Home Mimbar Ide Pledoi Untuk Sadli: Keberpihakan Terhadap Yang Rentan

Pledoi Untuk Sadli: Keberpihakan Terhadap Yang Rentan

0
Akbat Fua (sumber foto : liputan6.com)

Oleh : Abdussalam Syahih*

Penahanan tehadap jurnalis kali ini menimpa Pimpinan Redaksi Liputanpersada.com, Mohammad Sadli Saleh. Ia didakwa melanggar pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016. Rumusan dan tafsir yang luwes dari delik ini mencipta ketidakpastian hukum sehingga rentan disalahgunakan.

Akibatnya, delik “pencemaran nama baik dan ujaran kebencian” kerap digunakan oleh mereka yang memiliki power kekuasaan. Hal itu tergambar dari data yang dihimpun SAFEnet, dimana pelapor kebanyakan adalah pejabat negara termasuk kepala daerah. Sementara terlapor kebanyakan datang dari masyarakat awam.

Kritik Adalah Ikhtiar Mengingatkan Kekuasaan

Kasus Sadli membuka mata bagaimana sesungguhnya watak kekuasaan. Sejarawan katolik, Lord Acton sejak lama mengingatkan bahwa kekuasaan akan cenderung disalahgunakan. Bahkan, lanjut acton, kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan.

Pikiran itu mendasari lahirnya prinsip “check and balances” diantara cabang kekuasaan. Dewasa ini, fungsi tersebut juga menjadi tanggung jawab sipil sebagai kekuatan alternatif untuk mengontrol kekuasaan sembari memperjuangkan kepentingan umum. Harapan itu ada pada masyarakat sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Olehnya itu, masyarakat bertangung jawab untuk terlibat dan dilibatkan mengawal kebijakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, penganggaran sampai tahap pelaksanaan. Pemerintah pun berkewajiban untuk terbuka pada masyarakat sehingga publik dapat mengawal, mengawasi dan mengevaluasi suatu kebijakan .

Maka dari itu, suara publik yang diwakilkan kelompok atau perorangan wajib dihadirkan. Ia dibutuhkan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak tersesat oleh syahwat kekuasaan. Disitulah pers mengambil peran menyediakan diri sebagai corong sekaligus amplifier kepentingan publik. Tugas yang akhirnya mendorong Sadli melayangkan kritik berjudul Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat’.

Objektif Menilai Kritik

Apa itu kritik? Merujuk KBBI kritik diartikan: kecaman atau tanggapan, kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk suatu karya, pendapat dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, sekeras apapun kritik ia tidak dapat disandingkan dengan tuduhan, penghinaan pun pernyataan kebencian. Karena kritik selalu disertai gagasan dan pertimbangan rasional.

Terdapat tiga variabel agar objektif menilai kritik. Pertama, status pengkritik; kedua, isi kritikan; ketiga, pada siapa kritik ditujukan. Hal ini berguna agar tidak “baperan” menanggapi kritik. Soal bagaimana kritik disampaikan, sengaja tidak dimasukkan. Sebab aturan “ketat” terhadap nya justru akan berbalik mengancam kebebasan berpendapat.

Pertama, Sadli sebagai pengkritik adalah warga negara sekaligus jurnalis. Merujuk kembali pengertian kritik sebagai pendapat, konstitusi sejatinya memberi dan menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Tidak hanya itu, hak untuk mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi juga ikut termasuk.

Adapun sebagai jurnalis, ia tentu menjalankan fungsi controlling ke pemerintah melalui penyebarluasan informasi. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban seorang jurnalis yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan kosekuensi dari kewajiban tidak lain adalah menunaikannya sebagaimana aturan memerintahkan.

Konstitusi sebagai sumber hukum tentu menginspirasi aturan dibawahnya, termasuk hak konstituional untuk berpendapat. Merupakan suatu kejanggalan jika kebebasan berpendapat justru dikurangi takaran nya dalam rumusan undang-undang yang notabene nya dibawah konstitusi. Jikalau penggunaan hak malah melangkahi hak orang lain maka tidak dapat dibenarkan juga. Tetapi pada kasus sadli, tidak satupun hak seseorang yang ia langkahi.
Kedua, isi kritikan membahas soal “proses penambahan dan penetapan anggaran proyek” yang bersumber dari APBD. Sebagai rekening keuangan daerah, APBD merupakan milik publik dan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah hanya berwenang sebagai pengelola anggaran untuk digunakan sebagaimana hukum mengatur.

Karena di dalam nya terdapat kepentinganan umum, maka publik, siapapun dia berhak menggugat atau mempertanyakan bagaimana dan kemana anggaran dikeluarkan. Agar mudah dipahami, hak bisa lahir sepanjang kepentingan dan nasib seseorang juga ikut diatur dalam ketentuan tersebut. Alokasi anggaran daerah tentu memuat kepentingan orang banyak bukan hanya nasib Sadli seorang. Maka pemerintah tidak perlu berekasi secara berlebihan sebab sudah semestinya hal itu diperbincangkan.

Ketiga, konsekuensi menjadi pejabat harus dibarengi kemampuan untuk membedakan kapasitas diri sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Hal itu berguna agar kritik mampu didudukkan secara proporsional-rasional dan tidak direspon menggunakan laku emosional.

Kritik yang dilayangkan Sadli jelas beralamat pada jabatan Samahuddin sebagai Bupati Buton Tengah dan sama sekali tidak menyasar pada kapasitas beliau sebagai individu. Lain cerita jika sadli mengkritik atau menyinggung personalia bupati sebagai individu maka perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan dan tak patut dibela. Tentu kita semua tahu, Sadli tidak melakukan hal yang demikian.

Patut Untuk Diperhatikan

Delik “pencemaran nama baik dan ujaran kebencian” tergolong sebagai delik aduan. Hal tersebut berangkat pada pemahaman bahwa sensasi ketersinggungan adalah pengalaman mental yang unik dan hanya dirasakan orang tersebut. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelapor harus merupakan si korban sehingga laporan ke kepolisian tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Dengan begitu, pelaporan terhadap Sadli telah cacat prosedur.

Juga menjadi catatan dalam penanganan kasus ini adalah fakta diabaikannya nota kesepahaman (MoU) antar Lembaga Kepolisian dan Dewan Pers. Dimana dalam MoU tersebut, seorang jurnalis harusnya tidak dikenakan pasal karet Undang-Undang ITE.

Masih merujuk MoU yang sama, keberatan terhadap pemberitaan harusnya menempuh mekanisme hak jawab dan Hak Koreksi yang disediakan Undang-Undang Pers. Masih terdapat mekanisme lain setelah nya, tetapi poin yang ingin diperjuangkan adalah meluruskan isi pemberitaan tidak dengan menempuh jalur hukum. Sayangnya, mekanisme itu justru dilangkahi.

Maka selemah-lemahnya usaha adalah dengan memanjatkan do’a, semoga kejanggalan serta semua fakta di atas menjadi catatan dan pertimbangan majelis hakim sebelum mengetuk palu, menjatuhkan sebuah putusan. Aamiin.

Publik juga menginginkan agar bupati tidak mudah tersinggung ketika kinerjanya dikritisi. Mengkritisi pejabat akan selalu dilakukan selama jabatan tersebut masih diamanahkan kepada nya, sampai habisnya masa jabatan.

Kekuasaan juga lebih membutuhkan kritik dibanding puja-pujian. Kekuasaan juga perlu berhati-hati karena reaksi berlebihan terhadap kritik justru menjatuhkan kewibawaan yang berakibat fatal pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Hanya butuh kedewasaan untuk menurunkan ego agar bisa saling mendengarkan. Terdengar sulit dan berat? Maka biar Abdussalam Syahih yang melanjutkan. Kelak.

*) Penulis Aktivis IMM Makassar Timur dan Wakil Bendahara Bidang Hak Asasi Manusia KNPI Sulsel

Facebook Comments