Home Politik Pilkada Ditunda, Nurmal Idrus : Tidak Masalah Penyelenggara Adhock Dihentikan Sementara

Pilkada Ditunda, Nurmal Idrus : Tidak Masalah Penyelenggara Adhock Dihentikan Sementara

0
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia berakibat pada penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang sedianya diselenggarakan pada September 2020.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (30/03/2020).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus berpendapat bahwa keputusan yang diambil sudah sangat tepat mengingat kosentrasi bangsa sedang diarahkan guna memutus penyebaran covid-19. Apalagi, Sebagian besar tahapan pilkada berpotensi menjadi arus penyebaran virus karena mempertemukan massa dalam jumlah besar seperti kampanye dan proses pemungutan suara.

ADVERTISEMENT

“Akan tetapi, penundaan tersebut tidak perlu terlalu lama, apalagi melewati pertengahan tahun 2021. Hal itu dimaksudkan demi menjaga kualitas demokrasi dan kepemimpinan bangsa. Karena sebanyak 270 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya di awal 2021. Itu berarti lebih dari setengah daerah di Indonesia akan dipimpin oleh kepala daerah yang bukan pilihan rakyat,” tegas Mantan Ketua KPU Makassar tersebut.

Penundaan juga berbuntut pada nasib Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kedepan.

Tetapi menurut Nurmal Idrus, hal itu tidak perlu dipersoalkan karena status nya hanya diberhentikan sementara. Setelah tahapan berlanjut mereka akan kembali dipekerjakan.

“Tentu gaji penyelenggara (PPK dan PPS) juga ikut dihentikan. Begitulah mekanisme yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPS dan PPK memang berstatus adhock atau bersifat tidak tetap karena hanya diangkat untuk bertugas pada tahapan pilkada yang berjalan. Lain halnya para komisioner KPU yang diangkat dengan masa jabatan tetap yakni lima tahun,” tutup nya.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT