Beranda Mimbar Ide Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Sebuah Dilema?

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Sebuah Dilema?

0

Oleh : Idham Malik*

Menjelang tengah hari, 10 Agustus 2016, Sutamin dari perwakilan perikanan Kab. Bone, terlihat begitu fasih menjelaskan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada sekitar 40 pembudidaya gracilaria Kec. Cenrana, Kab. Bone. Lulusan Ilmu Tanah Universitas Hasanuddin ini mengatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2004, pasal 20 ayat 2 poin B, UU Pangan No. 7 tahun 1996, serta PP No. 28 tahun 2004, serta berbagai aturan lainnya, menunjukkan bahwa petambak termasuk petambak gracilaria wajib untuk memperoleh sertifikat CBIB.

Hal itu diutarakannya untuk menjawab sendiri pertanyaan retoris yang dia munculkan diawal materi “Kenapa harus CBIB? Padahal rumput laut saya pertumbuhannya bagus, tambak terus menghasilkan dan tetap dibeli sama orang”.

Advertisement

Sutamin melanjutkan, bahwa prinsip budidaya yang baik menurut CBIB itu ada tiga, 1) Bio security atau keamanan biologi, 2) food savety atau keamanan pangan, 3) ramah lingkungan. Lebih lanjut, ke sedikit penjelasan lebih detail, bahwa petambak dituntut untuk menerapkan standar sanitasi. Tidak boleh ada hewan liar ataupun peliharaan yang berkeliaran di sekitar tambak, seperti ayam, sapi dan kambing. Alat-alat yang digunakan tidak boleh berkarat. Tidak boleh ada sampah plastik. Tidak boleh membuang air sembarangan, dan mesti rumah-rumah di sekitar tambak harus memiliki septic tank. Penggunaan bahan kimia yang terdaftar oleh dinas perikanan ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persyaratan yang berat itupun direspon oleh pertanyaan seorang petambak, “Keuntungan apa yang didapatkan oleh petambak yang bersertifikat CBIB?” kata M. Yunus, perwakilan petambak. Sutamin menjawab, “Nantinya, sebagai pemilik CBIB, hanya bapak yang diakui pasar untuk memasukkan barang, karena hanya bapak yang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri”.

Pertanyaan ini juga pernah dilontarkan oleh petambak di Desa Tasiwalie-Suppa, Pinrang, waktu kami menyelenggarakan pertemuan ketiga Sekolah Tambak, yang bertemakan CBIB, saat itu yang menjadi pemateri adalah Ir. Nurdin (Kepala Bidang Budidaya DKP Pinrang), pada 8 Februari 2016. “Apakah ada perbedaan harga antara yang bersertifikat CBIB dan yang tidak? Apakah ada transparansi harga dari perusahaan yang membeli udang bersertifikat CBIB?” Bahkan, petambak di Pinrang menyarankan untuk tersedianya tambak demonstrasi plot yang menerapkan semua prinsip CBIB, mulai dari sektor pembibitannya, lokasi, suplai air, tata letak dan desain, kebersihan fasilitas dan perlengkapan, persiapan wadah penebaran, pengelolaan air, pakan, obat-obatan, penggunaan es, panen, pascapanen, dll. Kata petambak, jangan hanya sekadar informasi semata.

Meski dengan persyaratan sulit, hingga 2014, sudah terdapat 190 tambak yang memperoleh sertifikat CBIB, dan dilevel provinsi Sulsel pada 2013, sudah terdapat 274 petambak yang memiliki sertifikat CBIB. Salah satu kendala untuk mendongkrak sertifikat nasional ini, yaitu kurangnya jumlah assessor CBIB dan tim perikanan Kabupaten belum teredukasi dengan baik untuk turut terlibat sebagai assessor. Selain itu, kurangnya minat dari petambak sendiri untuk mendaftarkan tambaknya untuk dinilai oleh assessor agar memperoleh sertifikat CBIB.

Kenapa kurang minat? Padahal CBIB ini sudah ada aturan dan bertujuan mulia untuk memberi jaminan kepada pasar luar negeri, bahwa produk-produk perikanan Indonesia terjamin mutu dan keamanannya, serta diterapkan dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan/ekosistem. Apalagi CBIB ini adalah cerminan dari panduan-panduan skala internasional, mulai dari EURO GAP (Good Agriculture Practice), Guide Lines for GAP Sertification – FAO, hingga di tingkat regional terdapat Asian Shrimp GAP Standard.

Mulianya tujuan dan banyaknya panduan, bukannya memberi kelancaran, tapi justru yang terlihat adalah kegagapan. Materi CBIB ibarat pribahasa Arab “Anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Jika tak ada begitu mendesak-desak amat, maka CBIB di taroh dulu di gudang. Kecuali, terdapat desakan dari perusahaan udang, yang menginginkan petambak suppliernya segera memperoleh sertifikasi level nasional, untuk memperkuat legitimasi ketaatan supplier-nya terhadap berbagai aturan level nasional dan lokal.

Namun, dalam praktik penilaian CBIB ini, yang saya amati sendiri sekitar tahun lalu di Kab. Pinrang, selalu hanya menyangkut tentang pertanyaan apa? dan bukan bagaimana? Seperti, apakah petambak sudah tidak menggunakan pestisida yang tidak terdaftar? ya atau tidak. Tapi, belum ada panduan ataupun strategi yang jelas, yang disusun dengan baik-baik dan tenang-tenang, tentang cara agar petambak betul-betul menghindari pestisida yang telah dilarang. Sehingga, secara metodelogi, petambak yang pada umumnya tradisional ini, bisa terbantu, meski harus berfikir seratus hingga seribu kali untuk menjalankan semua persyaratan ini.

Bagaimana tidak, misalnya peraturan tidak boleh ada ternak di sekitar tambak, seperti yang dijelaskan oleh Sutamin, sedangkan beberapa petambak gracilaria yang saya temui di Desa Latonro Bone adalah pecinta ayam, termasuk ayam bangkok. Meski terdapat kandang-kandang, ayam-ayam itu tidak selamanya berada dalam kandang, dan barangkali dia sesekali liburan berkeliling tambak untuk melihat apakah ada cacing-cacing di antara rumput pematang tambak. Belum lagi dengan hewan anjing, yang juga cukup akrab dengan manusia, untuk menjaga rumah tuannya. Ataupun kambing dan sapi, yang dibeberapa tempat masih dibebaskan untuk berkeliaran mencari makan sendiri di area pertambakan. Para peternak, seakan-akan kekurangan waktu dan tenaga untuk mengurung kambingnya di kandang, dan sepertinya kurang setia mencarikan rumput untuk sapi dan kambing mereka.

Berbicara mengenai pestisida yang dilarang, pernah suatu ketika tim kami melakukan survei pestisida di suatu area tambak di Sulawesi Selatan, beragam jenis pestisida ditemukan. Ada BENTO untuk insektisida tanaman kakau, PEDALTI yang juga insektisida tapi untuk tanaman kentang, ada SPONSOR untuk membunuh hama penggerek batang dan wereng coklat, dan ada SAPURATA untuk mengendalikan gulma, CRASH juga untuk gulma dan tanaman karet. Rata-rata pestisida ini bukan untuk komoditas perikanan, tapi untuk pertanian dan perkebunan. Otomatis, petambak-petambak yang biasa menggunakan jenis-jenis pestisida ini tidak dapat mendaftar CBIB. Dan, petambak yang mendaftar CBIB, otomatis hanya boleh menggunakan biopestisida seperti saponin (dari bungkil teh), dan untuk membunuh/menghambat pertumbuhan rumput di pematang tambak harus dengan cangkul atau senso semata.

Akan semakin sulit lagi penerapan CBIB ini bagi petambak yang hidup di sekitar sungai, seperti cabang-cabang sungai walannae dan cenrana, di Kab. Bone. Mereka sering kali terlihat mandi di sungai, apakah dia sekadar mandi saja, ataukah juga ikut buang air di situ? Saya tidak berani menjawab.

Apakah petani bebas menggunakan peralatan yang berkarat? Saya kurang yakin, sebab rata-rata petambak tidak begitu memperhatikan kondisi peralatan yang dimilikinya, seperti parang dan cangkul. Mungkin saja sudah berkarat. Dan jika sudah berkarat, memangnya kenapa? Mereka belum berfikir untuk menyiapkan anggaran untuk pembaharuan peralatan yang sudah berkarat. Dan masih banyak hal detail yang lain, jika dituliskan, akan membuat pembaca bosan saking banyaknya.

Jika seperti ini kondisinya, lantas, kenapa beberapa petambak dapat lolos memperoleh sertifikat CBIB? Boleh jadi memang sudah terdapat petambak udang/ikan yang sudah menerapkan prinsip CBIB. Atau bisa juga ada cerita lain di baliknya. CBIB hanyalah persoalan kemauan, siapkan dokumen-dokumen, mendaftarkan diri untuk diassessment, tim assessment datang dan bekerja, mereka melakukan penilaian, dan akhirnya lolos, lalu makan-makan.

Apakah CBIB ini sudah cocok diterapkan untuk petambak kita di Sulawesi Selatan yang masih sekitar 95% adalah petambak skala tradisional? Apakah perlu dipikirkan penyesuaian-penyesuaian dan tidak semata-mata meniru standar internasional yang berat-berat itu? Apakah elit-elit kita tidak dapat bernegosiasi dengan negara-negara pasar, bahwa kita petambak Indonesia bebas untuk berfikir sendiri dan menentukan standar sendiri? (MH)

*) Penulis adalah Aktivis Mangrove Brotherhood dan penggiat Aquaculture Celebes Community

Facebook Comments
ADVERTISEMENT