MataKita.co, Gorontalo – BKKBN Provinsi Gorontalo gelar Sosialisasi Forum peningkatan pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, yang di ikuti oleh Dinas Kesehatan, IPe KB, dan OPD KB Se Kabupaten/Kota, di Maqna Hotel, Kota Gorontalo, Rabu (26/06/2019).
Kegiatan ini bertujuan untuk membedah kembali pelayanan yang di lakukan BKKBN bersama pihak kesehatan dalam hal ini dinas kesehatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Muhamad Edi Muin dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal usai mengikuti kegiatan tersebut. Karena pada pelayanan eksekusinya apakah masyarakat bisa memilah bahwa ini di layani oleh BKKBN atau Dinas kesehatan.
Dirinya mengatakan masyarakat itu membutuhkan pelayanan informasi dan pelayanan medis. Nah dirinya juga menjelaskan perbedaan BKKBN dengan Pelayanan kesehatan, kalau pelayanan informasi sangat berkaitan dengan BKKBN dan pelayanan medis itu berkaitan dengan dinas kesehatan.
“Secara nurani kita ini bekerja semata-mata hanya untuk Indonesia kita bersama. Sehingga secara rinci kita harus mengambil sesuai tanggung jawab kita,” tuturnya.
Saat di wawancarai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa kegiatan tadi juga merupakan evaluasi tentang pola operasional di lapangan.
“Tadi itu kita duduk bersama mitra yang merupakan dinas kesehatan untuk mencoba mengevaluasi tentang pola oprasional kita di lapangan,” ucapnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa BKKBN tidak sendiri dalam segi pelayanan, maka BKKBN menjaring mitra kerja dengan dinas kesehatan oleh karena itu bahwa setiap yang di lakukan oleh BKKBN itu memang ibarat kata dua sisi mata uang untuk mengevaluasi apa yang selama ini yang menjadi kendala dalam melakukan penggerakan.
“BKKBN pelayanannya hanya di KB untuk masyarakat dan lebih dari pada penggerakan mengajak kepada mereka untuk datang dan di layani oleh pihak kesehatan, Karena BKKBN tidak punya kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan karena telah di atur oleh undang-undang,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
Oleh karena itu BKKBN berperan untuk mengajak dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam memberikan penyadaran.
