Home Literasi PARTISIPASI DAN AKURASI DATA PEMILIH

PARTISIPASI DAN AKURASI DATA PEMILIH

403
0
SHARE
Masmulyadi

Oleh: Masmulyadi*

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 sedang memasuki fase akhir pemutakhiran data pemilih. Yaitu proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dinamika pemutakhiran data pemilih tentu tak seramai dinamika pendaftaran bakal pasangan calon. Kampanye atau pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi tahapan ini (mutarlih) menentukan bagaimana hak-hak politik warga; apakah terakomodir atau tidak.

Tahapan ini pula yang menentukan berapa besar logistik yang harus digunakan, berapa kertas suara yang mesti disediakan, dan seterusnya. Ringkasnya, ini tahapan yang paling krusial untuk menggambarkan apakah pemilu itu sukses atau tidak. Kalau tahapan pemutakhiran pemilih menghasilkan data yang akurat, itu pertanda bahwa setengah dari pekerjaan penyelenggaraan pemilu telah selesai. Demikian sebaliknya, jika proses ini buruk dapat ditebak muaranya adalah sengketa.

Tulisan ini akan mengulas apa pentingnya data pemilih yang akurat dan bagaimana melahirkan sebuah data yang valid dari proses pemutakhiran data pemilih.

Akurasi Data Pemilih

Dalam setiap event Pemilu (Pilpres, Pileg dan Pilkada), data pemilih selalu menjadi titik perdebatan. Terutama oleh publik dan peserta pemilu. Yang dipersoalkan antara lain masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, ganda NIK, terdaftarnya masyarakat yang tidak berhak seperti TNI/Polri, tidak memiliki identitas kependudukan dan atau pemilih yang sudah meninggal yang kemudian acap kali disebut siluman.

Terhadap persoalan tersebut, KPU menyadari betul potensi ketidakakuratan itu. Tetapi perlu dipahami juga bahwa basis data yang digunakan oleh KPU bersumber dari DP4 yang telah disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir. Sehingga tidak adil juga menyalahkan seutuhnya kepada penyelenggara pemilu.

KPU sadar betul bahwa data yang akurat adalah pangkal dari segalanya. Seperti juga penelitian, kesalahan data bisa mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Belajar dari sejumlah persoalan diatas, KPU telah melakukan sejumlah upaya untuk melahirkan data yang akurat, mutakhir dan akuntabel.

Pertama, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sejak 2016 KPU telah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Program ini dilakukan dengan mengumumkan data pemilih kepada publik secara periodik. Dengan pemeliharaan dan up dating data periodik tersebut dapat mengisi ruang perbaikan dan validasi data sebelum pemutakhiran pemilih pada event pemilu berikutnya.

Kedua, optimasilisasi sistem informasi data pemilih (Sidalih). Aplikasi sidalih yang digunakan oleh KPU sejak 2013 mempermudah para pihak untuk mengakses data pemilih secara real time by name by adress. Dengan perangkat ini, KPU sudah bisa mendeteksi kegandaan data, memudahkan pemilih mengecek namanya disistem, dan perekaman data untuk kesinambungan pada pemilu berikutnya. Masalahnya sistem ini dioperasikan oleh manusia yang mungkin saja lalai dan memiliki kekurangan, tetapi secara fungsional Sidalih sudah dapat menunjang kerja perbaikan data pemilih. Bahkan dengan peningkatan performa yang dilakukan, tahun ini KPU sudah dapat membersihkan data-data ganda yang ada dalam sistem. Sehingga pada saatnya nanti kita berharap data pemilih jauh lebih akurat.

Baca Juga  "Pak Jokowi, Kita Tak Bisa Hanya Kerja"

Ketiga, gerakan Coklit serentak. Salah satu evaluasi KPU yang berkaitan dengan proses Coklit yaitu lemahnya kinerja PPDP dilapangan. Menyadari itu, KPU pada tahun ini menghadapi Pilkada serentak telah mempersiapkan gerakan Coklit serentak yang dimulai tanggal (20/1). Coklit serentak ini tidak hanya melibatkan PPDP di tingkat desa/kelurahan, tetapi seluruh unsur KPU diberbagai level sehingga gaungnya terasa dipublik.

Keempat, monitoring dan pengawasan. Untuk memastikan validitas data dan proses KPU dan jajarannya harus melakukan monitoring secara terstruktur, untuk memastikan PPDP bekerja sesuai dengan SOP yang telah disiapkan. Disamping itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin proses berlangsung dengan adil dan sekaligus memastikan bahwa nama-nama yang didata oleh PPDP adalah benar. Artinya bersyarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Partisipasi Publik

Meski upaya diatas dilakukan secara maksimal oleh KPU dan jajaranya, tetapi tidak ditunjang oleh partisipasi masyarakat maka akan mengalami kendala. Mengapa? karena secara prinsip proses pemutakhiran data pemilih di Indonesia menganut stelsel pasif. Itu artinya, pemilih harus di daftar. Meski begitu, pemilih mesti juga mencermati proses pendataan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah kunci untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan akuntabel. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk memeriksa namanya dalam DPT, tetapi juga sejak dini malaporkan diri ketika mutasi penduduk. Apakah berpindah antar provinsi, kabupaten atau kecamatan dalam kabupaten. Sehingga memudahkan petugas kependudukan dalam proses pendataan.

Pada akhirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses mulai dari pelaporan kematian, mutasi penduduk, pencocokan dan penelitian (Coklit), penetapan daftar pemilih sementara (DPS), penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan membantu KPU menghasilkan DPT yang akurat. Keseluruhan proses diatas dilakukan secara terbuka oleh KPU dan jajarannya sehingga memungkinkan bagi para pihak untuk mengawalnya. Wa Allahu A’lam.

*) Penulis adalah Anggota KPU Kepulauan Selayar dan alumni UGM

Facebook Comments