Oleh: Kasri Riswadi
(Peneliti Profetik Institute)
Seorang profesor berusia sekitar enam puluh tahun memasuki sebuah bank di Makassar dengan wajah ceria. Suasana itu berubah ketika seorang petugas keamanan menyapanya dengan ramah, “Bapak mau menarik uang pensiun?” Seketika ekspresi sang profesor berubah. Tidak ada kata-kata kasar yang diucapkan petugas tersebut. Tidak ada pula niat buruk di balik pertanyaannya. Namun, ada sesuatu yang luput dari komunikasi itu: sensitivitas terhadap identitas dan posisi sosial lawan bicara.
Bagi sebagian orang, kata “pensiun” mungkin terdengar biasa. Namun bagi seorang akademisi yang masih aktif berkarya, istilah itu dapat dimaknai sebagai penanda berakhirnya produktivitas atau berkurangnya peran sosial. Secara pragmatik, persoalannya bukan pada benar atau salahnya kata yang digunakan, melainkan pada efek yang ditimbulkannya.
Fenomena serupa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami menyerahkan seluruh gaji bulanannya kepada sang istri, tetapi penyerahan itu disertai omelan dan keluhan panjang. Secara material, sang istri menerima sesuatu yang berharga. Namun secara emosional, ia justru harus menanggung perasaan tidak nyaman. Tindakan baik kehilangan maknanya karena dibungkus oleh komunikasi yang buruk.
Dua ilustrasi sederhana tersebut menunjukkan satu hal penting: dalam komunikasi, niat baik saja tidak cukup. Pilihan kata, pemahaman konteks, dan kemampuan membaca situasi psikologis lawan bicara sama pentingnya dengan pesan yang hendak disampaikan.
Sayangnya, pelajaran dasar semacam ini justru sering kali terasa langka dalam komunikasi para elite pemerintahan.
Etalase Blunder di Ruang Publik
Dalam setahun terakhir, ruang publik Indonesia berkali-kali diwarnai oleh pernyataan para pejabat yang memicu kontroversi. Menteri ESDM, misalnya, pernah menuai kritik ketika menjelaskan persoalan energi dengan analogi “kalau kompor sudah matang ya dimatikan”. Di kesempatan lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sempat mengusulkan pengaturan gerbong kereta dengan laki-laki ditempatkan di gerbang depan dan belakang sebagai respons terhadap kecelakaan kereta api yang korbannya perempuan semua. Kemudian Menteri UMKM juga pernah mendapat sorotan setelah pernyataannya mengenai produk “KW” sebagai bagian dari pengembangan usaha.
Fenomena serupa tidak hanya muncul di level menteri. Presiden Prabowo Subianto juga beberapa kali memantik perdebatan publik melalui sejumlah pernyataan yang dianggap menyederhanakan persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks. Salah satunya adalah pernyataan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga tidak perlu terlalu mencemaskan fluktuasi nilai tukar.
Tentu saja, setiap pernyataan memiliki konteks yang melatarbelakanginya. Namun dalam persepsi publik, komunikasi tidak hanya dinilai dari maksud pembicara, melainkan juga dari makna yang diterima pendengar. Di sinilah persoalannya. Banyak pernyataan elite negara yang menuai kritik bukan karena niatnya buruk, melainkan karena gagal mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut diterima oleh masyarakat.
Karena itu, menyebut seluruh fenomena ini sebagai sekadar “salah ngomong” terasa terlalu sederhana. Yang lebih menarik untuk ditelaah adalah apakah berbagai kontroversi tersebut mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam cara berpikir dan cara memandang realitas sosial.
Bahasa sebagai Cermin Cara Pandang
Dalam ilmu bahasa, terdapat pandangan bahwa bahasa tidak pernah lahir dari ruang kosong. Cara seseorang berbicara sering kali merefleksikan bagaimana ia memahami dunia di sekitarnya.
Hipotesis Relativitas Linguistik yang dipopulerkan oleh Edward Sapir dan Benjamin L Whorf menjelaskan bahwa cara manusia mengategorikan dan memahami realitas memengaruhi bahasa yang digunakannya. Dengan kata lain, bahasa bukan sekadar alat menyampaikan pikiran, tetapi juga cerminan dari cara berpikir itu sendiri.
Karena itu, ketika seorang pejabat berulang kali melontarkan pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap pengalaman masyarakat, publik wajar bertanya: apakah persoalannya hanya pada pilihan kata, atau ada jarak yang semakin lebar antara pengalaman hidup penguasa dan realitas yang dihadapi warga sehari-hari?
Bahasa pada akhirnya menjadi jendela yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan memandang rakyatnya.
Tiga Patologi Pragmatik Penguasa
Jika ditelaah dari perspektif pragmatik dan sosiolinguistik, setidaknya terdapat tiga persoalan yang sering muncul dalam komunikasi para elite.
Pertama, kegagalan membaca konteks. Ahli sosiolinguistik Dell Hymes menjelaskan bahwa sebuah tuturan selalu dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, dan karakter pendengarnya. Kalimat yang terdengar wajar dalam satu konteks dapat menjadi problematis ketika dipindahkan ke konteks lain.
Analogi “mematikan kompor setelah matang” mungkin terdengar masuk akal dalam percakapan sehari-hari. Namun ketika digunakan untuk menjelaskan persoalan energi nasional yang kompleks di tengah tekanan ekonomi masyarakat, makna yang diterima publik bisa berbeda. Alih-alih menghadirkan solusi, pernyataan tersebut justru dianggap menyederhanakan persoalan yang sedang dihadapi rakyat.
Kedua, lemahnya kepatuhan terhadap prinsip komunikasi yang rasional. Filsuf bahasa Paul Grice memperkenalkan Prinsip Kerja Sama (Cooperative Principle) yang menekankan pentingnya kualitas, relevansi, kejelasan, dan proporsionalitas dalam komunikasi.
Dalam konteks kebijakan publik, masyarakat berharap setiap pernyataan pejabat didasarkan pada data, kajian, dan argumentasi yang memadai. Ketika sebuah gagasan dilontarkan tanpa landasan yang jelas atau terkesan spontan, publik akan mempertanyakan relevansi dan kualitas gagasan tersebut.
Akibatnya, komunikasi yang seharusnya membangun kepercayaan justru menimbulkan keraguan terhadap kapasitas pengambilan keputusan.
Ketiga, ketidakpekaan terhadap relasi kuasa. Teori Tindak Tutur yang dikembangkan J.L. Austin dan John Searle menjelaskan bahwa berbicara bukan sekadar menyampaikan informasi. Dalam banyak situasi, berbicara juga berarti melakukan tindakan.
Bagi pejabat publik, setiap ucapan memiliki bobot yang jauh lebih besar dibanding percakapan biasa. Ketika seorang warga menyampaikan kritik, lalu dibalas dengan pernyataan yang terkesan defensif atau meremehkan, publik tidak hanya mendengar isi pesannya. Mereka juga membaca posisi kekuasaan yang menyertai pesan tersebut.
Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, bahasa selalu terkait dengan relasi kuasa. Karena itu, komunikasi yang tidak sensitif terhadap ketimpangan posisi antara penguasa dan rakyat berpotensi melahirkan kesan arogan, meskipun mungkin tidak dimaksudkan demikian oleh pembicaranya.
Krisis yang Sesungguhnya
Masalah terbesar dari berbagai kontroversi komunikasi elite bukanlah viralnya satu atau dua pernyataan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah akumulasi dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Setiap kali muncul kritik, respons yang sering terdengar adalah bahwa pernyataan tersebut dipotong dari konteks atau disalahartikan. Penjelasan semacam itu memang mungkin benar dalam beberapa kasus. Namun jika kontroversi yang sama terus berulang, publik juga berhak mempertanyakan apakah persoalannya benar-benar terletak pada pendengar, atau justru pada pola komunikasi yang belum berubah.
Kasus profesor di bank dan kisah suami yang mengomel kepada istrinya pada awal tulisan ini memberikan pelajaran sederhana. Bahasa memiliki kemampuan membangun kedekatan, tetapi juga dapat menciptakan jarak. Ia dapat menghadirkan penghormatan, tetapi juga menimbulkan luka.
Dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya mungkin hanya sebatas suasana hati yang terganggu. Namun ketika kekeliruan membaca konteks dan ketidakpekaan pragmatik terjadi pada level pengambil kebijakan negara, konsekuensinya jauh lebih besar. Yang tergerus bukan hanya perasaan individu, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan itu sendiri.
Karena itu, para pejabat publik tidak cukup hanya menguasai substansi kebijakan. Mereka juga perlu memahami bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. Sebab dalam demokrasi modern, kualitas komunikasi bukan pelengkap dari kepemimpinan, melainkan bagian dari kepemimpinan itu sendiri.
Pada akhirnya, setiap kata yang keluar dari mulut penguasa bukan sekadar rangkaian bunyi. Ia adalah tindakan politik yang akan dinilai, ditafsirkan, dan diuji oleh akal sehat publik.
