Home Hukum Krisis Kebijakan Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19

Krisis Kebijakan Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19

0
ADVERTISEMENT

Oleh : Dr. Nasaruddin Umar,MH*

Selama situasi pandemi covid-19 ikut melanda Indonesia, lagi-lagi respon kehadiran negara terutama pemerintah masih sangat lamban dalam mengatur berbagai aspek kehidupan rakyatnya seperti hak beragama di Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di ruang publik dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.  

Pemaknaan inilah sehingga kata krisis kebijakan yang penulis maksudkan di atas memiliki korelasi pada aspek tindakan atau respon kebijakan keagamaan yang dilakukan pemerintah di pandang sebagian orang sebagai kebijakan yang sifatnya anomali sebab satu sisi pemerintah begitu gencar dan aktif mensosialisasikan kebijakan ibadah dirumah namun pada sisi lain justru lahir berbagai kebijakan yang bersifat relaksasi atau pelonggaran ekonomi dan berbagai aktivitas publik lainnya.

ADVERTISEMENT

Seperti kegiatan pusat-pusat ekonomi, di pasar, bandara, moda transportasi termasuk konser kenegaraan yang diselenggarakan BPIP beberapa hari lalu yang mengundang reaksi publik. Seperti itukah cara pandang dan perlakuan pemerintah terhadap kebebasan beragaman di republik ini, apakah memang ada disparitas kebijakan dan perlakuan pemenuhan hak beribadah, hak mendapat pekerjaan, hak ekonomi, hak transportasi dan sebagainya dalam  perspektif kita bernegara.

Belum lagi dari aspek hukum pemerintahan telah terjadi ketidakseragaman sikap dan respon pemerintahan atas boleh tidaknya pelaksanaan idul fitri dilaksanakan masjid atau ditanah lapang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir kebijakan di level pejabat pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat hingga di daerah, padahal umat Islam sudah berada diakhir-akhir ramadhan sangat membutuhkan suasana yang khusyuk, tenang dalam menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya melalui suatu sistem regulasi kebijakan keagamaan yang lebih aware, responsif  dan konstitusional.  

Fenomena hukum ini memperlihatkan soal ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin hak beragama di Indonesia sebab disaat masyarakat diharuskan melakukan pembatasan aktivitas dan penyesuaian yang  tidak biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, justru muncul berbagai kebijakan yang kontropersial yang dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan kegiatan keagamaan dan ibadah di rumah, padahal tradisi keagamaan di ruang publik lagi giat-giatnya mengisi ruang spritual umat dan telah menjadi bagian dari spirit religiusitas kebangsaan umat beragama yang selama ini berjalan.  

Keadaan ini tentunya akan menimbulkan kecemasan publik dan ketidakpastian hukum karena pertanyaan yang mendasar bagi rakyat adalah apakah negara benar-benar hadir secara serius dalam melindungi dan menjamin pelaksanakan hak beribadah.  Dan secara hukum konstitusi (constitutional law) dan dari sisi pemenuhan hak konstitusi (contitutional rights) apakah kebijakan keagamaan yang ada saat ini telah sesuai dengan harapan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dimana Posisi Negara

Pada aspek yang lebih luas, tentu semua negara yang kehidupan konstitusi dan konstitusionalismenya demokratis dan religius termasuk Indonesia sangat menyadari betul bahwa kemerdekaan dan kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa  dan atas karunia-Nya negara akan sejahtera, adil, dan makmur jika seluruh warga negara dan kebijakan negara selalu dilandasai atas keimanan dan ketaqwaan. 

Kesadaran spritualitas negara yang demikian kemudian  diwujudkan para pembuat konstitusi dengan memberikan jaminan dan perlindungan warganya untuk beragama dan beribadah. Bahkan kebijakan yang diambil senantiasa disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, keimanan dan ketaqwaan  sebagai nilai luhur kehidupan bangsa yang religius. Negara Indonesia tentu menyadari betul bahwa kehidupan religius dan pranata keagamaan di Indonesia merupakan salah satu jiwa bangsa (volkgeist) yang sudah berabad-abad dimiliki bangsa ini jauh sebelum bangsa ini merdeka. 

Pada sisi hukum pemerintahan (bestuur handeling) kebijakan keagamaan di Indonesia sudah merupakan tugas atau urusan pemerintahan absolut yang diberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kehidupan beragama di Indonesia. berupa rangkaian keputusan atau tindakan yang perlu diambil pihak yang berwenang untuk memberikan kepastian, perlindungan dan jaminan terhadap terlaksananya hak beribadah setiap warga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 

Kewenangan absolut ini merupakan perintah negara melalui konstitusinya yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang telah menentukan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan negara ini diberikan bukan hanya kepada warga negara Indonesia tetapi diberikan kepada setiap penduduk atau setiap orang yang yang berada di Indonesia tanpa melihat asal negara, demikian mulia konstitusi memberikan penghormatan hak beribadah kepada seluruh umat manusia dari segala penjuru dunia. 

Penegasan posisi negara yang demikian diperkuat lagi dengan adanya ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menegaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Artinya kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakah merupakan kewajiban negara kepada warga negaranya dan kepada setiap orang untuk dijamin keberlangsungan dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan sekaligu merupakan bagian dari hak warga negara dan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Tanggung jawab pemerintahan 

Jaminan konstitusi tersebut  di atas secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 tanggung jawab pemenuhan hak beragama diberikan lebih besar kepada pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

Maka implikasi hukumnya segala pembatasan hak asasi manusia termasuk kemerdekaan beragama dan beribadah hanya bisa dilakukan melalui undang-undang seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apalagi hak beragama berupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non deregobed right) memiliki kesederajatan yang sama dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dan tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 28 I ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945.

Amanah konstitusi di atas kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Peradilan Agama, UU Kementerian dan lain-lain. Salah satu yang secara tegas menegasikan wewenang absolut diberikan kepada pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan agama adalah ketentuan Pasal 10  ayat (1) dan (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menegaskan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan yang absolut dari 6 urusan yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional. Dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut tersebut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada menteri vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasil.

Klausul  pasal di atas menegaskan bahwa urusan agama adalah adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang dapat didelegasikan kepada kementerian terkait dan gubernur. Pertanyaan krisis selanjutnya adalah dalam situasi pandemi Covid 19 apakah pemerintah pusat atau Gubernur sudah mengambil tanggung jawab itu dalam menjamin pemenuhan hak beragama setiap orang di Indonesia.

Jika melihat kebijakan yang telah diambil pemerintah dapat di identifikasi sebagai berikut pertama, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Sosial Berskala Besar, untuk menjalankan UU. No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang di dalamnya telah mengatur adanya pembatasan kegiatan keagamaan, Kedua, Pemerintah daerah juga telah menetapkan dalam peraturan kepala daerah untuk melaksanakan pembatasan kegiatan keagamaan dengan alasan untuk memutus rantai penularan covid-19. Selain itu tindakan pemerintahan yang lain dilakukan berupa himbauan yang berbentuk directing baik secara lisan maupun tertulis yang dikeluarkan baik Menteri Agama, tim gugus maupun pemerintah daerah agar pelaksanaan ibadah dilaksanakan di rumah, termasuk bagi umat Islam pelaksanaan shalat Jum’at, shalat lima waktu, shalat tarwih, Idul fitri diminta untuk semuanya dilakukan di rumah. 

Status hukum Pembatasan Keagamaan

Dari kebijakan pembatasan keagamaan dan tindakan pemerintahan tersebut di atas, maka pertanyaan kritis selanjutnya adalah apakah kebijakan itu dibolehkan oleh konstitusi jika dikaitkan dengan Pasal 29, Pasal 28 I, Pasal 28 J  yang pada pokoknya negara harus menjamin hak beragama, pemerintah diberi tanggung jawab utama untuk menegakkan dan memenuhi HAM, termasuk pembatasan HAM hanya bisa dengan UU.

Pada sisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemerintah pusat telah menjalankan kewenagannya dalam penyelenggaraan keagamaan dengan mengeluarkan PP 21 Tahun 2020 tetang PSBB yang di dalamnya telah mengatur adanya kaidah hukum pembatasan kegiatan keagamaan. Maka pada konteks ini paling tidak bisa dianalisis dalam 2 aspek, pertama apakah PP tersebut telah merampas kemerdekaan beribadah umat Islam berdasarkan ketentuan Pasal 28 I yang secara tegas memposisikan hak bergama merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam situasi covid-19 saat ini.

Maka dalam konteks kebijakan pembatasan keagamaan di era covid-19 jelas mengurangi hak beragama umat Islam. Bahkan justru itu menjadi tanggung jawab pemerintah mewakili negara dalam pasal 29 ayat 2 adalah menjamin kemerdekaan beribadah kepada tiap-tiap penduduk. Jika ini yang kedepankan maka justru pemerintah seyogyanya hadir di tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, kuil, pura dan lain-lain untuk memfasilitasi melalui standar protokol kesehatan seperti tes suhu, jaga jarak, cuci tangan, penggunaan hand santitation, sterilisasi tempat ibadah melalui penyemprotan disinfektan dan sebagainya dengan tindakan itu hak beribadah tetap bisa dijalankan.  

Sikap MUI dan Respon Pemerintah Daerah

Seperti yang di sarankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI tanggal 13 Mei 2020 Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19 pada angka romawi II disebutkan Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushallah atau tempat lain bagi umat Islam yang berada dikawasan yang sudah terkendali pada saat 1 syawal 1441 H dan yang berada di kawasan yang terkendali atau kawasan yang bebas covid-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti dikawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang kena covid-19 dan tidak ada keluar masuk orang dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain memperpendek bacaan shalat dan pelaksanaan khutbah. 

Fatwa MUI ini tentu harus direspon oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan wilayah mana yang telah masuk kategori terkendali dan atau daerah bebas covid-19. Agar umat Islam bisa melaksanakan idul fitri sesui fatwa berdasarkan zonasi wilayah atau kawasan masing-masing yang dibolehkan. Sikap dan kebijakan MUI meskipun bersifat himbauan dan tidak mengikat justru di apresiasi publik sebagai sikap kenegaraan yang peduli dan menjadi solusi bijak kehadiran pemimpin di tengah kegelisahan umat dalam beribadah. 

Seperti yang dilakukan Wali Kota Bekasi yang mempersilahkan membuka shalat Idul Fitri di 29 kelurahan di Kota Bekasi   setelah berdiskusi bersama Kapolres, unsur MUI Kota Begasi, organisasi keagamaan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti tidak bersalaman, jaga jarak, memakai masker dan langsung pulang kerumah tanpa halal bi halal (baca.mnctrijaya.com.19/5/2020).

Demikian pula kebijakan yang diambil oleh PJ.Walikota Makassar Yusran Yusuf bahwa kita pusatkan salat Idul fitri di masjid-masjid yang ada di wilayah masing-masing dengan wajib menerapkan protokol kesehatan (baca,koranmakassar.com, 18/5/2020). Insiatif kebijakan seperti ini patut diapresiasi, meskipun kebijakannya bertaraf lokal belum tentu bisa diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. itulah sebabnya urusan agama diserahkan kepada pemerintah pusat karena hak beragama adalah hak tiap-tiap penduduk atau tiap orang yang pemenuhannya akan efektif jika dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kebjakan yang bersifat Nasional.   

Padahal dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah justru sikap bijak seperti itu sangat mungkin dilakukan selain memang sudah menjadi tangung jawab juga pemerintah memiliki sumber daya yang memadai termasuk anggaran untuk mengadakan protokol kesehatan di Masjid, sebab Perpu No.1 tahun 2020 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk menangani covid-19, namun sayangnya harapan seperti ini tidak tergambar dalam struktur anggaran sebagai bantuan sosial untuk masjid, mushallah untuk menjalankan protokol kesehatan.  

Karenanya kita perlu mengapresiasi sikap bijak yang mulai direspon oleh sejumlah kapala daerah di Indonesia, dengan memberikan relaksasi atau pelonggaran pembatasan kegiatan keagamaan dengan membolehkan umat Islam melaksanakan idul fitri di masjid asalkan memperhatikan syarat-syarat protokol kesehatan.  

Keberlakukan Pembatasan Keagamaan

Pertanyaan kedua adalah apakah peraturan pemerintah tersebut secara otomatis berlaku di seluruh wilayah Indonesia. jika mencermati ketentuan pasal 2 PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB ditegaskan bahwa dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dalam Pasal 4 ayat (1) dikatakan PSBB paling sedikit meliputi huruf a. peliburan sekolah dan tempat kerja, huruf b. pembatasan kegiatan keagamaan dan atau huruf c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.  Ayat (2) pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada alay (1) huruf a dan huruf b tetap mempertimbangkan, kebutuhan pendidikan, produktifitas kerja dan ibadah penduduk.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka jelas kaidah hukum pembatasan kegiatan keagamaan mengandung dua prinsip dasar yakni pembatasan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan dan prinsip kedua pembatasan tetap tetap mempertimbangkan ibadah penduduk.  

Oleh karena itu kebijakan pemerintah tersebut haruslah dibaca bukan dalam konteks melarang beribadah, atau memerintahkan menutup rumah ibadah tapi berupa pembatasan kegiatan keagamaan dan bukan merupakan kebijakan yang berskala nasional berlaku diseluruh wilayah Indonesia, tetapi teritorial keberlakuan hukumnya bersifat terbatas bagi pemerintah daerah yang telah mendapat izin PSBB.  Dalam teori perundang-undangan (gesetzgebungstheorie) biasa disebut (geldingsgebied van het recht) atau lingkungan berlakunya hukum yang meliputi lingkungan kuasa tempat (ruimtegebied atau territorial sphere), lingkungan kuasa persoalan (zakengebied atau material sphere), lingkungan kuasa orang (personengebied), lingkungan kuasa waktu (tijdsgebied atau temporal sphere).

Dengan demikian untuk saat ini wilayah hukum pembatasan keagamaan hanya berlaku daerah yang telah mendapat izin PSBB seperti 4 Provinsi dan 24 kabupaten/kota di Indonesia, sehingga sudah barang tentu daerah seperti kabupaten kota di Provinsi Maluku yang belum mendapatkan izin PSBB misalnya begitu juga daerah lain maka hak kemerdekaan beragama tentu tidak boleh dibatasi begitu saja sebab konstitusi melindunginya, justru kehadiran pemerintah dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan hak beragama masyarakat sebagai hak yang di jamin dan dilindungi oleh negara. 

Dari sisi aspek keberlakuan hukum Islam di Indonesia jaminan negara selain diwujudkan dalam sistem regulasi secara hukum positif tetap juga dapat dijalankankeberlakuan hukum agama itu secara normatif atau kebiasaan karena tata cara pelaksanaan ibadah termasuk pelaksanaan shalat Idul Fitri sejauh ini memang telah menjadi bagian dari khazanah budaya Islam di Indonesia yang selalu dipertahankan hingga saat ini. Semoga negara selalu hadir dalam melindungi hak beragama setiap warganya dengan regulasi yang baik dan menenkankan pada aspek kepastian hukum dan rasa keadilan.

Wallahua ‘allam bissawaf.   

*) Penulis adalah Staf Pengajar HukumTata Negara IAIN Ambon dan Ketua Majelis Hukum dan HAM  PW Muhammadiyah Maluku

 

Facebook Comments
ADVERTISEMENT