Oleh : Andi Fauzan Mattalitti*
(Mahasiswa Magister Prodi Damai dan Resolusi Konflik UNHAN RI)
Tiga orang pegawai negeri gugur ditembak dalam perjalanan mengantar bantuan ke pedalaman Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata yang menghabisi mereka berdalih ketiganya agen militer, tuduhan yang bahkan tidak pernah repot dibuktikan, sekadar alasan usang yang berulang dipakai untuk membenarkan nyawa yang direnggut paksa.
Klaim serapuh itu, dan mereka tetap merasa berhak menarik pelatuk.
Saya menunggu dunia maya menyalakan mode alerta seperti biasanya. Tagar berlipat, seruan investigasi, unggahan yang saling bersahutan, itu yang biasa terjadi setiap kali Papua disebut. Alerta semacam ini mestinya otomatis menyala begitu ada nyawa melayang di tanah itu, tanpa perlu menyeleksi dulu siapa korbannya. bahkan kalangan aktivis dan NGO hak asasi manusia begitu massif, sumpah serapa dan ancaman revolusi kerap di ucapkan melalui poster digital hingga pernyataan media.
Yang saya temukan justru sunyi. Saya menggeleng berkali-kali di depan layar, bukan karena terkejut pada kekerasannya semata, sebab kekerasan di tanah itu sudah terlalu sering terulang. Yang membuat heran adalah betapa rapinya kesunyian ini bekerja, seolah punya jadwal sendiri, tahu persis kapan harus bersuara dan kapan cukup diam.
Ada rekaman panggilan video yang belakangan beredar, memperlihatkan wajah-wajah yang diduga terlibat dalam penembakan itu, bicara santai seolah baru pulang dari pekerjaan biasa. Bukan penyesalan yang tampak di sana, hanya kedataran yang mengerikan justru karena begitu wajarnya.
Rekaman semacam itu, kalau menimpa korban dari kelompok lain, mestinya sudah diputar berulang di semua kanal sebagai bukti kekejian, alerta akan menyala penuh dalam hitungan jam. Kali ini ia lewat begitu saja, seolah kekejian pun perlu izin dari narasi yang sedang berkuasa untuk dianggap layak diributkan.
Keheranan semacam ini biasanya cepat berlalu, tenggelam oleh berita lain esok hari. Tapi kali ini ia menetap, mengendap jadi pertanyaan yang tidak selesai dijawab, sejak kapan duka atas kematian punya syarat, dan siapa yang diam-diam menentukan syarat itu.
Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama dijawab, jauh sebelum linimasa ada. Jangan sampai kebencian pada satu golongan membuat orang berlaku curang, sebab keberpihakan yang jujur justru lahir dari keberanian bersikap adil, bahkan kepada pihak yang tidak disukai sekalipun. Bukan dalil untuk dihafal dan dipamerkan, melainkan tamparan pelan bagi siapa pun yang memilih bungkam hanya karena korbannya bukan dari golongan yang biasa dibela.
Fenomena ini dijelaskan Coser (1964) yang menyebut konflik sebagai klaim yang saling bertentangan atas status, kekuasaan, dan sumber daya terbatas, tempat pihak-pihak yang bertikai berusaha melemahkan lawan demi menguasai ruang yang diperebutkan.
Kesunyian di linimasa itu bukan kekosongan tanpa sebab, melainkan hasil pertarungan lama soal siapa berhak disebut korban, dan siapa cukup pantas dilupakan. Pengakuan sebagai korban yang layak ditangisi rupanya juga sumber daya yang diperebutkan, dan siapa menguasai megafon wacana, dialah yang menentukan siapa berhak mendapat air mata publik.
Sejarah panjang Papua sendiri penuh luka yang belum tuntas, dan luka itu nyata, bukan karangan. Namun justru karena panjangnya luka itu, ada pihak yang lama-lama merasa berhak menjadi juru bicara tunggal atas nama korban, seolah hanya satu jenis kematian yang sah ditangisi di tanah ini.
Ironinya, ketika kematian datang dari arah yang tidak sesuai skenario, keributan yang biasanya meledak justru memilih tiarap. Penderitaan pun berubah fungsi, dari sesuatu yang seharusnya menyatukan simpati, menjadi alat tawar mempertahankan posisi sebuah gerakan.
Realita paling pahit dari kematian tiga pegawai negeri itu bukan hanya soal siapa yang menembak, tapi soal siapa yang memilih diam, dan bagaimana keduanya sebenarnya berdiri pada sisi yang sama, sisi yang menganggap nyawa bisa dipilah harganya.
Setidaknya ada tiga hal yang mengganjal dari pertarungan wacana ini, dan ketiganya justru semakin jelas begitu ditelusuri satu per satu.
Pertama, soal keadilan yang semestinya utuh, bukan sekadar berpihak pada kepentingan segelintir golongan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyebutnya ‘adl, yakni keseimbangan yang menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya tanpa distorsi kepentingan, lawan dari zulm, ketidakadilan karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika kekerasan aparat diributkan habis-habisan namun kekerasan kelompok bersenjata terhadap warga sipil diperlakukan sebagai catatan kaki, itu bukan lagi ‘adl, melainkan zulm yang dibungkus bahasa kemanusiaan.
Kedua, soal batas yang tidak boleh ditawar dalam bentuk apa pun, yakni nyawa manusia. Hujjatul Islam Al-Ghazali menyebutnya hifz an-nafs, perlindungan atas jiwa manusia sebagai hal paling mendasar yang wajib dijaga tanpa syarat, dari kelompok mana pun ia berasal. Tiga pegawai negeri itu bukan angka-angka semata, mereka nyawa yang semestinya mendapat penjagaan sama dengan nyawa siapa pun yang selama ini diributkan lewat tagar dan pernyataan pers.
Ketiga, dan ini yang paling tegas, kedaulatan negara tidak untuk dinegosiasikan. Gerakan bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah, apa pun label perjuangannya, harus dihadapi tegas oleh negara, bukan dibela diam-diam oleh mereka yang mengaku pejuang kemanusiaan. NKRI Harga Mati bukan slogan usang untuk pidato seremonial, melainkan batas paling dasar yang tidak boleh dikompromikan, termasuk oleh mereka yang menutup mata pada korban dari pihak berbeda.
Sikap tegas ini tidak menutup ruang bagi dialog atau kesejahteraan di tanah Papua, sebab keduanya bisa berjalan beriringan. Namun ketegasan menjaga kedaulatan tidak boleh ditukar kompromi apa pun terhadap kekerasan bersenjata.
Sunyi yang tadi ditemukan itu, kalau dipikir ulang, bukan sekadar alpa. Ia lebih pantas dibaca sebagai cermin sebuah alerta yang selama ini berjalan dengan syarat tersembunyi, siaga penuh asal bukan mereka yang gugur, dan sudah waktunya dikoreksi bersama. Karena, semua nyawa di mata HAM harusnya di perlakukan sama, termasuk ASN yang mengabdi.
Semoga suatu hari nanti duka atas kematian, dari sisi mana pun seseorang gugur, ditakar dengan neraca yang sama beratnya, dan alerta yang sesungguhnya menyala untuk siapa saja, bukan untuk mereka yang kebetulan sesuai skenario. Nyawa tidak mengenal golongan, kedaulatan tidak mengenal tawar.
*) Penulis merupakan Mahasiswa Magister Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kader IMM Korkom UNHAS, Pegiat di Kampus Gagasan dan co-founder gerakan literasi digital @publicchoice_id
