimanfaatkan guna pencapaian kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedudukan Masyarakat Pesisir/Adat atas Tanah dan Perairan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikuasai turun-temurun masih cenderung terdegradasi oleh kebijakan hukum Negara yang menetapkan wilayah tersebut sebagai Wilayah yang dikuasai langsung oleh Negara.

“Pengakuan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih setengah hati dan kurang memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga menimbulkan potensi konflik. Perlu harmonisasi dan penataan regulasi untuk pelaksanaan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat memberikan penguatan kedudukan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat” jelasnya.

Karena itu, Farida mengharapkan agar Perlu Revitalisasi Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait Hak atas Tanah dan Perairan Pesisir. Dalam hal ini penegasan atas kedudukan masyarakat hukum adat atas tanah dan perairan pesisir yang telah dikuasai secara turun-temurun melalui mekanisme Pengakuan  Hak Milik

Facebook Comments
ADVERTISEMENT