Beranda Mimbar Ide Madu dan Racun Kekuasaan

Madu dan Racun Kekuasaan

0
Mawardin

Oleh: Mawardin*

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun tiga periode masih jadi bahasan publik. Dilansir dari detik.com, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii menolak keras wacana itu.

“Saya tidak setuju lah itu. Jangan diteruskan lah itu, ndaklah,” tegas Buya saat ditemui wartawan di kediamannya, Nogotirto, Gamping, Sleman, Jumat (1/10/2021). Menurut Buya Syafii, jabatan presiden cukup 2 periode saja. Setelah itu, masyarakat bisa mencari sosok pemimpin selanjutnya yang lebih baik. (Detik.com, 1 Oktober 2021).

Advertisement

Di era pemerintahan SBY, isu presiden tiga periode pernah menggema kuat hingga menuai polemik yang meluas. Pada masa Presiden Jokowi, kita kembali mendengar lagu lawas itu. Di sisi lain, kasak-kusuk amandemen kelima UUD 1945 terutama pasal perpanjangan masa jabatan presiden acap timbul tenggelam.

Kalau kita letakkan narasi tiga periode dalam postulat Lord Acton: “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)”, tentu sangat riskan.

Ketika kekuasaan beroperasi secara berkepanjangan, terlebih absolut, keadilan tiap warga negara akan akses untuk berpartisipasi (memilih dan dipilih) dalam pemilu terjadwal akan terbonsaikan. Pemilu 2024 mendatang mesti dipasang sebagai turbin demokrasi untuk menjamin perputaran regenerasi kepemimpinan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintahan demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Dalam sejarah politik Indonesia, masa jabatan presiden dua periode sejak reformasi 1998 sejatinya adalah koreksi terhadap durasi kekuasaan yang melebihi takaran di era orde lama dan orde baru.

Perdebatan publik yang mengemuka di Indonesia seharusnya lahir dari kejelasan garis politik, kontestasi ideologi, dan gagasan programatik. Diskursus yang mengedepan mesti berbasis pada nalar teknokratik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkemajuan, bukan digiring ke sumbu penambahan masa jabatan presiden.

Pembelahan massa sebagai residu dari dua pemilihan presiden (2014 dan 2019) memang sudah parah, bahkan berskala stadium berat. Namun bukan berarti durasi jabatan presiden diperpanjang. Sejak era media sosial melaju kencang, partisipasi politik warga menemukan saluran diskursus, meminjam istilah Jurgen Habermas sebagai ruang publik (public sphere).

Setiap warga bergelayut dalam pertukaran pendapat dan perasaan sebebas-bebasnya di facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Akan tetapi, saling olok-olok dengan labeling yang purbawi tak terhindarkan. Di sinilah literasi digital dan kesadaran moral dalam menggunakan media sosial menjadi kunci. Lebih daripada itu, rasionalisasi opini publik, etika berdemokrasi, dan fatsoen politik yang beradab mesti diarus-utamakan. Dalam konteks ini, partisipasi dari kelas menengah terdidik diperlukan sebagai agen pencerahan.

Di Amerika Serikat (AS), keterlibatan elite dan warga dalam diskursus politik berlangsung secara dialektis melalui tegangan kekuatan utama yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Begitu juga Inggris dalam tarung garis politik Partai Buruh dan Partai Konservatif. Demarkasinya jelas, terang pula pikiran-pikiran yang saling beradu antara ideologi kanan-tengah versus kiri-tengah.

Sementara di pentas politik Indonesia, pengutuban arus massa Indonesia terperangkap dalam blok-blok “moderat” versus “radikal”, “nasionalis” versus “agamis”, dan “konservatif” versus “progresif”. Kategorisasi simplistis yang mengabaikan konteks struktur ekonomi politik.

Perihal yang dihentikan sebetulnya ialah sengatan politik panas berupa eksploitasi dan politisasi identitas suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Kampanye hitam, asasinasi politik, semburan disinformasi, ujaran kebencian, parade fitnah, dan banalitas kekerasan mesti dilenyapkan dari pesta pora demokrasi di masa mendatang. Siapa yang memulai? Ya, tentu pemimpin politik dari puncak piramida opini paling atas hingga menetes ke akar rumput.

Dalam kaitan dengan periode masa jabatan presiden, AS masih menjadi trendsetter. Konstitusi di negeri Paman Sam itu awalnya memungkinkan periode masa jabatan tanpa batas. Namun, George Washington (presiden pertama AS) mewariskan legacy yang impresif. Meskipun pendukungnya bergerak mengubah konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden, namun George Washington hanya ingin dua periode saja.

Dus, masa jabatan presiden dua periode mesti dipertahankan sebagai mandat demokrasi konstitusional yang sejauh ini relatif stabil. Kekuasaan memang terasa manis bagai madu, tetapi seketika dapat menjelma menjadi racun jika berkuasa melampaui batas, apalagi salah kelola. Dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, kemaslahatan umum seyogianya diposisikan sebagai kiblat utama dari semua kebijakan publik maupun keputusan politik.

*) Penulis adalah Peneliti Charta Politika Indonesia

Facebook Comments
ADVERTISEMENT