Beranda Mimbar Ide Konflik, Pemilu dan Antisipasinya

Konflik, Pemilu dan Antisipasinya

0
Asratillah, Direktur Profetik Institute

Konflik, Pemilu dan Antisipasinya

Oleh : Asratillah*

Idealnya, demokrasi dianggap mampu mentransformasikan konflik dari yang sifatnya memaksa (coercive) menjadi lebih persuasif, atau mengkonversi konflik dari potensinya untuk menjadi destruktif (merusak) menjadi lebih produktif. Walaupun sebagian besar pihak menduga bahwa liberalisasi politik dalam demokrasi bisa saja menjadi pemicu eskalasi konflik yang semakin membesar, namun belum ada gambran tentang bentuk hubungan pasti antara demokrasi dan kekerasan.

ADVERTISEMENT

Dalam sistem politik demokratis, segala bentuk ekspresi hidup atau kelompok kepentingan diberi ruang hidup selama tidak melabrak konstitusi yang disepakati bersama. Hal ini juga berarti setiap kelompok berhak untuk mengakses segala bentuk sumber daya publik yang ada melalui prosedur yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, apakah itu sumber daya ekonomi maupun sumber daya politik kekuasaan. Di sisi lain sumber daya publik bukanlah entitas yang tak-terbatas, sehingga (jika kita menggunakan pendekatan rational choice institutionalisme) secara pragmatis setiap aktor yang merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu akan berupaya mencari cara yang paling rasional untuk menguasai sumber daya terbatas tersebut sebanyak mungkin yang dia mampu. Pada titik inilah terjadi semacam benturan antar kepentingan kelompok, atau perseteruan antar kepentingan aktor politik.

Dalam benturan antar kepentingan tersebut, maka akan tercipta konflik. Menurut Miriam Budiarjo (2003) , Secara sosiologis konflik bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih (bisa juga dalam konteks antar kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dengan kata lain konflik merupakan sesuatu yang sifatnya built in dalam demokrasi, walaupun demokrasi bekerja dengan mengupayakan konsensus-konsensus di antara aktor politik, tetapi demokrasi juga adalah cara untuk mengelola disensus-disensus atau ketidaksepakatan-ketidaksepakatan yang sifatnya niscaya. (Budiarto Danujaya, 2012)

 Pemilu merupakan salah satu saluran atau prosedur untuk mengelola keberagaman pandangan politik dan kepentingan politik yang ada dalam demokrasi. Setiap kepentingan dikontestasikan dengan kepentingan lain dengan cara yang konstitusional dan menjunjung tingga martabat kemanusiaan. Atau dengan kata lain pemilu ada saluran untuk meng-kanalisasi atau mengelola konflik kepentingan politik.

Namun pemilu sebagai saluran sah dalam mengkontestasikan kepentingan politik justru bisa menjadi momen munculnya konflik sosial sebelum, saat dan sesudah pemilu (dan ini bisa berubah menjadi konflik kekerasan). Di tahun 2019, tidak sedikit kita mendengarkan adanya gesekan-gesekan sosial terutama antar pendukung caleg ataupun capres. Bahkan jauh sebelum pilpres di tahun 2019, situasi politik yang memanas bahkan sudah mulai sejak tahun 2017, dimana seakan-akan masyarakat kita terbagi menjadi dua yang seringkali disimbolisasi dengan istilah-istilah peyoratif (misalnya “cebong” dan “kampret”). Situasi politik yang “panas” kemungkinan besar akan terulang kembali dalam momen pemilu 2024 mendatang, dan ini mesti diidentifikasi faktor-faktor pendorongnya, dan kira-kira bagaimana cara mengantisipasinya.

Apa Yang Mendorong Konflik Sosial dalam Pemilu ?

Ada beberapa hal pendorong (push factor) yang menyebabkan pemilu rentan melahirkan konflik sosial. Pertama,ada asumsi bahwa pemilu (termasuk dalam hal ini pilkada) kita dijalankan dengan pondasi preferensi individu, apalagi dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka. Maksunya, bahwa mereka yang berinteraksi dalam kontestasi politik adalah individu-individu otonom, yang biasa kita padatkan melalui frasa, one man-one vote-one voice. Asumsi ini nantinya mengundang persoalan-persoalan terutama dalam memahami potensi konflik sosial. Kita terkadang menganggap bahwa seorang pemilih menjatuhkan pilihan didasarkan atas pertimbangan rasional diri sendiri atau berdasarkan preferensi pribadi. (Kusuma, Kasmita, Fanila, 2018)

Asumsi di atas semakin diperkokoh dengan dijalankannya mekanisme proporsional terbuka dalam merekrut calon anggota legislatif di semua tingkatan. Sehingga kita menyangka bahwa seorang pemilih dengan pertimbangan mandiri dan rasionalnya memilih kandidat berdasarkan kapasitas pribadi kandidat bersangkutan. Padahal masyarakat tidak sepenuhnya ter-individualisasi, bahkan kolektivisme menjadi salah satu variabel penting dalam menjatuhkan pilihan. Walaupun partai tidak lagi menjadi rujukan utama pemilih dalam menjatuhkan pilihan, tapi rujukan-rujukan kolektif seperti suku, etnik, bahasa, agama, ormas bahkan asosiasi profesi memainkan peranan dalam mengarahkan pemilih menentukan pilihannya.

Rujukan-rujukan kolektif inilah, yang nantinya jika disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu terutama yang memiliki watak demagog ( mengaduk-aduk emosi pemilih untuk mendulang keuntungan elektoral), dengan mudahnya memprovokasi orang banyak dan memperbesar peluang terjadinya konflik sosial. Sehingga sangat penting mengasumsikan bahwa pemilih tidak secara mutlak menentukan pilihan politiknya hanya berdasar preferensi pribadi, terutama dalam melakukan pemetaan potensi konflik di pemilu 2024 mendatang.

Kedua, lemahnya kelembagaan partai politik, ini bisa dilihat dari rendahnya jumlah warga negara yang mengidentifikasi diri secara politik dengan parpol tertentu. Padahal kita ketahui partai politik dalam sistem politik demokrasi merupaka rujukan kolektivitas rasional, dimana harapan dan kepentingan politik banyak orang diartikulasikan secara rasional dan bisa diperdebatkan dalam ruang publik. Walaupun rujukan kolektivitas lain seperti agama, etnik dan suku bisa menjadi rujukan kolektifitas dalam berpartai, tapi mesti dikomunikasikan dan diartikulasikan terlebih dahulu secara deliberatif, agar bisa dipahami, dimaknai bahkan didebat oleh kyalayah orang banyak apapun latar belakang identitasnya. Berbeda dengan parpol yang platformnya telah melalui proses deliberatif dan bisa dipahami dan dimaknai oleh khalayak orang apapun identitasnya.

Akibat lemahnya posisi parpol sebagai rujukan kolektif dalam berpolitik, maka tidak heran jika pemilih rentan untuk diaduk-aduk emosinya oleh retorika politik yang memanfaatkan isu-isu agama, suku ataupun etnik. Selain itu, retorika politik yang populis-demagogis, menciptakan relasi patron-klientalisme yang begitu kental antara kandidat dengan para pendukungnya/pemilihnya (Anthony Down, 1957). Mesti ada upaya dalam memperkuat posisi parpol dalam sistem berpolitik kita.

Ketiga, Logika elektoralisme di Indonesia adalah logika “winner take all” dengan kata lain “siapa yang menang dalam pemilihan, maka dia akan yang akan mendapatkan segalanya, sedangkan bagi yang tak terpilih maka harus menunggu lima tahun lagi” (Cakra Arbas, 2012). Logika ini menciptakan dominasi kekuasaan, sebab konsekuensi dari kemenangan kandidat yang dianggap mereprentasikan kelompok tertentu akan menciptakan “gerbong” birokrasi bahkan penender proyek yang dibiayai negara.

Logika “winner take all” mengakibatkan posisi-posisi strategis dalam birokrasi, BUMN, perseroda, BUMD dan posisi lainnya dikuasai oleh kalangan yang bersal dari kelompok sosial yang sama. Logika ini turut secara psikologis akan memotivasi setiap kandidat beserta pendukungnya untuk berkontestasi secara sengit, bahkan tak segan-segan menggunakan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Akhirnya akan terjadi semacam kesenjangan kekuasaan di antara kelompok atau basis sosial, dan ini akan menjadi penyebab laten konflik sosial.

Keempat, ketidakpuasan publik terutama kelompok pendukung kandidat yang kalah terhadap penyelenggara pemilu dan proses pemilu. Ketidakpuasan hasil pencalonan, kemudian ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan suara, adanya kesaksian warga terhadap keterlibatan ASN dalam aktivitas dukung mendukung, maraknya praktik jual beli suara,  hingga pendaftaran pemilih yang dianggap amburadul, menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan terhadap keobjektivan proses dan penyelenggara pemilu lumayan cukup besar.

Hal tersebut mengakibatkan situasi tak saling percaya antara kandidat dan pendukungnya terhadap penyelenggara, ketidakpercayaan pemilih kepada kandidat dan penyelenggara, begitu pula ketidak percayaan di antara kandidat dan pendukung, situasi saling tidak percaya ini akan menjadi lahan subur bagi lahirnya konflik sosial. Kemudian maraknya praktik jual beli suara akan mendeligitimasi secara moral mekanisme pemilu kita di mata pemilih, mekanisme pemilu yang tidak legitimate secara etis atau moral, alih-alih menjadi ajang ekspose visi politik dan tawaran kebijakan, justru hanya menjadi ajang ketegangan sosial.

Kelima, merebaknya gejala Post-Truth dalam momen pemilu. Fenomena hate speech, fake news dan hoax menjadi hal mudah kita dapatkan di ruang publik, terutama melalui media sosial baik sebelum pemungutan suara, saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara. Fenomena Post-truth akan melahirkan kecurigaan berlebihan, stigma negatif, serta stereotype kepada orang atau kelompok tertentu, dan ini tentunya akan mengoyak kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat. Banyak informasi yang kita dapatkan tentang gesekan atau perselisihan remeh temeh di antara pendukung bisa menyulut konflik yang lebih besar, hanya karena setiap pendukung memiliki kecurigaan berlebih terhadap pendukung lain, dan kecurigaan berlebih ini diawali oleh hoax yang merebak di grup-grup media sosial.

Jika kita bertanya, apakah konflik sosial yang terjadi pemilu-pemilu yang lalu, masih akan mencuat di pemilu 2024 mendatang, maka ini tergantung dari apakah kelima faktor di atas masih “hidup” di tengah-tengah kita semua. Kalau masih “hidup”, berarti kita mesti waspada dan memikirkan cara untuk meredam atau meminimalisir potensi konflik sosial di pemilu mendatang.

Apa yang Mesti dilakukan ?

Konflik sosial yang terjadi saat pemilu merupakan sesuatu yang kompleks, namun untuk mengantisipasi agar eskalasinya tidak membesar dan destruktif, maka ada beberapa hal yang bisa kita upayakan.

Pertama, mesti ada upaya memperbaiki democratic conflict governance (tata kelola konflik secara demokratis) dalam kehidupan bernegara kita. Lembaga-lembaga yang dipercaya oleh publik dalam menangani segala bentuk pelanggaran pemilu mesti bekerja secara optimal. KPU, BAWASLU, bahkan MK mesti memperlihatkan kinerja kepada publik bahwa mereka sangat dapat dipercaya. Bahkan menurut saya Bawaslu mesti dipayungi oleh regulasi agar bisa menindak tegas dan lebih efektif segala bentuk pelanggaran pemilu, yang selama ini oleh sebagian besar pihak dianggap dilakukan pembiaran.

Selain itu, aparat keamanan yang memiliki SDM terbatas mesti menempatkan personil dengan tepat, terutama daerah yang dianggap rawan, dan disinilah pentingnya untuk melakukan pemetaan potensi konflik secara serius (baik dengan penedekatan kuantitatif ataupun kualitatif). Aparat keamanan juga tidak bisa mengandalkan logika pengamanan sepenuhnya karena bersifat kuratif, perlu ada pendekatan yang lebih persuasif dan berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Karena biasanya konflik sosial yang destruktif biasanya tidak muncul begitu saja, tetapi didahului dengan simptom-simptom tertentu, seperti rumor, isu tentang situasi yang menghangat, adu mulut yang awalnya sporadis dan spontan dan sebagainya.

 Saat ini, media sosial mesti dianggap sebagai ruang publik ke dua, apa yang terjadi di dunia nyata sangat dipengaruhi oleh isu-wacana-berita-rumor yang beredar dalam dunia maya. Pihak pemerintah mesti menyediakan perangkat mencukupi untuk mengklarifikasi dan mengantisipasi segala manifestasi post-truth saat momen pemilu.

Kedua, mesti ada upaya mengukuhkan kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini sangat mungkin dilakukan melalui pendidikan politik secara massif dan berkelanjutan. Mesti diakui bahwa salah satu penyebab tidak begitu demokratisnya praktik berpolitik kita terutama dalam pemilu, karena minimnya pendidikan politik terutama yang dilakukan oleh partai politik (disamping tidak becusnya perekrutan politik). Masyarakat kita masih didominasi oleh politic illiteracy alias keaggapan dalam berpolitik, belum begitu paham tentang nilai-nilai penting dalam demokrasi, dan apa saja hak-hak politik mereka, bagaimana etika dalam menyikapi perbedaan pandangan ataupun pilihan politik, bagaimana menyikapi fakta multikulturalisme dalam kehidupan bernegara, apa fungsi para pemimpin eksekutif dan legislatif yang kelak mereka pilih dan sebagainya.

Namun pendidikan politik yang berkelanjutan tidak hanya bisa ditangani oleh parpol semata, mau tidak mau organisasi mayarakat sipil mesti terlibat dan ikut merasa bertanggung jawab. Pendidikan politik yang optimal juga akan turut memberikan sumbangsih dalam meredam potensi konflik destruktif dalam momen pemilu ataupun pemilukada.

*) Penulis adalah direktur Profetik Institute

Facebook Comments
ADVERTISEMENT