Home Hukum Apakah KPK Masih Bergigi?

Apakah KPK Masih Bergigi?

0
Ahmad Rosandi Sakir, S.IP ,M.AP
Advertisement

Oleh : Ahmad Rosandi Sakir, S.IP ,M.AP

 Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan dapat disebut Extra Ordionery Crime atau kejahatan luar biasa, Sehingga dalam upaya penindakan kasus-kasus korupsi dibutuhkan orang – orang  luar biasa dan dibutuhkan suatu kebijakan yang sangat luar biasa pula. Korupsi menurut Robert Klitgaard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Komisi  Pemberantasan Korupsi ( KPK ) merupakan suatu lembaga negara yang tidak terpengaruh oleh tekanan dan Pengaruh kekuasaan atau suatu lembaga yang independen. KPK tidak hanya menindak kasus Korupsi tapi berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagai lembaga yang independent KPK seharusnya diisi oleh orang orang yang berintegritas tinggi karna kasus korupsi yang kebanyakan kita ketahui melibatkan pejabat-pejabat yang memiliki posisi penting di republik ini sehingga pegawai KPK tuntut bekerja untuk menyidik dan menangani kasus Korupsi secara Profesional dan tanpa tekanan darimanapun .

Menjadi perbincangan hangat saat ini adalah pengalihan status pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di mana hal ini merupakan amanah dari  Undang Undang No 19 Tahun 2019 yang berbunyi ‘’Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Aparatur Sipil Negara‘’. Hal ini justru menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat yang menginginkan kasus-kasus korupsi di Indonesia bisa ditangani secara baik .  Di satu sisi Kebijakan ini dinilai sangat baik karna dengan dialihkannya pegawai KPK menjadi ASN dapat menjadikan pegawai KPK Lebih sejahtera sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik. Namun di sisi lain Hal ini dinilai akan melemahkan pegawai KPK dalam bertugas karna  nilai independensi akan berkurang serta rawannya muncul conflict of interest.

Polemik berlanjut ketika proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang pada prosesnya dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) artinya pegawai yang sudah bekerja di KPK tidak secara langsung diangkat menjadi ASN bahkan beberapa penyidik seniorpun seperti Novel Baswedan tak luput dari Proses ini.

Tes Wawasan Kebangsaan diikuti setidaknya 1.349 pegawai KPK. 1.274 dinyatakan lulus dan 75 Orang dinyatakan tidak Lulus. Dan, yang menjadi sorotan bahwa 75 orang yang dinyatakan tidak Lulus, beberapa orang merupakan orang yang dinilai bekerja cukup baik dan merupakan senior di KPK termasuk Novel Baswedan yang dikenal cukup banyak menangani kasus Korupsi hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya untuk melemahkan KPK dengan cara pengalihan pegawai menjadi ASN. Beberapa yang dinyatakan tidak lulus juga sedang menangani kasus-kasus yang besar termasuk penyidikan tokoh yang saat ini masih menjadi DPO Harun Masiku serta kasus benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.

Hal ini bisa saja merupakan upaya kelompok tertentu untuk menghentikan kasus-kasus yang tengah ditangani oleh beberapa pegawai yang tidak lolos . Serta upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dan bekerja dengan baik dalam penanganan kasus korupsi . meskipun beberapa orang berpendapat bahwa itu merupakan konsekwensi logis dari Tes wawasan kebangsaaan artinya jika memang ke 75 orang yang dinyatakan tidak lolos tidak dapat menjawab dengan baik soal-soal atau pertanyaan yang diberikan oleh penyelenggara Tes Wawasan Kebangsaan .

Beberapa Pegawai yang dinyatakan tidak lulus mengungkapkan bahwa hal ini merupakan penghinaan bagi mereka yang dicap tidak berwawasan kebangsaan meskipun kita ketahui bahwa Novel Baswedan Merupakan lulusan AKPOL dan Sempat Berkarir dikepolisian yang soal kebangsaan dia sudah dapatkan pada saat pendidikan. Lalu muncul lagi isu yang menyatakan bahwa pegawai yang tidak lulus tidak berideologi pancasila dan meyakini paham-paham radikalisme yang dapat terlihat dari beberapa soal-soal yang bocor pun menimbulkan kontroversi.

Saat ini pimpinan KPK kembali membagi ke Tujuh Puluh Lima Pegawai KPK yang tidak lulus menjadi 24 orang yang masih bisa dibina dan kembali bisa diangkat menjadi ASN dan 51 Orang yang memang sudah diberi lampu merah atau tidak bisa dibina lagi . hal ini dinilai merupakan akal-akalan pimpinan KPK untuk seakan akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Hal ini pun juga ditentang dan diprotes oleh pegawai yang menolak untuk dibina dan mereka hanya minta keadilan dan transparansi oleh pimpinan KPK.

Polemik KPK diharapkan dapat di elesaikan secara baik dan adil. Banyak kasus-kasus korupsi yang menunggu untuk ditangani. Jika benar proses ini adalah bentuk upaya untuk melemahkan KPK, bisa kita pastikan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia akan berjalan mundur dan memberikan peluang orang-orang untuk melakukan kejahatan korupsi yang sangat jelas akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa kita, dan kita bisa berkesimpulan bahwa roh dan jiwa KPK telah tiada. Sangat menarik untuk kita tunggu bagian bagian lain dari Polemik KPK yang terjadi saat ini.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT