Membaca Teknologi Bukan Sekadar Aplikasi, tetapi sebagai Ruang Publik yang Membutuhkan Pengetahuan
Oleh: Andi Hendra Dimansa
(Koordinator Masyarakat pemerhati dan pengguna transportasi online /MAPPS-Online)
“Kemampuan untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan dan muncul dari dirinya sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun kemampuan untuk menerapkannya pada berbagai persoalan negeri mereka sendiri. Kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai perkembangan ilmiah dan teknologi baru dengan infrastruktur dan teknologi tradisional. Kemampuan untuk melakukan adaptasi dan reinterpretasi kreatif terhadap budaya sendiri sebagai tanggapan atas keadaan-keadaan baru.”
-Soedjatmoko-
Ada sesuatu yang menarik dari pemikiran Soedjatmoko ketika dibaca dalam konteks perkembangan transportasi online hari ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak semata-mata diukur dari kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjawab persoalannya sendiri.
Di titik inilah transportasi online sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar persoalan tarif, aplikasi, pengemudi, penumpang, atau perusahaan aplikator.
Transportasi online merupakan salah satu wajah paling nyata dari perubahan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Ia mengubah cara orang bergerak, bekerja, berbelanja, mengirim barang, mengakses layanan, bahkan membangun relasi ekonomi. Telepon genggam tidak lagi sekadar alat komunikasi. Di dalamnya kini terdapat peta, pasar, kendaraan, pembayaran, pekerjaan, informasi, dan berbagai keputusan yang sebelumnya membutuhkan institusi fisik.
Namun, setiap teknologi yang memasuki kehidupan masyarakat selalu membawa konsekuensi. Ia menciptakan kemudahan sekaligus ketergantungan, membuka kesempatan sekaligus melahirkan kerentanan baru. Teknologi mempercepat pelayanan, tetapi juga dapat mempercepat konflik kepentingan apabila tata kelolanya tidak dibangun berdasarkan pengetahuan yang memadai.
Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana transportasi online harus diatur, melainkan dengan pengetahuan seperti apa transportasi online seharusnya diatur.
Pada titik inilah masyarakat ilmiah tidak semestinya ditempatkan di luar proses kebijakan.
Teknologi Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Kita sering membicarakan teknologi seolah-olah ia sesuatu yang netral. Padahal, ketika teknologi masuk ke dalam kehidupan sosial, ia selalu berinteraksi dengan struktur ekonomi, kebudayaan, kebiasaan, kekuasaan, dan kepentingan manusia.
Aplikasi dapat menentukan bagaimana pengemudi menerima pesanan. Algoritma dapat memengaruhi pola kerja. Mekanisme insentif dapat membentuk perilaku. Sistem rating dapat menentukan hubungan pengemudi dengan penumpang. Sementara penentuan harga dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus pendapatan pengemudi.
Artinya, teknologi bukan lagi sekadar persoalan perangkat. Ia telah menjadi bagian dari tata kehidupan.
Ketika pemerintah menyusun regulasi transportasi online, yang diatur sesungguhnya bukan hanya kendaraan yang bergerak di jalan raya. Pemerintah sedang mengatur sebuah ekosistem sosial-ekonomi yang dibentuk dan digerakkan oleh teknologi.
Di dalam ekosistem itu terdapat pemerintah dengan mandat menjaga ketertiban, keselamatan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Ada perusahaan aplikator yang membangun infrastruktur dan model bisnis berbasis teknologi. Ada pengemudi yang menggantungkan penghasilan pada platform. Ada pengguna yang membutuhkan layanan aman, mudah, cepat, dan terjangkau. Ada pula pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.
Semua berada dalam ekosistem yang sama. Karena itu, sulit membayangkan lahirnya kebijakan transportasi online yang sehat apabila ia dibangun hanya dari satu sudut pandang.
Masyarakat Ilmiah Jangan Hanya Menjadi Penonton
Persoalan mendasar dalam kebijakan publik bukan hanya siapa yang dilibatkan, tetapi kapan dan untuk apa mereka dilibatkan.
Akademisi kerap hadir ketika pemerintah membutuhkan seminar, sosialisasi, atau kajian untuk memperkuat argumentasi sebuah regulasi. Keterlibatan seperti itu penting, tetapi tidak cukup apabila masyarakat ilmiah baru masuk ketika arah kebijakan hampir selesai ditentukan.
Ilmu pengetahuan semestinya hadir sejak awal: ketika masalah didefinisikan, ketika berbagai kepentingan dipertemukan, ketika alternatif kebijakan disusun, hingga ketika dampaknya dievaluasi.
Sebab kebijakan publik yang menyangkut kehidupan jutaan orang tidak cukup hanya memiliki dasar administratif. Ia membutuhkan dasar pengetahuan.
Ketika pengemudi mengatakan pendapatannya menurun, klaim tersebut perlu diuji melalui penelitian objektif. Ketika perusahaan menyampaikan adanya peningkatan biaya, argumentasi itu juga perlu dianalisis. Demikian pula ketika pengguna menganggap tarif terlalu mahal, pengalaman tersebut perlu ditempatkan dalam konteks daya beli dan pola mobilitas masyarakat.
Apakah kita memiliki data yang memadai mengenai pendapatan bersih pengemudi? Berapa biaya operasional kendaraan yang sebenarnya? Bagaimana perubahan tarif memengaruhi permintaan? Bagaimana kemampuan membayar pengguna? Bagaimana sistem insentif dan algoritma memengaruhi jam kerja? Bagaimana perubahan regulasi di suatu wilayah berdampak terhadap mobilitas masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya berdasarkan intuisi atau tekanan kelompok kepentingan.
Kita membutuhkan data. Kita membutuhkan penelitian. Dan kita membutuhkan dialog antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman masyarakat.
Ilmu pengetahuan dalam konteks ini bukan alat untuk membela pemerintah, perusahaan, pengemudi, ataupun pengguna. Tugasnya adalah membantu semua pihak memahami kenyataan secara lebih jernih.
Mendengarkan Semua Pihak
Kebijakan transportasi online yang baik semestinya dimulai dari kemampuan mendengarkan.
Pengemudi perlu didengarkan karena mereka berada di garis depan ekosistem. Pengguna harus didengarkan karena merekalah yang menggunakan dan membiayai layanan. Perusahaan aplikator perlu didengarkan karena mereka mengelola infrastruktur teknologi dan mempunyai pertimbangan keberlanjutan bisnis.
Pemerintah harus menjalankan mandatnya sebagai regulator dan penjaga kepentingan umum. Akademisi dibutuhkan untuk menyediakan perangkat metodologis dalam membaca persoalan. Sementara masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan kepentingan publik tetap mendapat tempat.
Mendengarkan tentu tidak berarti menyetujui semua tuntutan. Mendengarkan berarti memberikan ruang agar setiap kepentingan masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, kemudian diuji melalui data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itu, organisasi dan komunitas pengguna transportasi online juga mempunyai posisi penting. Pengguna tidak boleh dipandang hanya sebagai konsumen yang membayar perjalanan. Mereka merupakan bagian dari ekosistem yang ikut menentukan keberlanjutan transportasi online.
Pada akhirnya, tidak ada bisnis transportasi tanpa masyarakat. Dan tidak ada kebijakan transportasi yang dapat bertahan tanpa kepercayaan masyarakat.
Ketika Data Bertemu Pengalaman
Kebijakan publik sering berada di antara dua dunia: angka dan pengalaman manusia.
Angka dapat menunjukkan rata-rata pendapatan, jumlah perjalanan, besaran tarif, biaya operasional, tingkat penggunaan, hingga pertumbuhan transaksi. Namun, angka tidak selalu mampu menggambarkan bagaimana rasanya seorang pengemudi menunggu pesanan berjam-jam.
Angka juga tidak selalu menjelaskan bagaimana seorang pengguna menghitung uang sebelum menekan tombol pemesanan, atau bagaimana kecemasan pengemudi ketika harga bahan bakar meningkat sementara pendapatan tidak bergerak dengan kecepatan yang sama.
Karena itu, ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam tata kelola transportasi online bukan hanya ilmu yang mampu menghitung, tetapi juga ilmu yang mampu memahami.
Di sinilah ekonomi, ilmu sosial, teknologi, hukum, komunikasi, antropologi, administrasi publik, dan berbagai disiplin lain dapat bertemu.
Tarif memang persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial. Algoritma merupakan persoalan teknologi, tetapi sekaligus menyentuh hubungan kerja. Zonasi merupakan persoalan tata ruang, tetapi berhubungan dengan akses masyarakat. Titik jemput merupakan persoalan operasional, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan keteraturan ruang publik. Regulasi adalah persoalan hukum, tetapi pada akhirnya juga menyangkut keadilan.
Mengatur transportasi online dengan satu pendekatan saja sama seperti mencoba memahami sebuah kota hanya dengan melihat satu ruas jalannya.
Dari Kebijakan Reaktif Menuju Kebijakan Berbasis Pengetahuan
Kita membutuhkan perubahan paradigma dalam tata kelola transportasi online.
Jangan sampai penelitian baru dicari setelah konflik muncul. Jangan sampai akademisi baru dilibatkan ketika perdebatan telah memanas. Jangan pula masyarakat baru diminta pendapatnya ketika keputusan hampir selesai dibuat.
Kebijakan seharusnya bergerak lebih awal.
Sebelum regulasi diberlakukan, perlu ada kajian. Sebelum tarif ditentukan, perlu ada penelitian mengenai biaya operasional, pendapatan pengemudi, kemampuan membayar pengguna, serta keberlanjutan usaha. Sebelum zonasi ditetapkan, perlu ada analisis mobilitas. Sebelum mekanisme baru diterapkan, perlu dilakukan simulasi dampak.
Setelah kebijakan berjalan, evaluasi juga harus dilakukan secara berkala.
Dengan demikian, kebijakan tidak dipahami sebagai keputusan yang selesai ketika regulasi ditandatangani. Kebijakan harus menjadi proses belajar.
Semangat inilah yang dapat kita tarik dari pemikiran Soedjatmoko: kemampuan berinovasi, beradaptasi, dan melakukan reinterpretasi kreatif terhadap keadaan baru.
Transportasi online adalah keadaan baru. Ia tidak dapat sepenuhnya dikelola dengan logika transportasi masa lalu. Namun, itu tidak berarti seluruh pengalaman masa lalu harus ditinggalkan.
Indonesia memiliki budaya musyawarah, tradisi gotong royong, serta pengalaman panjang mengenai hubungan negara, pasar, dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut justru dapat menjadi modal dalam membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih manusiawi.
Teknologi dan kebudayaan tidak harus dipertentangkan. Tantangannya adalah menemukan cara untuk mempertemukan keduanya.
Transportasi Online sebagai Laboratorium Demokrasi Kebijakan
Transportasi online dapat dilihat sebagai laboratorium kecil demokrasi kebijakan di Indonesia.
Di dalamnya terdapat pemerintah, perusahaan, pengemudi, pengguna, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Masing-masing mempunyai kepentingan, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang berbeda.
Jika seluruh pihak mampu duduk bersama, mendengarkan data, menguji argumentasi, dan membuka ruang dialog, yang sedang dibangun sesungguhnya lebih besar daripada sekadar regulasi transportasi.
Kita sedang membangun sebuah tradisi kebijakan publik.
Tradisi bahwa kebijakan tidak lahir dari ruang tertutup. Tradisi bahwa teknologi tidak boleh bergerak lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memahami dampaknya. Tradisi bahwa kepentingan ekonomi harus bertemu dengan kepentingan sosial. Dan tradisi bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar ornamen pembangunan, melainkan salah satu fondasinya.
Pada titik inilah pelibatan masyarakat ilmiah bukan lagi pilihan tambahan. Ia menjadi kebutuhan.
Semakin kompleks teknologi yang digunakan masyarakat, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengetahuan untuk mengaturnya.
Jangan Sampai Teknologi Lebih Cepat daripada Kebijaksanaan
Ada ironi dalam perkembangan zaman. Manusia mampu menciptakan teknologi yang bergerak sangat cepat, tetapi belum tentu mampu menciptakan kebijakan yang bergerak dengan kebijaksanaan yang sama.
Aplikasi dapat diperbarui dalam hitungan hari. Algoritma dapat berubah dalam hitungan jam. Perilaku pengguna dapat bergeser dalam hitungan minggu. Sementara regulasi sering membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Di antara kecepatan teknologi dan kelambatan regulasi itulah terdapat ruang yang harus diisi oleh pengetahuan.
Masyarakat ilmiah memiliki tugas penting untuk mengisi ruang tersebut. Bukan menjadi hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan menjadi jembatan antara fakta dan kepentingan, data dan pengalaman, teknologi dan kebudayaan, serta inovasi dan keadilan sosial.
Sebab kemajuan teknologi yang tidak disertai kebijaksanaan hanya akan menghasilkan masyarakat yang semakin cepat, tetapi belum tentu semakin adil.
Negara yang mampu menggunakan teknologi tetapi gagal memahami masyarakatnya sendiri pada akhirnya hanya akan menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta arah perubahan.
Menjadikan Pengetahuan Bagian dari Jalan Kebijakan
Kita tidak membutuhkan kebijakan transportasi online yang sempurna. Tidak ada kebijakan yang benar-benar sempurna.
Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mau belajar.
Kebijakan yang dapat dikoreksi ketika ditemukan persoalan. Kebijakan yang terbuka terhadap data baru. Kebijakan yang mendengar pengalaman pengemudi. Kebijakan yang memperhitungkan kemampuan pengguna. Kebijakan yang tidak mematikan inovasi perusahaan. Dan, yang terpenting, kebijakan yang memastikan teknologi tetap berada dalam kerangka kepentingan publik.
Karena itu, masyarakat ilmiah perlu ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur kebijakan, bukan sekadar pelengkap.
Pemerintah dapat membuka ruang riset bersama. Perguruan tinggi dapat melakukan kajian independen. Organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan data lapangan. Komunitas pengguna dapat menyampaikan pengalaman. Pengemudi dapat memberikan gambaran mengenai realitas operasional. Perusahaan aplikator dapat membuka data yang relevan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan bisnis.
Dari perjumpaan berbagai pengetahuan itulah kebijakan yang lebih matang dapat lahir.
Bukan kebijakan yang dibangun dari prasangka. Bukan pula kebijakan yang lahir karena tekanan satu kelompok. Melainkan kebijakan yang tumbuh dari perjumpaan antara pengetahuan dan kehidupan.
Pada Akhirnya, Teknologi Harus Kembali kepada Manusia
Soedjatmoko mengingatkan bahwa ukuran kemajuan bukan semata-mata kemampuan menciptakan atau menggunakan teknologi, tetapi kemampuan menjadikannya sebagai instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat sendiri.
Pesan itu menjadi sangat relevan ketika kita berbicara tentang transportasi online.
Sebab pada akhirnya transportasi online bukan semata-mata tentang aplikasi, algoritma, kendaraan, ataupun tarif.
Ia adalah tentang manusia.
Tentang pengemudi yang mencari nafkah. Tentang pengguna yang membutuhkan mobilitas. Tentang keluarga yang bergantung pada pendapatan harian. Tentang mahasiswa yang membutuhkan transportasi terjangkau. Tentang pekerja yang membutuhkan perjalanan cepat. Tentang pelaku usaha kecil yang membutuhkan layanan pengiriman. Tentang perusahaan yang membutuhkan ruang untuk terus berinovasi. Dan tentang negara yang berkewajiban memastikan seluruh kepentingan tersebut dapat hidup dalam ekosistem yang sehat dan adil.
Karena itu, sudah waktunya transportasi online tidak hanya dibicarakan di ruang birokrasi dan bisnis, tetapi juga di ruang-ruang ilmiah: di kampus, pusat penelitian, forum akademik, komunitas, dan ruang diskusi masyarakat.
Di sanalah data bertemu pengalaman. Teori bertemu kenyataan. Teknologi bertemu manusia.
Jika teknologi adalah bagian dari masa depan, ilmu pengetahuan harus menjadi kompasnya. Jika masyarakat adalah tujuan pembangunan, suara masyarakat harus menjadi bagian dari perjalanan kebijakan.
Transportasi online memberi kita kesempatan untuk membuktikannya.
Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan mengubah masyarakat. Teknologi sudah mengubah kita.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kita memiliki cukup pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menentukan ke mana perubahan itu akan membawa kita?
Jawabannya tentu tidak hanya berada di tangan pemerintah atau perusahaan. Jawaban itu juga berada di tangan masyarakat ilmiah dan pada keberanian kita mempertemukan ilmu pengetahuan dengan suara masyarakat.
Salam dari warga.
