MataKita.co, Pangkep — Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muchtar Sali, menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan. Hal tersebut disampaikan Muchtar saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Pangkep tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kamis, (3/9/2026).
Menurut Muchtar Sali, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Karena itu, setiap penyesuaian anggaran harus memiliki target yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD Perubahan hendaknya dititikberatkan pada belanja yang memang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, dan target capaiannya juga harus jelas,” tegas Muchtar.
Ia mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Menurutnya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi harus berjalan secara beriringan.
Muchtar pun mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melaksanakan program dan kegiatan secara terukur serta memastikan setiap program dapat diselesaikan dengan baik.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak menghasilkan capaian yang jelas. Setiap program harus memiliki target dan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Muchtar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II ini meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas. Menurutnya, program infrastruktur yang telah ditetapkan sebagai prioritas harus mendapat perhatian agar dapat diselesaikan sesuai target. Penyelesaian pekerjaan tersebut dinilai penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kita berharap pekerjaan yang sudah menjadi prioritas dapat dituntaskan. Jangan sampai program yang sudah direncanakan dan dianggarkan justru tertunda tanpa alasan yang jelas,” katanya.
Muchtar meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan dukungan anggaran yang memadai untuk menghadapi potensi kekeringan sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemerintah daerah harus mengantisipasi kondisi kemarau, terutama kebutuhan air bersih. Jangan menunggu masyarakat kesulitan baru kemudian dilakukan penanganan,” ujarnya Anggota Legislatif Dapil II ini.
Menurut Muchtar, langkah antisipatif menjadi penting untuk meminimalkan dampak musim kemarau, khususnya di wilayah yang rawan mengalami kekurangan air.
Di sektor ketahanan pangan, Muchtar mendorong pemerintah daerah memperkuat program bantuan pangan sekaligus memastikan data penerima benar-benar valid. Ia meminta proses validasi dan verifikasi penerima bantuan dilakukan secara berkala agar bantuan beras dan program pangan lainnya tepat sasaran.
“Data penerima bantuan harus benar-benar diverifikasi. Masyarakat yang memang membutuhkan harus menjadi prioritas penerima,” tegasnya.
Muchtar juga mendorong pemerintah meningkatkan dukungan terhadap program ketahanan pangan guna menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Muchtar menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap perubahan pagu anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan.
“Setiap rupiah dari anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, perubahan anggaran harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, efisien, transparan dan memiliki target capaian yang jelas,” kata Muchtar.
Setelah mencermati arah kebijakan dan program dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, Fraksi Golkar DPRD Pangkep menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muchtar berharap dukungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal.
“Harapan kita, APBD Perubahan ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Bukan hanya terserap anggarannya, tetapi programnya selesai, tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Pangkep, baik di daratan maupun kepulauan,” pungkas Muchtar.
