Home Mimbar Ide Penanganan Covid-19 dalam perspektif Kebijakan Publik

Penanganan Covid-19 dalam perspektif Kebijakan Publik

0
Rahmat Hidayat, S.IP., M.Si
ADVERTISEMENT

Oleh : Rahmat Hidayat, S.IP., M.Si*

Pertengahan Desember virus Covid-19 (Corona Virus Disease) mulai menyerang dunia. Di awali di wuhan China hingga merebak ke jepang, korea selatan, italia , Amerika. Saat ini sudah hampir 200 negara di dunia sudah terjangkit termasuk di Indonesia. Covid-19 (Corona Virus Disease) mulai masuk di Indonesia pada akhir Februari. Saat pertama kali virus ini menyerang wuhan, pemerintah Indonesia belum merespon apapun yang berkaitan dengan fungsi utama pemerintah yaitu berupa output kebijakan. Sementara penyebaran virus Covid-19 (Corona Virus Disease) sudah menjadi ancaman bagi Negara. Meskipun apa yang tidak dilakukan pemerintah atau pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap sesuatu adalah sebuah kebijakan, kebijakanya yaitu kebijakan tidak melakukan apa-apa itu menurut Thomas R Dye (1981) namun kebijakan tidak melakukan apa-apa menandakan responsivitas organisasi lemah sementara responsivitas merupakan ukuran kualitas suatu kebijakan Publik (Dwiyanto, 2012). Sedangkan menurut Gabriel Almond dan David Osborn dalam pendekatan sistemnya menjelaskan bahwa lahirnya suatu kebijakan di mulai dari adanya masalah baik internal maupun eksternal sebagai unsur input kemudian di proses dalam struktur pemerintahan setelah itu di proses menghasilkan output sebagai solusi dari masalah. Output itu lah yang disebut dengan kebijakan pemerintahan. Dalam kasus virus Covid-19 (Corona Virus Disease) awal masuknya di wuhan sebenarnya sudah menjadi masalah eksternal dan ancaman bagi Negara. Saat menjadi ancaman eksternal maka seharusnya pemerintah melakukan tindakan antisipasi atau defense terhadap apa yang telah melanda dunia. Namun apa yang terjadi ? pemerintah tidak melakukan respon apapun terkait ancaman eksternal ini. Hasilnya virus Covid-19 (Corona Virus Disease) hanya butuh waktu 2 bulan dari wuhan untuk masuk dengan di Indonesia.

Setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pertama kali di akhir Februari 2020 dua warganya yang positif terjangkit virus Covid-19 (Corona Virus Disease) yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya di saat itu pula pemerintah baru merespon dengan himbauan. Pada step yang pertama pemerintah menghimbau masyarakat. Tepat pada hari minggu 13 maret 2020 Jokowi mengumumkan dan menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar melakukan dua hal yaitu social distancing ( Jarak Sosial ) dan Jangan Panik. Kedua himbauan ini dianggap oleh pemerintah sebagai strategi kesehatan dengan harapan untuk mencegah atau memperlambat penyebaran virus Covid-19 (Corona Virus Disease). Kegiatan social distancing meliputi menjaga kedekatan fisik, mengisolasi diri, mengkarantina diri, memisahkan diri dari kerumunan, tidak berkerumun, tidak mendatangi empat-tempat umum dan tidak berkeliaran di luar rumah, kegiatan inilah kemudian di rangkum dalam taglie viral #DIRUMAH AJA, #STAY AT HOME atau #TETAP DI RUMAH.

ADVERTISEMENT

Apakah himbaun ini solusi tepat mencegah Corona Virus Disease (Covid-19) menyebar?

Di potret dari sudut manapun, hampir tidak ada pendekatan yang membenarkan respon pemerintah berupa HIMBAUAN ini. Kita mulai dari pendekatan kebijakan publik. Fakta yang terjadi dan pemerintah juga memahami bahwa sebelum virus virus Covid-19 (Corona Virus Disease) masuk ke Indonesia sudah meninfeksi hampir seluruh Negara di dunia. Artinya masalah ini adalah masalah besar bahkan WHO menyebutnya sebagai Nation Threat. Masalah besar dalam persfektif ilmu Kebijakan Publik disebut Wicked Problems. Wicked Problems adalah masalah-masalah yang sangat kompleks yang muncul dari dalam organisasi baik penentuan masalahnya dan solusinya masih diperdebatkan (Alwi, 2018). Hal ini senada dengan masalah Corona Virus Disease (Covid-19) dimana virus ini cara melumpuhkan dan vaksinya negara masih terbatas dan masih diperdebatkan. Dalam penyelesaian Wicked Problems di butuhkan keputusan organisasi yang tepat yang melibatkan organisasi lain dan dukungan dari berbagai pihak. Apakah ini dilakukan ? keputusan organisasi adalah kebijakan organisasi yang melibatkan seluruh unsur kepentingan yang saat berlakunya bersifat mengikat, wajib dan memaksa. Sedangkan Himbauan hanya sebatas pemberitahuan yang proses pelaksanaanya hanya mengandalkan kesadaran individu dan tidak bersifak memaksa.

Dalam perspektif ekonomi tanpa hukum yang mengikat masyarakat tidak akan mungkin social distancing dengan kesadaran yang dimiliki. Karena 70 % masyarakat Indonesia bekerja di sektor ekonomi menengah ke bawah Tukan becak, tukang sol sepatu, penjual jamu, penjual gorengan, , pedagang di pasar, buruh harian, sopir, dan lain-lain. Semua jenis pkerjan ini kalau tidak keluar rumah dapur tidak akan mengepul suatu pilihan yang berat untuk dilakukan.

Kemudian dalam perspektif sosial ribuan tahun yang lalu Aristoteles dan Auguste Comte telah mengingatkan kita tentang jiwa sosial yang dimiliki oleh manusia. Menurutnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan sesamanya, lingkunganya , kelompok sosial lainya dan manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan orang sekitar. Untuk itu pemerintah jika menginginkan masyarakat untuk social distancing harus meramu kebijakan sebaik mungkin untuk menjawab semua perspektif tersebut.

Dalam rangka memaksimalkan Himbauan social distancing agar efektif , pemerintah malah melibatkan pihak kepolisian untuk menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan Social distancing ini. Antara kesadaran masyarakat dan kebiasaan masyarakat nampaknya pemerintah mencoba mengadu dalam himbauan ini. Dalam kasus ini kebiasaan masyarakat nampaknya lebih menang di bandingkan dengan kesadaran masyarakat dengan melihat fakta yang terjadi dimana hampir setiap kota masih ramai, warkop-warkop masih ramai, tempat-tempat umum masih ramai, pasar-pasar masih ramai, masyarakat tetap menjalankan aktifitas ekonominya seperti biasa meskipun masih ada beberapa masyarakat yang patuh dan tetap di rumah. Hasilnya pemerintah butuh aparat kepolisian untuk menertibkan tempat ramai dan tempat-tempat umum.

Warkop-warkop di berbagai kota di bubarkan oleh polisi, tempat kerumunan dibubarkan dan orang-orang yang berkeliaran di amankan. Tentunya dalam perspektif kebijakan pubik ini tindakan ilegal. Kenapa? Apa dasar hukum aparat membubarkan tempat keramaian, apakah himbauan bisa menjadi dasar pembubaran. Ini kan kasusnya hampir sama dengan himbauan jangan merokok karena dapat mengakibatkan kanker, serangan jantung, impoten dan hipertensi tetapi masih banyak juga orag yang merokok kenapa, karena rorok masih bebas tersedia dimana saja. Lagi-lagi kita harus kembali membedakan antara kebijakan dan himbauan. Sementara berkumpul di warkop dan berkeliaran di luar bukan tindakan yang melanggar hukum hanya melanggar norma kesadaran untuk patuh terhadap himbauan.

Setelah Himbauan social distancing tidak efektif dalam menahan laju penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Step kedua pemerintah baru mengeluaran kebijakan yang dilegitimasi oleh hukum yaitu dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya / Darurat Sipil. Jika kita mencermati pasal demi pasal perpu ini sasaranya bukan perang melawan pandemic. Melainkan perpu ini ditujukan kepada warga sipil yang tidak tertib pada himbauan pemerintah pada step yang pertama yaitu social distancing. Alasan yang mendekati logika kenapa perpu ini diaktifkan karena daerah dianggap darurat karena masyarakat tidak tertib terhadap himbauan social distancing tadi bukan darurat kesehatan karena Corona Virus Disease (Covid-19). Nampaknya 2000an masyarakat yang terjangkit dan 200san orang yang meninggal tidak cukup untuk menetapkan sebagai darurat kesehatan dan memilih kebijakan yang pas untuk melawan laju penyebaran virus ini. Dalam perpu darurat sipil tidak ada pasal yang menyangkut masalah darurat kesehatan yang mengharuskan untuk mengaktifkan perpu ini. Subtansi dalam Perpu darurat sipil tertuang dalam pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yaitu :
1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah NKRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NKRI dengan cara apapun juga.
3. Hidup Negara berada dalam keadaan wilayah atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara .
Dari ketiga pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya / Darurat Sipil tidak ada satupun pasal yang menggambarkan keadaaan saat ini. Ini pilihan yang tidak tepat dalam situasi perang melawan pandemic. Dalam filosofi perang traditional kita harus kenal musuh kita, kenali prilakunya, dan kenali strateginya dan tahu medan perang. Setelah mengenal musuh kita akan paham senjata apa yang harus digunakan untuk mematikan musuh. Namun kalau berbicara soal ketertiban masyarakat untuk tetap dirumah ini lebih efektif dibandingkan dengan himbauan. Setelah darurat sipil berlaku aparat punya dasar hukum lebih kuat untuk membubarkan kerumunan orang di luar. Pemerintah daerah punya kekuasaan membuat aturan untuk kepentigan umum selain karantina wilayah karena di legitimasi dalam pasal 4 ayat 1 dalam UU darurat sipil tersebut di mana kepala daerah di sebut sebagai penguasa darurat sipil di daerah. Dengan demikian kepala daerah berhak membatasi keberadaan orang di luar rumah. Jadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya / Darurat Sipil fokusnya bukan pada virusnya melainkan pada masyarakatnya.

Inkonsistensi Dasar Kebijakan Pemerintah

Dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya / Darurat Sipil yang fokusnya pada tertibnya masyarakatnya pada himbauan Social Distancing menunjukan adanya inkonsistensi dasar kebijakan pemerintah. Pada saat pemerintah mengeluarkan himbauan social distancing yang public nilai kurang tepat untuk melawan pandemic ini pemerintah menjawabnya dengan dasar demokrasi. Menurut pemerintah melalui juru bicara presiden Fadjroel Rachman kenapa himbauan karena ini dasarnya adalah demokrasi menghargai masyarakat untuk sadar agar tetap dirumah, masyarakat punya kebebasan untuk tetap dirumah dan kebebasan menjaga diri dari Virus Covid-19 (Corona Virus Disease). Pada kesempatan ini pemerintah nampaknya ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam penanganan Virus Covid-19 (Corona Virus Disease) ini. Ini kita sedang berpolitik procedural atau sedang melawan pandemic loh kok harus demokrasi. Sekarang saatnya Negara kuat dan saatnya Negara otoriter melawan pandemic. Dalam perkembanganya nilai-nilai demokrasi kembali dikaburkan dengan diakifkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957. Seperti misalnya yang terdapat pada beberapa pasal yang mengaburkan dasar demokrasi tersebut yaitu :
1. Pasal 13 yaitu Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan,percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
2. Pasal 14 ayat 1 Penguasa Darurat Sipil berhak atau dapat-menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menenpatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa.
3. Pasal 18 ayat 1 Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta-idzin terlebih dahulu. ldzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

Semua pasal tersebut nilai-nilai demokrasi tidak dipertimbangkan lagi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 telah diaktifkan. Inkonsistensi dasar kebijakan pemerintah disini jelas terlihat dalam menangani pandemic.
Setelah pemerintah selesai di tahapan ketertiban masyarakat untuk patuh. Lanjut di step yang ketiga yaitu saatnya pemerintah melawan Virus Covid-19 (Corona Virus Disease). Senjata yang di pilih pemerintah dalam memutus mata rantai pandemic ini adalah dengan menertibkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Virus Covid-19 (Corona Virus Disease). Sebenarnya Pembatasa Sosial Berskala Besar sudah termuat dalam pasal Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, artinya dengan mengaktifkan UU No 6 tahun 2018 ini secara otomatis Pembatasa Sosial Berskala Besar dilaksanakan namun kebijakan yang dipilih jokowi adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 yang khusus tentang Pembatasa Sosial Berskala Besar dalam menangani pandemic ini.

Apa perbedaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasa Sosial Berskala Besar dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan ?

Perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan terlihat pada cara pembatasanya , cara penjagaanya, dan pada poin pemenuhan kebutuhan masyarakat selama masa pembatasan. Cara pembatasan pada PP No 21 Tahun 2020 yang dibatasi hanya kegiatan tertentu dalam suatu wilayah pembatasan kegiatan yang dimaksud yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat 1 meliputi kegiatan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagaamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sedangkan pada UU No 6 Tahun 2018 cara pembatasanya adalah membatasi seluruh anggota masyarakat disuatu wilayah dan tidak boleh keluar masuk di suatu wilayah. Jadi point perbedaanya satu membatasi pelaksanaan kegiatan dan yang satu membatasi perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian mengenai penjagaan, kalau dalam PP No 21 tahu 2020 penjagaan tidak di spesifikan dan disebutkan dalam pasal maka PP ini sangat membutuhkan UU tentang darurat sipil untuk mendukung proses penjagaan selama Pembatasan Sosia Berskala Besar. Sedangkan dalam UU nomor 6 Tahun 2018 wilayah karantina di jaga oleh pejabat karantina kesehatan dan polisi. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup selama pembatasan kalau PP no 21 tahun 2020 tidak di atur sedemikian rupa namun dalam UU nomor 6 Tahun 2018 kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yng berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga untuk menutupi pelaksanaan anggaran yang tidak tertuang dalam UU no 21 tahun 2020 pemerintah mentaktisi dengan menambah program bantuan yang sudah ada sebelumnya sisa menambah jumlahnya. Apa saja program yang jumlahnya ditambah yaitu program keluarga harapan (PKH), jumlah penerima dan nominal yg diterima di tambah, kartu sembako, penerima kartu sembako juga jumlahnya di tambah , kartu kerja anggranya juga dinaikan, diskon dan gratis tarif listrik untuk pengguna tertentu di diskon dan di gratiskan selama masa pandemic dan yang terakhir keringanan dalam pembayaran kredit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini lebih soft dan jauh lebih hemat dalam melawan pandemic ini. Sedangkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan Jauh lebih tegas, lebih power full namun boros dalam pencegahan penyebaran pandemic. Istilah pembatasan sosial berskala besar sama dengan istilah social distancing jika kita mecermai maknanya dan istilah karantina wilayah sama dengan istilah lockdown. jika pemerintah mengaktifkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan cara kerjanya akan menyesuiakan secara otomatis dengan kondisi yang terjadi, seperti Kekarantinaan Kesehatan, Isolasi, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Apakah Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar efektif melawan penyebaran Virus Covid-19 (Corona Virus Disease). ?

Dalam ukuran kebijakan public, untuk menjawabnya liat skala besaran masalahnya dan bagaimana akar masalahnya ? pertama kita bahas masalah besaran masalahnya. Besaran masalahnya adalah angka-angka jumlah yang ODP, PDP, Positif, bahkan meninggal hari demi hari selalu mengalami peningkatan. Proses penyebaranya pun selalu bervariasi apakah PP no 21 dengan skema kerjanya peliburan sekolah, tempat kerja , pembatasan kegiatan keagaamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum mampu memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 (Corona Virus Disease). Sulit di jawab dengan melihat akar masalah penyebaranya tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang disebutkan . Dimana akar masalah penyebaranya ada di akses Negara ke Negara, provinsi ke provinsi, daerah ke daerah, dan dari suatu wilayah kewilayah yang satu karena virus tidak mungkin berpindah ke satu wilayah ke wilayah lainya dengan sendirinya. Maka dari itu Untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 (Corona Virus Disease) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang tepat. Undang-undang ini sudah komplit 1 (satu) UU sama dengan 3 (tiga ) UU. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 sudah mencakup seluruh maksud Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar , mencakup pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya / Darurat Sipil, dan menjawab soal peraturan pemerintah tentang anggaranya. Lalu kenapa pemerintah tidak mengaktifkan undang-undang ini? Mungkin menunggu step yang ke empat di mana laju peningkatan angka-angka ini terus meningkat baru memutuskan untuk karantina wilayah. Jika itu terjadi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan public sangat terlambat dan seakan akan pemerintah sedang uji coba kebijakan. Setidaknya beberapa Negara sudah berhasil dengan skema lockdownya seperti Wuhan pada bulan ini sudah finish dari pandemic, Singapura sudah aktif kembali, dan begitu pula dengan Korea Selatan.

*) Penulis adalah Dosen Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan Peneliti Public Policy Network

Facebook Comments
ADVERTISEMENT