Matakita.co, Makassar – Ketimpangan pembangunan, kerusakan lingkungan, hingga menyempitnya ruang demokrasi menjadi sorotan mahasiswa sosiologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam Diskusi Mahasiswa Sosiologi Indonesia Sesi I yang difasilitasi Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI).
Diskusi yang diikuti 190 mahasiswa tersebut menjadi ruang untuk memetakan persoalan sosial di berbagai daerah sekaligus memperkuat jejaring mahasiswa sosiologi di tingkat nasional.
Lebih dari 70 ketua himpunan mahasiswa sosiologi dari berbagai perguruan tinggi juga tercatat bergabung dalam grup WhatsApp forum mahasiswa yang dibagikan saat kegiatan.
Ketua Umum APSSI, Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si., menekankan pentingnya mahasiswa sosiologi memiliki kepekaan sosial dan kemampuan analisis kritis dalam memahami berbagai persoalan masyarakat.
“Mahasiswa harus memperkuat analisis sosiologis, lebih jeli melihat perubahan sosial, termasuk memahami motif di balik berbagai gerakan atau fenomena sosial,” kata Tyas.
Menurutnya, kritik sosial harus dibangun berdasarkan metodologi yang kuat dan didukung data, bukan sekadar asumsi atau reaksi spontan.
Ia menegaskan, APSSI siap memfasilitasi komunikasi dan diskusi antarmahasiswa. Namun, arah gerakan dan pembentukan organisasi tetap menjadi kewenangan mahasiswa sendiri.
Ketimpangan Pembangunan Jadi Sorotan
Diskusi yang dipandu Dyas dari Universitas Bengkulu dan dimoderatori Ketua Bidang Mahasiswa dan Alumni APSSI, Sopian Tamrin, menghadirkan pandangan mahasiswa dari sejumlah wilayah Indonesia.
Perwakilan Papua, Aldonus A.N. Almung, menyoroti kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Papua masih menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, akses pendidikan, dan keamanan masyarakat.
Ia juga menyampaikan adanya penolakan masyarakat terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Sementara itu, Naufal Irgi Al Ghani dari Jawa menilai anggapan bahwa pembangunan Indonesia sepenuhnya berpusat di Pulau Jawa perlu dilihat secara lebih kritis.
Menurutnya, pembangunan di Jawa juga belum merata karena masih banyak wilayah pinggiran yang menghadapi ketertinggalan dan kesenjangan sosial ekonomi.
Dari Sumatera, Amrusani Tastian menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang dinilainya berkaitan dengan deforestasi.
Adapun Andi Syalsa Putri Nur Fadilah dari Kalimantan mengkritisi pembangunan berskala besar yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan keadilan sosial justru berpotensi memperbesar ketimpangan.
Mahasiswa Sulawesi Soroti Reklamasi Makassar
Persoalan pembangunan kawasan pesisir turut menjadi perhatian mahasiswa dari Sulawesi.
Muh. Alham Salewattang menyoroti dampak reklamasi dan pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat pesisir Kota Makassar.
Ia menyebut pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) dan Makassar New Port telah memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, terutama nelayan dan warga yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.
Menurutnya, masyarakat di Pulau Lae-Lae, Tallo, Cambayya, dan sejumlah wilayah pesisir lainnya menghadapi tekanan akibat perubahan pemanfaatan ruang.
Alham menilai pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian dan hak masyarakat setempat.
Komersialisasi Pendidikan dan Demokrasi
Dari Yogyakarta, Zaidan Falah menyoroti kecenderungan komersialisasi pendidikan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).
Ia menilai tuntutan peningkatan pendapatan perguruan tinggi berpotensi mengubah fungsi sejumlah ruang kampus yang sebelumnya menjadi tempat interaksi dan diskusi mahasiswa.
Zaidan juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa di tengah dinamika politik nasional.
Sementara itu, Salma Kania Z dari Jakarta menekankan perlunya memperkuat kolaborasi mahasiswa dengan organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu membangun hubungan yang lebih luas dengan masyarakat agar perjuangan tidak terfragmentasi dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak pada dinamika isu media sosial yang cepat berubah.
Pandangan serupa disampaikan Rahmat Hidayat dari Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Rahmat menilai gerakan mahasiswa harus mampu menunjukkan bahwa aspirasi yang diperjuangkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi aktivitas organisasi di lingkungan kampus.
Sejumlah peserta lainnya turut menyoroti persoalan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kerusakan lingkungan, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta tantangan regenerasi gerakan mahasiswa.
APSSI Dorong Penguatan Jejaring Mahasiswa
Sopian Tamrin menjelaskan, diskusi tersebut merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi persoalan sosial berdasarkan pengalaman mahasiswa dari berbagai daerah.
Forum ini belum diarahkan untuk menetapkan agenda gerakan tertentu, melainkan menjadi ruang penjajakan dan pemetaan persoalan yang dapat dikembangkan dalam diskusi berikutnya.
Perwakilan dari tujuh wilayah dilibatkan sebagai pemantik untuk menggambarkan keberagaman persoalan sosial di Indonesia. Peserta dari daerah lain juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan.
Ke depan, mahasiswa sosiologi berpeluang membangun wadah komunikasi dan konsolidasi nasional sebagaimana Himpunan Mahasiswa Sosiologi Indonesia (HIMASOGI) pada masa lalu.
Namun, pembentukan wadah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan dan kesepakatan mahasiswa.
APSSI menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan kapasitas, memperkuat jejaring, serta menyediakan ruang dialog bagi mahasiswa dan alumni sosiologi tanpa mengintervensi independensi gerakan mereka.
