MataKita.co, Makassar — Pusat Kajian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PUSAKA HTN FH Unhas) menegaskan komitmennya untuk mengembalikan marwah organisasi sebagai wadah pengembangan kajian dan penelitian di bidang hukum tata negara. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Musyawarah Besar (Mubes) PUSAKA HTN FH Unhas 2026 yang berlangsung di Sekretariat IKA Hukum Unhas, Makassar, Jumat (13/6/2026).
Mengusung tema “Regenerasi Kepemimpinan dalam Mewujudkan Transformasi Harmonisasi”, forum tersebut menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus proses regenerasi kepemimpinan untuk memperkuat arah gerak PUSAKA HTN FH Unhas di masa mendatang.
Ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai proses estafet organisasi, tetapi juga sebagai upaya melakukan transformasi yang adaptif, efektif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai harmonisasi.
“Regenerasi kepemimpinan merupakan proses penting yang harus diiringi dengan transformasi organisasi yang dinamis, efektif, modern, dan tetap mengedepankan harmonisasi dalam setiap perubahan,” ujarnya.
Melalui forum tertinggi organisasi tersebut, peserta Mubes juga menegaskan pentingnya memperkuat budaya riset dan kajian sebagai identitas utama PUSAKA HTN FH Unhas. Penguatan tradisi akademik dinilai menjadi fondasi untuk menjaga eksistensi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara.
Dalam agenda pemilihan kepengurusan, Musyawarah Besar menetapkan Muhammad Fathir Al Farisi sebagai Ketua Umum PUSAKA HTN FH Unhas periode 2026–2027. Ia menerima amanah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan serta mengakselerasi berbagai program pengembangan organisasi.
Kepengurusan baru diharapkan mampu membawa PUSAKA HTN FH Unhas menjadi organisasi yang semakin produktif dalam menghasilkan kajian dan penelitian, sekaligus tetap menjaga semangat harmonisasi dan kebersamaan dalam setiap langkah pengembangannya.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, PUSAKA HTN FH Unhas diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai ruang intelektual yang melahirkan gagasan dan kajian strategis dalam bidang hukum tata negara.
