Home Mimbar Ide Antara Subtansi dan Simbol Politik

Antara Subtansi dan Simbol Politik

0
Rifaid Majid

(Refleksi sejarah politik Kabupaten Bima)

Oleh: Rifaid Majid*

Perumusan identitas politik kabupaten bima sejak tahun 1998, diorientasikan untuk menggali kembali khazanah “maja labo dahu” yang telah lama pudar sebagai akibat dari peminggiran nilai kearifan lokal yang disebabkan oleh para elite politik yang tidak paham terhadap struktur masyarakat. Sampai pada beberapa waktu terakhir ini, upaya mengidentifikasi rumusan identitas politik masyarakat lokal di Bima tidak pernah menjadi agenda yang urgen dalam berbagai kebijakan politik kekuasaan.

Dinamika politik dimanfaatkan oleh elite-elite lokal sebagai arena untuk mengartikulasikan hasrat kuasa oligarki, tanpa menjadikan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang eksis di masyarakat sebagai panduan kehidupan politik masyarakat. Bagi kekuasaan politik di Bima, nilai-nilai ideal seperti konsep “maja labo dahu”, dan “kasabua nggahi ro rawi” hanyalah sebuah konsep kuno yang tidak mampu memberi jalan bagi kamajuan daerah, padahal bangunan dasar dari filosofi nilai-nilai itu ialah ajaran luhur dari Al-qur’an dan Al-Hadist.

“Maja labo dahu” dan “Kasabua nggahi ro rawi” akan sangat dibutuhkan ketika pada momentum kampanye dan hal inipun sangat berkontribusi untuk menemukan coral politik lokal di Bima pada saat-saat seperti itu. Prinsip utamanya dari nilai etika moral dan aturan hukum yang sesuai dengan sosiologi masyarakat Bima tidak lagi menjadi penting ketika kekusaan sedang berkuasa, karena nafsu keserakahan untuk mendominasi akan menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh penguasa

Mari kita refleksi sejarah politik Bima sejenak, sejak tahun 1998 Slogan politik “Bima Bersinar” yang di canangkan oleh Bupati kala itu, yaitu Adi Hariyanto. Namun sebenarnya gagasan “Bima Bersinar” tidak memiliki makna dan nilai teologis, budaya dan politik apapun, karena orientasi dari konsep “Bima Bersinar” hanya berkaitan dengan kebersihan kota, dan memunculkan reaksi mahasiswa menuntut agar Adi Hariyanto mundur dari jabatannya sebagai Bupati.

Pasca kepemimpinan Adi Hariyanto, pada tahun 2000 Kabupaten Bima dipimpin oleh Zainul Arifin, Ia merencanakan untuk rekonsruksi Bima yang Religius-islamis. Untuk dapat mengukuhkan keinginan membangun Bima yang religius-islamis, Zainul Arifin menggagas slogan politik baru dengan konsep “Bima Ikhlas”. Dan konsep “Bima IKhlas” dianggap oleh sebagian besar masyarakat mendekati akar sejarah dan nilai yang eksis dalam masyarakat Bima. Respon positif masyarakat pada mulanya sebagai bagian dari keinginan kolektif untuk membangun masyarakat yang berorientasi religius, walaupun mengandung makna politis dibalik gagasan Bima Ikhlas, tetapi pemaknaan kultural lebih dominan.
Gagasan “Bima Ikhlas” sebenarnya masih bersifat mengambang dan tidak memiliki arah yang jelas. Kalau “Bima Ikhlas” diibaratkan sebagai paradigma poltik pemerintah, maka paradigma ini belum dielaborasi secara efektif, selain tidak memiliki tim kerja yang menggarap gagasan itu sebagai suatu instrumen untuk menerjemahkan bagaimana mengiplementasikannya

pada tahun 2005 kita kembali mendengar slogan politik baru dari Bupati terpilih kala itu yaitu Ferry Zulkarnaen dengan konsep “Bima Akbar” sebagai paradigma politik pemerintahannya. Kerangka untuk menerjemahkan prinsip dasar “Bima Akbar” semestinya mengikuti arus utama penegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan publik. Hanya saja, gagasan itu belum menjadi bagian dari pembentukan perilaku dan karakter warganya, karena hanya berada pada tataran gagasan politik, belum menjadi domain yang memandu prakter kehidupan sosial para elit dan masyarakat di Dana Mbojo.

Kekinian dan kedisinian kita bergejolak dengan berbagai penyimpangan yang menyisahkan keterpurukan secara etis dan moral, hingga kita sampai pada titik dimana kekuasaan menjadi sangat agoran dan tidak mengerti tentang peran vitalnya sebagai pucuk yang diharapkan untuk memahami struktur masyarakat. Kini kita kembali disuguhkan dengan slogan politik “Bima Ramah”. Konsep dan gagasan “Bima Ramah” juga dibungkus dengan berbagai atribut teologis untuk menyelabui keinginan kolektif masyarakat, hingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan menjadi budaya baru yang akan terus di budidayakan oleh mereka-mereka yang telah membunuh Tuhan dalam dirinya. Dengan melihat fakta sosio-politik yang seperti ini, seakan membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh pemikir besar abad ke_19 yaitu nietzsche, bahwa “God Is Dead” (Tuhan Telah Mati).

Tulisan ini akan diakhiri dengan mengutip kalimat yang sangat menggetarkan nurari kemanusiaan kita, bilamana sampai kepada kekuasaan, cobalah untuk di pertimbangkan sebagai bahan introspekti bagi kekuasaannya. kalimatnya yaitu: “Ketika pengalaman kita yang mengerikan dan memalukan atas kekejaman-kekejaman manusia telah mengajarkan kepada kita, bahwa keberadaban tidak akan pernah menjadi sebuah fakta yang sungguh-sungguh terjadi, namun hanyalah suatu upaya atau cita-cita yang hingga kini, selalu jauh dari sasarannya yang ambisius” {Arnold Toynbee}.

Makassar, 09 Agustus 2019

*) Penulis adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Facebook Comments