Beranda Mimbar Ide Khalifah

Khalifah

0
Andi Hendra Dimansa

Oleh : Andi Hendra Dimansa*

Kemunculan Khalifatul Muslimin membuat publik Indonesia memberikan reaksi. Ada yang menilai Khalifatul Muslimin hendak mendirikan negara dengan sistem khilafah seperti HTI yang telah dibubarkan. selain itu, terdapat juga penilaian bahwa Khalifatul Muslimin bertentangan dengan ideologi pancasila. Keberadaan Khalifatul Muslimin dengan beberapa pentolannya yang pernah terlibat terorisme menjadi landasan kuat bagi publik memberikan reaksi.

Tetapi, terlepas dari reaksi publik terhadap kemunculan Khalifatul Muslimin. Ada tiga hal mendasar yang harus dilakukan dalam menyikapi Khalifatul Muslimin. Pertama, harus mendudukkan kata khalifah secara jernih sebagaimana dalam al-Qur’an. Kedua, khalifah sebagai ideologi transnasional. Ketiga, ideologi khalifah sebagai ancaman eksistensi ideologi Pancasila. Tentu dengan memahami tiga poin tersebut, setidaknya dapat memberikan gambaran.

ADVERTISEMENT

Pertama, kata khalifah berasal dari kata khalf yang berarti “di belakang”. Kata khalf dapat membentuk kata lain seperti khalifah (pengganti), khilaf (lupa atau keliru) dan khalafa (mengganti). Secara kebahasaan khalifah berarti pengganti sebagaimana acuan dari kata asal (Ensiklopedia Al-Qur’an, 2007:451). Penyebutan khalifah memiliki implikasi bahwa yang menggantikan senantiasa berada di belakang atau datang belakangan sesudah yang digantikan. Penggunaan kata khalifah digunakan dalam al-Qur’an dalam dua konteks. QS. Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bahwa manusia yang dijadikan khalifah di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah sebagai yang menugaskan. QS. Shad ayat 26 menunjukkan bahwa Nabi Daud menjadi khalifah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas (Ensiklopedia Al-Qur’an, 2007:452).

Penggunaan kata khalifah dalam ayat-ayat di atas dapat dirumuskan bahwa kekhalifahan mengharuskan empat sisi yang saling terkait yaitu Allah sebagai pemberi tugas, manusia sebagai penerima tugas baik individu maupun kelompok, tempat atau lingkungan tempat manusia hidup dan materi-materi penugasan yang harus dilaksanakan (Ensiklopedia Al-Qur’an, 2007:452).

Kedua, keberadaan khalifah sebagai ideologi transnasional yang disuarakan diberbagai negara-negara mayoritas Muslim. Kendati menyuarakan khalifah sebagai sistem pemerintahan, namun negara-negara mayoritas Muslim memberikan reaksi ketidaksetujuan. Salah satu titik tolak yang menyebabkan penolakan konsep khalifah mengingat adanya gerakan fisik, penggunaan senjata dan aksi bom yang mengancam nyawa manusia. Gambaran tersebut, dapat dijumpai di negara-negara Timur Tengah yang mengalami perpecahan dan kehancuran infrastruktur akibat gerakan bersenjata yang hendak mewujudkan sistem khilafah seperti ISIS.

Kelompok yang mengusung ideologi khalifah juga beragam, namun secara garis besar dapat dibagi dua yaitu penggunaan kekerasan dalam perjuangannya seperti al-Qaedah, Boqo Haram, ISIS, Taliban dan berbagai kelompok mujahidin yang kerap melakukan aksi di negara-negara yang tidak dalam kondisi perang. Selain itu, terdapat pengusung ideologi khalifah yang menempuh jalur politik/demokrasi seperti Ikhwanul Muslimin, HTI dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin atau HTI. Kelompok yang mengusung ideologi khalifah senantiasa menganggap sebagai sistem ideal dan berdasarkan al-Qur’an.

Tetapi, dalam pengalaman sejarah umat Islam sistem kekhalifahan memiliki berbagai varian ditataran praktis. Masa sahabat yang juga dianggap sebagai implementasi ideal dari sistem kekhalifahan memiliki praktik yang berbeda-beda dalam memilih khalifah. Abu Bakar lewat musyawarah, Umar yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Usman dengan mekanisme ahlul-halli wal-‘aqd (perwakilan para pemuka) dan Ali yang didahului oleh kondisi darurat serta mengharuskan mengisi kekosongan khalifah.

Masa kekhalifahan dengan model monarki atau kerajaan yang menyebabkan para khalifah berasal dari klan penguasa seperti Daulah Umayah, Abbasiyah dan Turki Usmani. Sejarah kekhalifahan dalam dunia Islam mengalami berbagai praktik berdasarkan persepsi penguasa di dalam memadang khalifah. Sehingga tidak jarang kekhalifahan hanya sekedar simbol untuk dikatakan Islami dan mengikat ketaatan umat Islam kepada penguasa.

Ketiga, ideologi khalifah sebagai ancaman terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Salah satu benih awal keberadaan ideologi khalifah yang dapat dideteksi dengan sikap penolakan memberikan penghormatan terhadap bendera merah putih. Ibarat gelindingan sanju yang akan semakin membesar dan akan mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Kondisi itu akan tergambar dengan menyebut Pancasila sebagai tagut, yang dinilai bertentangan dengan al-Qur’an dan ajaran Islam.

Umat Islam di Indonesia yang tidak memahami makna khalifah sebagaimana di dalam al-Qur’an, yang hanya direduksi oleh kepentingan pengusung ideologi khalifah akan ikut terseret dan terprovokasi. Padahal ulama-ulama sejak zaman Sidang BPUPKI dan PPKI telah bersama-sama dengan para pendiri bangsa lainnya, ikut serta membahas dan merumuskan ideologi negara. Hal tersebut, dapat terlihat di dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bagian integral dengan nilai-nilai keislaman.

 Padahal ada praktik khalifah yang lebih damai dan menyejukkan yang dapat di lihat sebagai implementasi nilai-nilai rahmatan lil alamin yakni tradisi khalifah di dalam tarekat dan Jemaat Ahmadiyah. Mengapa umat Islam tidak belajar dari dua praktik khalifah itu? Jangan-jangan kata khalf  dengan membentuk khilaf-lah yang kini tengah melanda setiap membahas khalifah di ruang publik.

*) Penulis adalah Alumni Jurusan Filsafat Agama UIN Alauddin Makassar

Facebook Comments
ADVERTISEMENT