MataKita.co, Pangkep — Keterlambatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Kassi 01 di Kec. Balocci Kab. Pangkaje’ne dan Kepulauan menuai kritik, tidak hanya terhadap pihak pelaksana di lapangan, tetapi juga terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak memberikan sanksi atas kejadian tersebut.
Paket MBG yang seharusnya dibagikan pada Jumat, justru baru diterima siswa pada Sabtu sekitar pukul 11.00 WITA. Keterlambatan hingga satu hari penuh itu terjadi tanpa adanya kepastian informasi kepada orang tua siswa yang telah menunggu sejak sore hari.
Rahma, salah seorang orang tua siswa, mengaku kecewa atas pelayanan yang diberikan. Ia menyebut anak-anak telah menunggu berjam-jam tanpa kejelasan sebelum akhirnya diminta pulang.
“Kemarin dari jam 3 anak-anak menunggu sampai setengah 6. Setelah bunyi masjid baru ada pemberitahuan kalau dibagikan besok,” ujarnya.
Tak hanya soal waktu distribusi, isi paket MBG yang diterima juga menjadi sorotan. Rahma mengatakan paket yang dibagikan tidak sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Ia menjelaskan, paket tersebut berisi roti abon, bolu marmer, dua butir telur, jeruk, apel, serta susu kemasan besar, namun tanpa komponen kacang yang seharusnya ada.
“Sudah terlambat, isinya juga tidak lengkap. Di daftar ada kacang, tapi tidak ada di paket,” katanya.
Keterlambatan hingga satu hari serta ketidaksesuaian isi paket dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan distribusi di SPPG Balocci. Kondisi ini juga memperlihatkan kurangnya kesiapan dalam memastikan ketersediaan bahan baku sebelum jadwal distribusi ditetapkan.
Mitra Yayasan SPPG 01 Kassi, Syahrir, mengakui adanya kendala dalam proses distribusi. Ia menyebut keterlambatan disebabkan oleh keterbatasan stok bahan.
“Ada kendala di stok bahan sehingga pendistribusian menjadi lambat,” ujarnya. Selasa, (17/3/2026).
Namun, alasan tersebut dinilai tidak cukup untuk membenarkan keterlambatan yang berdampak langsung pada siswa. Minimnya antisipasi terhadap ketersediaan bahan serta buruknya komunikasi kepada penerima manfaat menjadi catatan serius terhadap kinerja SPPG Balocci.
Di sisi lain, BGN justru belum terlihat mengambil langkah tegas terhadap kasus ini. Padahal sebelumnya, lembaga tersebut menjatuhkan sanksi penghentian sementara operasional terhadap SPPG Samalewa 01 yang mengalami keterlambatan distribusi hingga malam hari.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sebelumnya menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis yang menuntut kedisiplinan tinggi dalam pelaksanaannya.
“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” tegasnya.
Namun, tidak adanya sanksi terhadap SPPG Balocci justru memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan BGN dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Keterlambatan lebih dari satu hari serta ketidaksesuaian isi paket seharusnya menjadi dasar evaluasi dan tindakan tegas. Situasi ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, terutama jika pelanggaran di lapangan tidak direspons secara jelas dan terukur.
