Matakita.co ( Boalemo ) – Menanggapi pernyataan Kadis Dikpora Kabupaten Boalemo Hasan Makuta disalah satu media Online, yang memprotes tuntutan Aliansi Pemuda Mahasiswa bersatu(APMB) Kabupaten Boalemo menuai tanggapan dari Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Boalemo Yelis Rahman.
Dalam pernyataannya, Kadis Dikpora menyampaikan, bahwa massa aksi menuntut persoalan RUU Omnibus Law atau RUU cipta kerja, malah menuntut dan mengalihkan Persoalaan TKOD dan Honorer yang di pangkas 50 persen. Jum,at ( 9/10/2010 )
Kepada Matakita.co, Yelis Rahman yang juga Mantan Ketua Umum PC.PMII Kabupaten Boalemo menilai, Kadis Dikpora Kabupaten Boalemo ini Tak paham demokrasi, Dalam UU no 9 tahun 1998 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum.
Lebih lanjut Yelis menjelaskan, bahwa tuntutan yang mereka sampaikan tersebut ada dua hal, yakni tuntutan Nasional tentang UU cipta Kerja, dan isu lokal atau isu daerah yaitu tentang pemangkasan TKOD dan gaji HONORER 50 persen yang di nilai menindas rakyat.
“Kehadiran Kadis Dikpora di sela dialog antara masa aksi dengan bupati malah menambah keruh keadaan, yang awalnya kami berdialog dengan damai, namun setelah kadis dikpora hadir malah memancing keadaan.” Tuturnya
“Mungkin beliau tidak paham demokrasi, padahal kita sudah di bebaskan untuk berpendapat terlepas dari tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan.” Tutup Yelis
