Home Ekologi Latonro, Potret Manusia Sungai Mengubah dan Beradaptasi dengan Alam

Latonro, Potret Manusia Sungai Mengubah dan Beradaptasi dengan Alam

0
Idham Malik (sedang berbicara)
Advertisement

Oleh : Idham Malik*

Saya pertama kali ke desa yang berpenduduk 1.289 jiwa ini pada 11 Agustus 2016. Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda pelatihan BMP (Better Management Practice) Budidaya rumput laut gracilaria (sango-sango). Saat itu, saya bersama tim menumpang katinting ke Desa Latonro, Kec. Cenrana, Kab. Bone, untuk melihat secara langsung praktik budidaya rumput laut gracilaria yang didampingi oleh perusahaan Celebes Seaweed Group (CSG).

Tiba di sana, beberapa petambak sudah stand by, untuk memperoleh penjelasan mengenai metode penggunaan alat kualitas air, seperti pH meter, DO meter, Salinometer. Kami mengira, dengan pelatihan itu, dapat menjadi bekal bagi para pembudidaya untuk memperbaiki metode budidaya-nya, sehingga menghasilkan produk gracilaria yang berkualitas.

Namun, setelah beberapa lama, apalagi pada 2016, curah hujan di daerah Cenrana cukup tinggi dan berlangsung lama (lanina), limpasan air dari Danau Tempe menambah ketinggian air sungai Cenrana, Wallannae, hingga anak-anak sungai-nya, seperti sungai latonro. Kondisi ini, menyebabkan kondisi kadar garam (salinitas) yang rendah, hanya 5-10 ppt, yang mana kondisi kadar garam yang bagus antara 20-28 ppt.

Keadaan ini memaksa sebagian petambak (yang terkena dampak) untuk bersabar dan mencoba mencari peruntungan yang lain, sepert  seperti menjadi nelayan ataupun fokus pada penangkapan kepiting bakau. Meski lagi-lagi harus bertambah sabar, karena adanya regulasi pembatasan penangkapan kepiting bakau di masa kementerian Susi Pujiastuti.

Pada rentang waktu itu, 2016-2017, Saya tidak dapat melihat cela sedikit pun untuk melakukan pendampingan di sana, jika hanya bersandar pada budidaya rumput laut. Kami sudah membangun kelompok, yang kita namakan Kelompok Pa’biritasi, tapi kelompok ini mati sebelum berkembang, lantaran lemahnya produksi rumput laut di masa-masa itu. Akhirnya, pendampingan kami fokuskan di Takalar Lama saja, dimana Kec. Cenrana hanya dilakukan pemantauan ataupun monitoring kegiatan budidaya gracilaria semata.

Pada 2020-2021, dilakukan lagi pendampingan di Cenrana, yang mana tim langsung berinteraksi dengan masyarakat Desa Latonro. Di tahun-tahun itu, dilakukan pendataan dampak lingkungan dan sosial, dan beberapa kali pertemuan singkat. Kita mencoba merubah strategi untuk membantu pembudidaya pada musim air tawar melimpah di sungai, dengan membantu pembibitan dan pendampingan budidaya ikan nila. Namun, kondisi pandemi, sulitnya akses ke Desa Latonro dua bulan terakhir, menyebabkan pendampingan lagi-lagi jalan di tempat.

Apa yang berubah?

Selama enam tahun pengamatan secara berkala di lokasi tersebut, saya mencoba membandingkan apa yang berubah sejak saat pelatihan 2016 itu dengan kunjungan terakhir saya di Latonro pada Juni 2021. Saya melihat kualitas rumput sebagai acuan standar justru tidak mengalami perbaikan signifikan, justru yang terlihat di kondisi sebaliknya. Rumput laut terlihat kerdil, rumput laut tidak menjadi lebih bersih dalam artian kurangnya kotoran, rumput laut tidak menjadi lebih kering (kadar air sekitar 15%). Pendampingan baik oleh LSM, penyuluh perikanan, perusahaan, tidak membuat perubahan prilaku/manajemen budidaya menjadi lebih baik. Misalnya dengan memperaktikkan konsistensi pemeliharaan selama 45 hari, pembersihan rumput laut secara maksimal sebelum diangkat dari tambak, pengeringan maksimal hingga kadar air 15%.

Ini pun menjadi teka-teki, kenapa tidak terdapat perubahan yang signifikan? Apakah karena kesalahan pendampingan? Apakah karena indivudu/masyarakat kita memang malas? Ataukah ada hal yang lain? Saya pun mencoba-coba untuk berasumsi.

Penurunan harga rumput laut yang pernah mengalami harga Rp. 11.000-Rp.8000/kilogram menjadi hanya Rp. 3000 – Rp. 4000/kilogram, menjadikan petambak kurang semangat dan bekerja apa adanya. Energi besar (bahan baku produksi seperti pupuk, saponin, bibit rumput laut, dll) yang dikeluarkan tidak berimplikasi pada perbaikan nasib. Landasan berfikirnya, buat apa melakukan perbaikan metode (apalagi dengan susah payah dan tambahan biaya) jika tidak terdapat perbaikan harga? Jika harga bersifat fluktuatif dan lebih banyak rendahnya?

Apalagi secara struktural masyarakat Latonro, masih lebih banyak pembudidaya yang memiliki lahan hanya sekitar 1-2 hektar, dimana luas lahan seperti itu hanya membuat petambak sekadar bertahan hidup. petambak yang dapat melewati badai ekonomi adalah para petambak yang memiliki lahan di atas 2 hektar, itupun juga masih perlu ada manajemen khusus agar tidak jatuh pada ekonomi di bawah standar hidup.

Belum lagi prilaku pembeli rumput laut yang kurang mendidik pembudidaya, dalam hal perbaikan kualitas rumput laut. Pembeli tidak menetapkan standar waktu pemeliharaan, dan kebersihan, sehingga lebih berorientasi kuantitas, yang penting ada barang langsung beli. Situasi ini menyebabkan petambak juga melakukan panen singkat, karena ada yang ingin membeli rumput laut. Serta tidak berinisiatif melakukan pengeringan rumput laut, karena jika dilakukan pengeringan, akan terpotong siklus rumput laut. Sehingga, kesempatan lahan untuk mengalami remediasi (pemulihan) menjadi berkurang. Pemikiran-pemikiran taktis pembudidaya ini pada dasarnya adalah strategi mereka untuk sekadar bertahan hidup, di tengah semakin melambungnya biaya-biaya hidup dan biaya untuk sarana produksi tambak.

Seperti apakah kehidupan mereka sebelum budidaya gracilaria?

Gracilaria mulai berkembang pada 2005, tapi jauh sebelumnya itu, masyarakat Latonro pernah mengalami demam udang windu, yaitu pada rentang 1997-2000 serta masuknya vannamei pada 2001-2004. Sebelum itu, masyarakat hanya fokus pada budidaya bandeng maupun polikultur dengan pembesaran kepiting bakau. Mungkin juga sudah ada udang windu, tapi bukan sebagai komoditas utama dan masih dikelola secara tradisional.

Meledaknya harga udang windu pada 1998-1999, tepatnya pada masa keperisidenan BJ Habibie, mendorong orang di berbagai wilayah pesisir di Sulawesi Selatan untuk turut berbudidaya udang windu, dari skala tradisional hingga intensif. Dorongan ekonomi itu, membuat pembudidaya melakukan upaya konversi mangrove ke tambak secara besar-besaran. Dari peta di bawah, diketahui mangrove yang berubah menjadi tambak dari 1997 ke 2003 yaitu sebesar 232,2 hektar. Pada 1997, jumlah luasan mangrove di Latonro masih seluas 526,64 hektar dan pada 2003 luas mangrove yang bertahan hanya sekitar 168,91 hektar. Sedangkan jumlah tambak mengalami peningkatan drastis, tahun 1997 luas tambak yaitu 200,64 hektar dan pada 2003 sudah seluas 478,32 hektar. Berarti terdapat penambahan 277,68 hektar atau sekitar 58% hanya dalam rentang waktu 6 tahun.

Saya kira, fenomena ini juga terjadi di mana-mana, seperti Pinrang, Maros, Pangkep, Bulukumba, dll. Pembudidaya didorong untuk merubah lahan mangrove karena adanya stimulasi pasar, dalam hal ini peningkatan harga udang windu. Di tahun-tahun ini, begitu banyak orang mengalami kaya mendadak, mendadak dapat naik haji, mendadak dapat membeli kendaraan pribadi, bahkan ada yang dapat membeli eskapator sekalipun.

Terlihat begitu dahsyatnya pasar, khususnya komoditas ekspor mendorong prilaku petambak dalam melakukan perubahan landscape alam, seperti ekosistem mangrove. Di sini terlihat betapa naifnya manusia di hadapan godaan ekonomi, yang menurut Jared Diamond dalam Colaps, selalu mengalami kekurangan perhitungan, prediksi, sehingga selalu saja salah dalam mengambil keputusan, khususnya dalam memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi.

Terbukti, tidak lama setelah booming udang windu, muncul penyakit udang berupa virus WSSV (White Spot Syndrom Virus), yang meringkuk bisnis ini, hingga hanya ke skala tradisional semata, itu pun dengan daya hidup rendah, hanya antara 10-20% saja. Sejak saat itu, hingga saat ini masih sulit ditemukan budidaya udang windu yang diterapkan secara intensif, mengingat tingginya resiko kegagalan.

Tahun 2001, pemerintah Indonesia melegalkan budidaya udang vannamei di Indonesia, tergantikanlah posisi udang windu. Bisnis tambak intensif bangkit lagi. Begitu halnya di Latonro, pembudidaya udang windu berganti ke vannamei. Tapi, keberhasilan hanya dalam rentan waktu 1-2 tahun, tahun-tahun berikutnya mengalami kegagalan, hingga banyak juga petambak yang mengalami krisis modal.

Dari beberapa orang yang saya wawancarai, beberapa petambak yang mengalami kegagalan budidaya, terpaksa merantau ke Kalimantan untuk membuka tambak di pulau itu, lalu menjual lahan yang sebelumny ia kelola di Latonro. Sehingga, pada momen itu, juga terjadi perpindahan aset pembudidaya dan terjadi konsentrasi kepemilikan lahan. Makanya terdapat beberapa pembudidaya yang memiliki lahan di atas 10 hektar.

Pada 2005 gracilaria merebak, rame-ramelah pembudidaya udang ini berganti posisi menjadi pembudidaya gracilaria, sembari tetap memelihara bandeng. Petambak Latonro, hingga desa-desa lain yang ada di sekitar sungai Wallanae dan Cenrana pernah mengalami kebangkitan kembali pada saat harga rumput laut tinggi, sekitar tahun 2010-2014 harga rumput laut sekitar Rp. 11.000-Rp.8000.

Pada rentang waktu itu, petambak lagi-lagi mengalami euforia. Beberapa petambak membangun rumah bukan hanya di Latonro, tapi juga di Kab. Bone, hingga ada yang membangun rumah di Makassar. Petambak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan, Saya mendengar lelucon, pada saat itu, ada pula pembudidaya yang menambah istri.

Namun, lagi-lagi, masa baik itu telah lewat, sejak 2017, harga rumput laut hanya sekitar Rp. 3000-Rp. 5000. Bukan hanya harga yang menurun, tapi juga kemampuan alam untuk memproduksi juga turut menurun. Misalnya di Dusun 1 yang merupakan area hilir sungai walannae dan berdekatan dengan laut, setiap musim hujan di area danau tempe di Wajo dan mengalami banjir, mengalirkan lumpur hingga ke perairan sungai Desa Latonro. Banjir lumpur ini yang menyebabkan air menjadi keruh, tidak dapat dialirkan ke dalam tambak. Praktis, kegiatan budidaya hanya dapat optimal pada musim kemarau, yaitu rentang Januari-April, di masa kurang produktif itu, masyarakat hanya berkonsentrasi melakukan penangkaan kepiting, atau bertahan dengan budidaya bandeng. Sedangkan di dusun 2, yang letaknya lebih jauh dari laut, air sungai begitu tawar, sehingga kualitas rumput laut menjadi lebih rendah.

Selain itu, kondisi anak-anak sungai Walannae yang juga mengalir melewati Desa Latonro, sejak saya lalu lalang di daerah itu, sudah mengalami pendangkalan. Kita dapat melintasi sungai itu hanya pada saat air sedang pasang, jika sedang surut, sungai tak dapat dilalui karena otomatis perahu/katinting akan tersangkut.

Saya kira, pendangkalan sungai, air sungai yang keruh, banjir lumpur saban tahun, menjadi tanda-tanda alam yang harus dipikirkan baik-baik. Hilangnya begitu banyak ekosistem mangrove, barangkali juga menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi pada sungai. Tapi, memang ini harus diteliti lebih lanjut. Saya kira, mahasiswa asal Bone, ataupun siapa pun yang peduli pada perikanan Bone harus terjun untuk mempelajari hal ini.

**
Hilangnya mangrove itu pun berpengaruh pada jumlah kepiting yang hidup di area itu. Apalagi masyarakat di sana bertahan hidup dengan kepiting. Ongkos hidup sehari-hari mereka diperoleh dari penjualan kepiting setiap hari. Kita pun perlu melihat lebih jauh lagi, sejauh mana jumlah kepiting dahulu, tepatnya pada 1997 itu, dan sejauh mana pengurangannya saat ini. Juga pada hewan-hewan lain, misalnya hasil perikanan tangkap ikan-ikan sungai, apakah mengalami penurunan jumlah dan juga jenis ikan tangkapan. Hal-hal ini butuh penelitian lebih serius lagi.

Namun, sayang juga, karena perbaikan tata kelola masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperoleh dukungan dari banyak pihak, dan hal ini sangat tergantung oleh keseriusan pemerintah daerah setempat, baik di level kabupaten, level kecamatan hingga level desa. Dukungan politik yang kurang kuat dari pemda setempat otomatis melemahkan inisiatif perbaikan di daerah tersebut.

Olehnya itu, peranan pemerintah, uninversitas, tokoh-tokoh masyarakat, pasar, lembaga swadaya, penyuluh, dan pihak-pihak lain yang terkait sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan mitigasi bencana, termasuk kemungkinan bencana menurunnya fungsi sungai, termasuk di dalamnya bencana kemiskinan, yang sudah tampak di depan mata.

*) Penulis adalah Aktivis Mangrove Brotherhood dan penggiat Aquaculture Celebes Community

Facebook Comments
ADVERTISEMENT