Home Lensa Fajlurrahman Jurdi : PJ Walikota Tak Mengerti Hukum, Karena Hanya Tau Soal...

Fajlurrahman Jurdi : PJ Walikota Tak Mengerti Hukum, Karena Hanya Tau Soal Hutan

0
Fajlurrahman Jurdi
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Pernyataan Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf pada media online (19/5/2020) yang menyebut saat ini aturan bukan lagi menjadi acuan utama disoroti berbagai kalangan. Salah satunya dari Akademisi Unhas.

Fajlurrahman Jurdi, Dosen Fakultas Hukum Unhas ini mengatakan bahwa seharusnya komentar pejabat itu dipikirkan dulu, apa efeknya. Karena efeknya bukan hanya soal menyuruh melanggar Aturan PSBB, tetapi ia seolah memberi signal untuk melanggar hukum. Meskipun dalam hatinya ia bilang “silahkan melanggar”, dengan cara tidak menindak yang melanggar, tapi tak perlu diucapkan.

“Jika ia mengucapkan, ia akan menghancurkan sistem berpikir masyarakat tentang hukum. Ia menyuruh orang untuk tidak taat pada aturan yang buat. Coba bayangkan, kalau besok atau lusa, PJ Walikota lewat memotong jalan di depan lampu merah, lalu ada yang menyerobot lampu merah dan ia tertabrak, apa yang anda bayangkan?. Karena itu merusak sistem berpikir masyarakat kita. Orang bisa dengan enteng melanggar hukum” Jelas Fajlurrahman.

ADVERTISEMENT

Fajlur menjelaskan, Kan di dalam peraturan tentang PSBB ada perintah, ada larangan dan ada sanksi. Pesannya pemimpin mestinya adalah, “tolong warga taati untuk kebaikan bersama”. Bayangkan kalau sekelas PJ Walikota menyebut, saat ini “bukan aturan lagi yang menjadi acuan utama, tapi intinya adalah soal ekonomi”. Kalau orang mati gara-gara virus, bagaimana ekonomi mau jalan?.

“Saran saya, pemimpin itu jangan berkomentar seperti orang tinggal di hutan, tetapi pelan-pelan, beri saran yang baik, agar warga taat aturan. Aturan itu dibuat untuk ditaati. Ini PJ Walikota, pikirnya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Gak begitu cara berpikirnya. Kalau yang komentar itu adalah warga biasa, bisa kita pahami” Jelas Mantan ketua DPP IMM ini.

Fajlur melanjutkan, Di dalam konsep hukum, ada sebenarnya teori mengenai ketaatan hukum. Secara umum, orang taat itu karena dua hal, yakni: Pertama, karena kesadaran yang titik berangkatnya dari individu-individu; dan kedua, karena koersi, ada paksaan fisik dari penguasa atau Negara agar orang taat. JIka masyarakat belum memiliki kesadaran, maka Negara harus menekan agar dipatuhi. Cristopher Berry Gray (Achmad Ali: 2012, 371), mengatakan bahwa paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum: Pertama, bahwa merupakan ‘kewajiban moral’ bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim lalim; Kedua, dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang (‘prime face’) adalah kewajiban untuk menaati hukum; Ketiga, ini merupakan pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan kita tidak terikat untuk menaati hukum.

“Dalam konteks pikiran dan pernyataan walikota diatas, menurut saya, ia menganut pandangan ekstrim ketiga, bahwa tidak ada keterikatan apapun kita untuk menaati peraturan yang dibuat. Lalu, untuk apa peraturan dibuat kalau untuk dilanggar?, dan sinyalemen pelanggaran itu datang dari pihak yang berkuasa. Achmah Ali (2012: 348) juga mengutip H.C Kelman, mengenai ketaatan hukum ini. Ada tiga derajat ketaatan orang pada hukum, yakni: Pertama, Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika sesorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus; Kedua, Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; Ketiga, Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya”Jelasnya.

Fajlur menambahkan, Masyarakat kita belum sampai pada tahap ketaatan yang bersifat internalization, karena itu, perlu diberi sanksi terlebih dahulu agar taat. Tetapi kelonggaran penerapan PSBB di Makassar dan perubahan sikap politik PJ Walikota baru, jelas arahnya adalah menanti masyarakat sadar sendiri. Padahal mestinya, pada saat situasi extra ordinary, melampaui daya pikir banyak masyarakat, Negara yang harusnya mengambil sikap. Menanti sikap Negara dalam hal ini pemerintah, jelas sama dengan menunggu kematian perlahan-lahan. Apa iya, demi ekonomi kita rela suatu saat nanti menyaksikan mayat bergelimpangan seperti kasus di beberapa Negara?. Itu karena pemerintah menyepelekan dan tidak taat pada protokol kesehatan. Dan pernyatan PJ Wakilota yang menyebut, “bukan aturan lagi yang menjadi acuan utama”, adalah pernyataan orang yang tidak taat hukum. Tidak ada yang bisa memaksa dia untuk taat, karena dia penguasa yang harusnya memberikan teladan ketaatan. Selamat untuk tidak taat, dan semoga kita semua terhindar dari wabah ini.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT