Matakita.co, Manado – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada penguatan sistem pengendalian internal terus diperlihatkan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Kick-Off Meeting Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kejaksaan RI Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was), Kamis (4/6/2026).
Dari Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara H. Ferry Tass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, bersama para Asisten, Kabag TU, Koordinator, serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara beserta jajaran yang mengikuti secara daring dari satuan kerja masing-masing.
Sedianya kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum. Namun karena pada waktu yang bersamaan beliau menghadiri agenda kedinasan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), maka kegiatan diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas), Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., yang membacakan sambutan sekaligus arahan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada seluruh peserta.
Dalam sambutan tertulisnya, Jaksa Agung Muda Pengawasan menegaskan bahwa Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi merupakan instrumen strategis untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Selanjutnya, peserta memperoleh pemaparan komprehensif dari narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait mekanisme dan metodologi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2026. Materi yang disampaikan mencakup penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pengendalian internal, hingga strategi pengukuran tingkat kematangan SPIP yang selaras dengan tata kelola pemerintahan modern.
Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan sosialisasi teknis mengenai Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), Penilaian Mandiri (Self Assessment), serta Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi, yang dipaparkan oleh tim dari Biro Perencanaan dan Auditor Bidang Pengawasan. Sesi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman teknis, dan memastikan seluruh satuan kerja memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi proses penilaian tahun berjalan.
Keikutsertaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kejaksaan RI. Melalui penguatan SPIP Terintegrasi, diharapkan tercipta ekosistem tata kelola yang semakin akuntabel, efektif, serta mampu mendukung terwujudnya institusi Kejaksaan yang modern, profesional, dan terpercaya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. menegaskan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas tata kelola organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.
“Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi bukan hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga sarana untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem pengendalian internal yang telah dibangun. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Sulawesi Utara berkomitmen mendukung penuh proses ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas,” ujar Kajati Sulut.
Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sebelum secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Melalui pelaksanaan kick-off meeting ini, seluruh satuan kerja Kejaksaan RI diharapkan memiliki kesamaan langkah dan visi dalam meningkatkan tingkat kematangan SPIP Terintegrasi sebagai fondasi utama penguatan pengawasan internal dan tata kelola kelembagaan yang unggul.
