Home Mimbar Ide Jalan Panjang Kemerdekaan (Kondisi Terkini dan Solusi)

Jalan Panjang Kemerdekaan (Kondisi Terkini dan Solusi)

0
Noor Anni
ADVERTISEMENT

Oleh : Noor Anni*

Secara klasik, kemerdekaan sering dimaknai keterlepasan dari penjajah. Namun, pemaknaan itu bergeser beriringan diproklamirkannya kemerdekaan indonesia 74 tahun silam. Pergesaran itu juga mengubah titik gerak perjuangan, dari perjuangan melawan penjanjah (Fight against) ke perjuangan membangun bangsa (Fight for).

Serta merta, kemerdekaan dengan penanda simbolik aktivitas pengibaran bendera merah putih setiap tahun tanggal 17 agustus, adalah sesuatu yang senantiasa kita wujudkan. Rasa tertindas itu tak lekang oleh waktu. Paradoksnya, rasa tertindas kolektif ratusan tahun dipupuk, semakin sulit ditemukan di satu wadah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

ADVERTISEMENT

Perasaan itu kini terfragmentasi, demi kepentingan golongan bahkan individu. Dan renaissance “kelahiran baru”  sebagai gerakan sejarah dan kebudayaan di eropa yang menjadi patron dunia, bertanggung jawab penuh sebagai pihak ketiga pengabur satu rasa itu.

Renaissance meletakkan posisi manusia dalam kebebasan menentukan pilihan. Sehingga individualis berkembang pesat pada periode ini. Bukan hanya itu, renaissance menjadikan barat sebagai kiblat pengetahuan setelah fase mati suri di abad kegelapan. Dengan gaung kesetaraan ambigu sebab barat selalu setingkat diatas kita.

Ditengah periode renaissance, sistem demokrasi menguat diseluruh dunia pada abad 20 termasuk Indonesia. Sistem ini menuntut persamaan, berlawanan asas dengan ideologi turunan ekonominya, kapitalisme justru menghendaki stabilitas (beda hasil) antara buruh dan pemilik modal kian mempertajam konflik kelas.

Berbagai upaya dilakukan para sosialis guna meredam sistem kapitalisme. Namun ini menjadi sulit, sebab immoralitas kapitalisme yaitu hasrat keserakahan, mengakar dalam diri manusia. Sejatinya, perjuangan tersulit manusia adalah melawan hasrat keserakahan tersebut.

Current issues bangsa di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, semakin memperjelas ketidakhadiran kemerdekaan hakiki.

Orang miskin masih kesulitan akses kesehatan di yankes, bahkan lazimnya ditemukan ketidakadilan perlakuan peyedia pelayanan. Sementara dewan direksi BPJS  menginginkan pemberian insentif. Permintaan ini ditanggapi positif menkeu Sri mulyani melalui saran insentif perorang kisaran 4,11 milyar dibagikan kepada 8 orang direksi pertahun. Kabar ini sangat melukai hati masyarakat, ditengah kondisi defisit anggaran BPJS yang berimbas pada rencana naiknya iuran BPJS.

Pendidikan sebagai jalur terciptanya SDM unggul, bukan hanya sebagai goal lanjutan pengembangan infrastruktur periode pertama kepemimpinan presiden Jokowi, melainkan respon perubahan dan disrupsi di era revolusi industri 4.0. Sayangnya, pendidikan masih berkutat pada masalah klasik, seperti tenaga honorer dengan upah minim, metode pendidikan tidak mutakhir, tergerusnya nilai tenggang rasa mengakibatkan tenaga pengajar tak jarang ditemukan menjadi korban kekerasan murid begitu juga sebaliknya.

Neraca perdagangan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada juli 2019, defisit 63, 5 juta dollar AS. Untuk sektor impor ekspor januari-juli mengalami pelemahan akibat perang dagang China AS. Belum adanya kepastian pasar akhirnya peluang perang dagang itu masih belum utuh dirasakan, meski ada kabar baik mengenai tarif impor komoditas minyak kedelai dan kelapa sawit mentah.

Stabilitas keamananan sebagai jantung perekonomian di Indonesia pada moment perayaan kemerdekaan, tercederai gerakan separatis organisasi papua merdeka (OPM). Konflik Nduga akibat gerakan separatis itu dikabarkan telah merenggut 182 nyawa pengungsi.

Tren pertumbuhan ekonomi sejak periode kuartal II 2018 hingga kuartal II 2019 melambat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) berturut-turut 5,27 persen, 5,07 persen, 5,05 persen. Dengan jumlah penduduk miskin pada maret 2019 masih sebesar 25,14 juta penduduk. Walaupun tingkat kemiskinan menurun diangka 9,82,  tapi angka ini masih besar.

Persoalan ekonomi diatas dapat dijawab investasi sebagai penyanggah pertumbuhan ekonomi. Masalahnya kemudian adalah kurang diliriknya Indonesia oleh investor asing. Selain itu, investasi pun produk yang dilematis, disatu sisi masyarakat ingin berdikari dengan berbagai kekayaan alam bumi pertiwi. Disisi lain, negara tak bisa melepaskan diri dari kultur ekonomi pasar. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tepat sasaran, juga perbaikan di tiap aspek bangsa, berkontribusi positif bagi perekonomian sebagai akar masalah bangsa.

Namun, dibalik kompleksitas multi-dimensi diatas, hasrat memegang kendali tindakan manusia. Kita butuh sandaran kuat, yang mampu menekan hasrat keserakahan. Beban ini hanya sanggup dipikul oleh agama dengan risalah kebaikan yang diserukannya dan religiusitas sebagai sari patinya.

Religiusitas ini melekat dalam diri individu layaknya hasrat. Religiusitas juga memiliki identitas komunal sehingga seseorang tetap terikat, dengan ajaran, doktrin, dan tradisi agama yang dianutnya. Nasionalitas dan religiusitas memiliki titik temu pada keragaman menurut Komaruddin hidayat. Artinya, ini bisa dijadikan kekuatan membangun soliditas sama rasa seperti pada masa pra kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan tidak menjadi sesuatu yang absurd.

*) Penulis adalah Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Maros

Facebook Comments
ADVERTISEMENT