Home Fajlurrahman Jurdi UU MD3 DI BAWAH MONCONG OLIGARKI

UU MD3 DI BAWAH MONCONG OLIGARKI

905
0
Fajlurrahman Jurdi

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

“Vox populi, vox dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan merupakan istilah tua, sama tuanya dengan demokrasi. Karena itulah lahir postulat demokrasi yang titik berangkatnya adalah “pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dikelola oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat”.

Bentuk konkrit dari postulat ini adalah pengaturan dan pembagian kekuasaan pemerintahan diantara berbagai lembaga Negara. Maka DPR sebagai “la puissance legislative” merupakan salah satu cabang kekuasaan Negara sebagai akibat tidak dapat dilaksanakannya proses direct democracy. DPR melaksanakan tugas representasi untuk mewakili rakyat. Karena itu, kekuasaan yang asli ada di tangan rakyat, DPR hanya melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Sebagai lembaga perwakilan, DPR tidak memiliki “sovereignty”, tidak memiliki kedaulatan. Yang “souvereign” adalah rakyat. Tugas-tugas DPR sebagai wakil rakyat hanya sebatas “melayani” sang tuan yang diwakili.

Atas dasar ini, sebagai lembaga Negara yang menjalankan tugas representasi rakyat, belum ada argumentasi yang menguatkan DPR untuk menolak “kehendak” rakyat, apalagi memberi sanksi bila rakyat mengajukan gugatan atau kritik terhadap pekerjaan dan perilaku mereka.

Karena itu, perdebatan diruang publik tentang Pasal 122 huruf k mengenai penghinaan terhadap DPR, khususnya yang “merendahkan martabat DPR sebagai lembaga dan anggota DPR saat sedang menjalankan fungsi dan tugas konsititusional” dalam UU MD3 adalah merupakan antitesa dari bentuk pemerintahan demokrasi. Bunyi pasal ini adalah sama dengan menghidupkan kembali frase pasal “haatzaai artikelen” yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) yang memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana kejahatan terhadap; “Negara, Martabat Kerajaan dan Martabat Gubernur Jenderal”. Pasal ini bekerja dibawah pemerintahan yang berbentuk monarki dan tentu merupakan “hukum kolonial”.

Meskipun tidak sama, dengan melihat pengaturan dalam UUD MD3, cara pandang DPR terhadap rakyat dalam Negara demokrasi tidak didasari pada prinsip-prinsip yang dianut oleh demokrasi. Tetapi merupakan modifikasi dari watak kolonial. Apabila ditilik dari bentuk pemerintahan di atas, maka dapat disebut sebagai “monarki”. Namun kita tidak bisa menyebutnya demikian dikarenakan mekanisme pembentukan kekuasaan DPR di pilih melalui prinsip-prinsip demokrasi. Pada monarki, raja yang berdaulat, sedangkan pada demokrasi, rakyat yang berdaulat. Watak kekuasaan DPR jika melihat ketentuan dalam frase Pasal 122 di atas berwatak “monarki tiranik”.

Tetapi perlu juga dipahami bahwa secara substansial, DPR kita bukanlah bagian dari rezim monarki dan kita tidak sedang dalam genggaman monarki. Jika demikian, maka jelas ini “perkawinan secara paksa” antara “demokrasi sebagai bentuk pemerintahan formal” dan “monarki sebagai watak dasar perilaku dan keputusan politik”. Celakanya, model monarkinya masih berwatak kolonial sehingga terlihat agak tiranik. “DPR sebagai penguasa adalah si penjajah” dan “rakyat adalah si terjajah”. Karena itu, jika rakyat mengkritik dan “menghina” DPR dan anggota DPR, maka dapat dijatuhi pidana.

“Martabat yang rendah” atau “merendahkan martabat”

Salah satu soal dalam klausula itu adalah mengenai “perasaan yang rendah” dan “merasa direndahkan”. Jika seorang warga Negara mengatakan; “DPR adalah sarang politisi busuk”. Apakah ini kritik publik atau “merendahkan martabat DPR?”. Yang memiliki watak kolonial dan anti kritik, bisa saja mengatakan “ini merendahkan martabat DPR”. Sementara si pengkritik meyakini, bahwa ucapannya adalah perkakas yang dilindungi dalam demokrasi. Klausula-nya melahirkan dilemma pada “perasaan subyek”.

Jika anggota DPR melaporkan ke polisi “ucapan verbal” seperti diatas dengan berdasarkan Pasal 122 huruf k, pertanyaanya, apakah polisi memiliki keyakinan yang sama soal materi ucapan tersebut sebagai ucapan yang “merendahkan martabat DPR?”. Jika polisi “berpihak” pada penguasa, maka ia akan melakukan tahap penyelidikan yang berujung pada penetapan tersangka. Resikonya, semua “ucapan verbal” yang kontennya sama atau memiliki maksud yang senada, akan berhadapan dengan penegak hukum. Bukankah itu berarti anti kritik?. Dan semua yang anti kritik pasti antitesa demokrasi.

Kalau kita cek kembali, maka ada “tiga subyek” yang punya “perasaan” dalam memahami pasal ini. Pertama, si pengkritik yang mengucapkan kata-kata, dan dia “merasa” ucapannya adalah sah dalam demokrasi. Kedua, DPR atau Anggota DPR yang “merasa” direndahkan martabatnya. Ketiga, polisi sebagai subyek netral yang kebingungan untuk memastikan, bahwa ucapan tersebut termasuk pelanggaran, kejahatan atau bukan.

Karena itu, pasal ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai norma hukum dalam Negara demokrasi. Lalu kenapa mesti muncul?. Jelas berhubungan dengan Pasal lain, yakni Pasal 245 tentang izin MKD dan Presiden atas pemeriksaan anggota DPR yang tersangkut kasus hukum. Ini hakikatnya adalah melindungi kepentingan mereka yang berkuasa secara berlapis. Oleh karena kita bukan monarki, tetapi demokrasi cita rasa oligarki, maka penetapan Pasal ini berada dibawah tekanan moncong oligarki.

Wallahu a’lam bishowab.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments