Home Mimbar Ide Simpang Siur Pilkada Takalar

Simpang Siur Pilkada Takalar

0
Didi Muslim Sekutu, SH.

Oleh: Didi Muslim Sekutu, SH.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang pada prinsipnya memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang.

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pembuat Undang-Undang, frasa “dipilih secara demokratis” tersebut diterjemahkan menjadi “dipilih langsung oleh rakyat” ke dalam Undang-Undang, sehingga pengisian jabatan kepala daerah dilakukan secara demokratis melalui pemilihan berpasangan, artinya pemilihan langsung Kepala Daerah dan pasangannya Wakil Kepala Daerah. Ini berarti Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati masuk kedalam Rezim Pemerintahan Daerah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut diundangkanlah Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam perkembangannya, Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak setingkat Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak telah diakomodir melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemilihan kepala daerah serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang. Pemilihan kepala daerah serentak merupakan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak atau dalam waktu bersamaan.

Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum Serentak 2019 baru saja usai, namun khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, ke depan kembali kita semua akan disambut dengan Pesta Demokrasi yang lain, yakni melalui Proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Berbeda dengan Pemilihan umum dimana masyarakat diberi hak untuk memilih pemimpin Negara bersama para perwakilan yang menduduki kursi parlemen tingkat pewakilan daerah, daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pusat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, masyarakat diberi hak untuk memilih dan menentukan sendiri pemimpinnya dalam skala eksekutif daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Beberapa waktu lalu, ramai di media online dilansir dari sulselberita.com penyampaian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan yang dalam penyampaiannya pihak KPU mengatakan akan kembali menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 usai melaksanakan Pemilu 2019 tahun ini. Terhitung ada 13 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, yakni: Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan Kota Makassar. Di antara informasi tersebut, salah satu yang menarik perhatian adalah terkait dengan masuknya Kabupaten Takalar ke dalam salah satu daerah yang disebut KPU masuk sebagai bagian dari Pilkada serentak 2020, padahal Kabupaten Takalar baru saja menyelenggarakan PIlkada pada tahun 2017 lalu yang artinya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hingga tahun 2019 ini baru berkisar dua tahun.

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya memuat tahapan pemungutan suara serentak secara nasional. Pasal yang menyinggung mengenai pilkada serentak menitikberatkan pada esensi waktu penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak/bersamaan. Disamping itu Pasal 201 juga mengatur pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati/Walikota sampai dengan pelantikan Gubernur, Bupati/Walikota.

Pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015, Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017, dan Pilkada serentak gelombang ketiga pada bulan Juni 2018 telah bergulir dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan dan perselisihan. Sementara Pilkada serentak gelombak keempat akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Terakhir untuk Pilkada serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pilkada serentak gelombang pertama diikuti oleh kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan januari sampai dengan bulan juni tahun 2016, Pilkada serentak gelombang kedua diikuti oleh kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, Pilkada serentak gelombak ketiga diikuti oleh kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019, PIlkada serentak gelombang keempat diikuti oleh kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.Untuk Pilkada serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan jadwal sebagaimana dimaksud diatas, maka Kabupaten Takalar akan menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.

*) Penulis adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FH-UNHAS 2017/2018

Facebook Comments