Oleh : Ariyani
(Mahasiswa Program Doktoral Administrasi Publik UNM)
Dalam situasi gawat darurat, masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang panjang. Mereka membutuhkan satu hal yang paling mendasar: pertolongan yang datang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Karena itu, ketika seseorang menelepon 119, yang dipertaruhkan bukan sekadar kecepatan sebuah ambulans bergerak, melainkan keselamatan manusia. Di titik inilah Public Safety Center (PSC) 119 perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar unit layanan ambulans.
Perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa cara negara melayani masyarakat terus berubah. Kita pernah mengenal Old Public Administration yang menempatkan negara sebagai birokrasi penguasa, kemudian New Public Management yang menekankan efisiensi dan pengelolaan layanan seperti organisasi profesional, hingga New Public Service yang menempatkan warga sebagai pusat pelayanan. Namun, kompleksitas persoalan publik hari ini membuat kita perlu melangkah lebih jauh. Negara tidak cukup hanya hadir ketika masalah terjadi; negara perlu membangun ekosistem yang membuat masyarakat semakin mampu menghadapi masalah tersebut.
Kerangka itu sesungguhnya sudah memiliki pijakan regulatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1588 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, PSC 119 merupakan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu berbasis sistem komando, komunikasi, dan transportasi yang terintegrasi di tingkat kabupaten/kota. Pelayanannya mencakup kegawatdaruratan dan bencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berlangsung 24 jam. Dengan kata lain, PSC sejak awal dirancang sebagai sebuah sistem terpadu: dari panggilan 119, command center, tim lapangan, hingga proses rujukan di fasilitas kesehatan.
Masalahnya, dalam praktik, keberhasilan PSC kerap dipersempit menjadi pertanyaan: seberapa cepat ambulans tiba? Ukuran itu tentu penting. Dalam keadaan darurat, menit bahkan detik dapat menentukan hidup dan mati. Tetapi jika pelayanan berhenti pada saat pasien tiba di rumah sakit, masih ada bagian penting dari rantai nilai yang belum disentuh. Di belakang setiap panggilan 119 terdapat keluarga pasien, relawan, tenaga kesehatan, pengemudi, fasilitas kesehatan, data, logistik, pelaku usaha lokal, komunitas, hingga media. Semua itu merupakan bagian dari ekosistem pelayanan.
Di sinilah gagasan Public Value dari Mark Moore menjadi relevan. Menurut Moore, keberhasilan organisasi publik tidak cukup dinilai dari banyaknya layanan yang diberikan atau seberapa efisien prosesnya, tetapi dari nilai publik yang dihasilkan. Dalam konteks PSC 119, nilai tersebut bukan hanya pasien berhasil dievakuasi. Nilainya adalah ketika masyarakat merasa lebih aman, sistem kesehatan menjadi lebih tangguh, dan warga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi keadaan darurat.
Karena itu, PSC 119 perlu direkonstruksi sebagai simpul Ekosistem Multi-Entrepreneurship Kesehatan. Istilah entrepreneurship di sini tidak berarti menjadikan pasien sebagai pasar atau mengomersialkan layanan kegawatdaruratan. Sebaliknya, kewirausahaan dipahami sebagai kemampuan menemukan peluang, menghubungkan sumber daya, menciptakan inovasi, dan membangun keberlanjutan di sekitar pelayanan publik. PSC menjadi orkestrator yang menghubungkan berbagai potensi tersebut.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan Public Service Ecosystem yang dikembangkan dalam kajian administrasi publik kontemporer, antara lain oleh Christopher Ansell dan Jacob Torfing. Dalam pendekatan ekosistem, pemerintah tidak harus mengerjakan seluruh urusan sendirian. Pemerintah justru berperan mengorkestrasi berbagai aktor dan sumber daya agar menghasilkan nilai bersama. PSC 119 dengan demikian bukan sebuah pulau birokrasi, melainkan simpul yang menghubungkan pemerintah, fasilitas kesehatan, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan berbagai aktor lainnya.
Ekosistem tersebut semakin kuat jika dibangun dengan pendekatan Penta Helix. Carayannis dan Campbell menjelaskan pentingnya keterhubungan Government, Academia, Business, Community, dan Media dalam membangun inovasi. Bagi PSC 119, lima unsur ini bukan sekadar daftar mitra. Pemerintah menyediakan regulasi dan koordinasi; akademisi menyumbang riset dan inovasi; dunia usaha menyediakan dukungan teknologi, logistik, dan pengembangan layanan; komunitas memperkuat kapasitas masyarakat; sementara media membantu membangun literasi dan budaya keselamatan publik. Ketika kelimanya bergerak bersama, PSC dapat memiliki daya ungkit yang jauh lebih besar daripada sekadar mengandalkan armada ambulans.
Pertama adalah kewirausahaan sosial untuk ketangguhan komunitas. Kompetensi relawan dan jejaring PSC dapat diperluas melalui pelatihan pertolongan pertama yang terstruktur dan bersertifikat bagi sekolah, kantor, desa, dan komunitas. Semakin banyak warga yang mampu memberikan pertolongan awal secara benar, semakin besar pula kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat. Pelayanan publik akhirnya tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga membangun community resilience.
Kedua adalah kewirausahaan kesehatan untuk memperkuat rantai pemulihan. Pelayanan sering kali sangat kuat pada fase kegawatdaruratan, tetapi melemah ketika pasien kembali ke rumah. Padahal pemulihan merupakan bagian penting dari perjalanan kesehatan. Pemerintah dapat memfasilitasi jejaring UMKM lokal yang bergerak pada penyediaan makanan bergizi, edukasi kesehatan, maupun dukungan keluarga berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan. Katering dengan menu gizi seimbang, materi edukasi perawatan di rumah, atau layanan pendukung tertentu dapat menjadi bagian dari ekosistem pemulihan tanpa menjadikan pasien sebagai objek komersialisasi.
Ketiga adalah kewirausahaan logistik untuk efisiensi sumber daya publik. Armada, tenaga, jaringan komunikasi, dan fasilitas PSC merupakan aset publik yang harus dikelola secara cerdas. Pada kondisi dan waktu tertentu ketika tidak sedang digunakan untuk respons darurat, aset tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung distribusi obat ke puskesmas, pengantaran sampel laboratorium, atau mobilitas tenaga kesehatan sesuai aturan dan kebutuhan. Prinsipnya bukan memperluas fungsi secara serampangan, melainkan mengoptimalkan sumber daya publik agar manfaat sosialnya semakin besar.
Keempat adalah kewirausahaan digital untuk tata kelola data. Setiap panggilan, lokasi kejadian, jenis kasus, waktu respons, dan pola rujukan menghasilkan informasi yang bernilai bagi perencanaan kesehatan. Data tersebut, dengan tetap memperhatikan perlindungan privasi dan ketentuan yang berlaku, dapat dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan kesehatan wilayah, mengidentifikasi titik rawan, serta memperbaiki distribusi sumber daya. PSC dapat bergerak dari sekadar pusat respons menjadi pusat pembelajaran berbasis data.
Kelima adalah kewirausahaan budaya untuk promosi kesehatan. Keselamatan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan ambulans, tetapi juga oleh perilaku. Budaya hidup sehat, kemampuan memberikan pertolongan pertama, kesadaran mengenali kondisi darurat, dan kebiasaan mencari bantuan melalui saluran yang tepat harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Selatan, nilai dan kearifan lokal bahkan dapat menjadi medium komunikasi kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Kelima jalur tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat menghasilkan efek berantai. Satu panggilan 119 tidak berhenti pada satu perjalanan ambulans. Ia dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kapasitas relawan, mengembangkan UMKM pendukung kesehatan, memperbaiki pemanfaatan aset publik, menghasilkan pengetahuan berbasis data, dan menumbuhkan budaya keselamatan. Inilah yang dimaksud dengan multi-entrepreneurship kesehatan: bukan mencari keuntungan dari keadaan darurat, melainkan menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang memperkuat sistem pelayanan.
Gagasan tersebut juga mengubah cara kita memandang masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima layanan. Mereka adalah co-creator atau pencipta bersama nilai publik. Keluarga, sekolah, desa, komunitas, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan media dapat ikut membentuk sistem yang lebih tangguh. Negara tetap memegang tanggung jawab utama, tetapi kekuatan negara justru semakin besar ketika mampu menghubungkan dan mengorkestrasi seluruh potensi tersebut.
Tentu, gagasan ini membutuhkan tata kelola yang hati-hati. Tidak semua aset publik dapat digunakan untuk kegiatan di luar fungsi utamanya. Tidak semua data dapat dibuka. Tidak semua aktivitas kewirausahaan cocok ditempatkan dalam layanan kesehatan. Karena itu, rekonstruksi PSC harus tetap berpegang pada regulasi, etika pelayanan publik, keselamatan pasien, perlindungan data, transparansi, dan prinsip bahwa kepentingan masyarakat merupakan tujuan utama.
Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk menjadikan PSC 119 sebagai laboratorium inovasi pelayanan publik. Fondasi sistem terpadu sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah sistem tersebut menjadi ekosistem. Pemerintah daerah tidak perlu selalu menjadi pelaksana tunggal. Ia dapat menjadi pengarah, penghubung, dan penjaga standar; sementara berbagai aktor lain mengambil peran sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan PSC 119 tidak semestinya hanya berupa jumlah panggilan yang ditangani atau kecepatan ambulans tiba. Ada ukuran yang lebih besar: apakah masyarakat semakin selamat, semakin mandiri, dan semakin sejahtera. Jika tiga jejak itu dapat ditinggalkan, maka PSC bukan lagi sekadar nomor darurat. Ia menjadi infrastruktur sosial yang memperkuat ketangguhan masyarakat.
Negara yang hebat bukan negara yang membuat rakyatnya terus bergantung pada layanan pemerintah. Negara yang hebat adalah negara yang mampu membangun sistem yang membuat rakyat semakin kuat, sehat, produktif, dan mampu saling menolong. Dari sinilah rekonstruksi PSC 119 menemukan maknanya: dari pelayanan menuju ekosistem, dari respons menuju ketangguhan, dan dari sekadar menyelesaikan masalah menuju penciptaan public value.
PSC dapat menjadi laboratorium pertama yang membuktikan bahwa pelayanan publik terbaik adalah pelayanan yang meninggalkan tiga jejak. Jejak Keselamatan, Jejak Kemandirian, dan Jejak Kesejahteraan.
Karena pada akhirnya, negara yang hebat bukan negara yang membuat rakyatnya terus bergantung pada layanan. Tetapi negara yang membuat rakyatnya semakin kuat, sehat, dan produktif. Itulah reformasi pelayanan publik yang kita butuhkan.
Referensi
Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Public Governance and Public Value in the Era of Ecosystems. Public Administration Review.
Benington, J., & Moore, M. H. (2011). Public Value: Theory and Practice. Palgrave Macmillan.
Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2022). The Quintuple Helix of Innovation. Springer.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, not Steering. Routledge.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1588 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.
Norris, F. H., et al. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness. American Journal of Community Psychology.
Osborne, S. P. (2018). From Public Service-Dominant Logic to Public Service Logic. Public Management Review.
Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care. Harvard Business Review Press.
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.
World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion.
