Beranda Fajlurrahman Jurdi Bisakah Seperti Ini Lagi?

Bisakah Seperti Ini Lagi?

0
Fajlurrahman Jurdi
Fajlurrahman Jurdi

Oleh: Fajlurrahman Jurdi*

Perjalanan kali ini berkesan, karena untuk pertama kalinya saya meninggalkan abang dan dititip ke orang lain. Saya kayaknya bosan juga tinggal terus, tanpa ada gerakan. Saya hanya bisa bergerak terbatas, keluar pagi, mengantar ke sekolah, lalu menunggu sampai siang, setelah itu jemput, singgah makan, lalu pulang ke rumah. Besoknya lagi begitu. Lusanya juga begitu. Jika bosan, singga di café sampai sore, dan balik untuk tidur. Siklus yang ‘meresahkan’, namun harus dijalani, karena akan ada masanya, anak-anak akan tumbuh sendiri.

Saya diundang untuk mengisi Sesi IV Seminar Nasional dan Call For Papers di di Solo. Acara ini adalah kolaborasi MPR RI, MAHUTAMA, Prodi Magister Ilmu Hukum UMS, dan Himpunan Indonesia untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS). Para ahli hukum tata Negara berkumpul, saya terpancing. Apalagi ini diminta oleh Sekjend MAHUTAMA, Doktor Aulya Khasanofa, lelaki tinggi, besar, dan tampannya menghkawatirkan untuk mengisi forum. Ah, sepertinya menarik, karena lama tak pernah ikut-ikut acara beginian.

ADVERTISEMENT

Saya diberi materi yang menurut saya rumit sekali. ‘Pancasila sebagai Darul Ahd Wa-Syahadah’. Saya benar-benar tidak memahami barang ini, meskipun diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah di Makasar 2015, tetapi saya bukan peserta Muktamar. Tak memahami istilahnya. Akhirnya saya banting tulang belajar. Menarik, karena menantang.

Istilah ‘darul ahd’ saya kerepotan memahaminya. “Darul ahd’ diterjemahkan sebagai Negara kesepakan, Negara perjanjian atau Negara konsensus. “Oh, ada titik terang, karena Pancasila adalah hasil kesepakatan”, kata saya dalam hati.

Tetapi muncul pula orang Muhammadiyah yang membedakan ‘negara kesepakatan’ dan ‘negara perjanjian’. Baginya ‘negara kesepakatan’ ada atau muncul saat situasi tenang. Sedangkan ‘negara perjanjian’ justru dilatari oleh situasi perang. Keduanya dibedakan, ‘negara kesepakatan’ disebut darul ahd, sedangkan ‘negara perjanjian’ disebut darul Sulh. Karena saya agak bingung, akhirnya saya tinggalkan perbedaan ini. wkwkwkw

Tetapi ada juga jenis Darul yang lain. Karena ternyata ini berbeda dengan darul islam. Dari Islam ini adalah Negara sepenuhnya dikendalikan dengan syariat dan hukum Islam. Ada juga yang disebut dengan Darul Harb. Negara ini adalah ‘Negara orang-orang kafir yang bersiap memerangi umat Islam. Saya teringat dengan istilah ‘kafir harbi’, yakni kafir yang membangun tipu muslihat untuk menghancurkan umat Islam dan menyerang mereka dari segala penjuru. (yang ahli silahkan tambahkan sendiri).

Masing-masing jenis Darul, memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, dan cara menghadapinya pun tidak sama. Sementara ‘Darul Ahd’, adalah merupakan konstruksi yang dekat sekali dengan Pancasila. Pancasila adalah hasil ‘resultante’, kesepakatan para founding fathers. Semua orang tau, bahwa piagam Jakarta adalah merupakan akar history kesepakatan itu, dan di dalam piagam itu tertulis sesuatu yang cukup penting bagi umat Islam; “Ketuhanan, Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Meskipun akhirnya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, tidak berarti ruh ‘kesepakatan’ dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI berubah. Hanya teks yang berubah, ruhnya tetap sama, bahwa ini adalah hadiah umat Islam terhadap bangsa ini.

Seringkali kita lupa, bahwa yang diubah hanya “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, padahal ada beberapa turunan dari tujuh kata ini yang diubah. Pasal 6, “bahwa presiden harus orang Indonesia Asli dan beragama Islam”, serta Pasal 29 ayat (1) juga diubah. Kata “mukaddimah” diganti dengan “pembukaan”, serta beberapa perubahan lain. Frase-frase ini ringan bagi sebagian orang, tetapi ini dampaknya cukup besar bagi bangsa Indonesia.

Pancasila adalah “kalimatun sawa”, atau semacan resultante. Titik temu. Titik jumpa, titik kompromi yang sungguh mengesankan dari para pendiri bangsa. Dengan Pancasila itu kita bersatu, kita bersama, meskipun kita ragam warna dan rentang jarak yang tak dapat dibayangkan. Pancasila mendesakralisasi perbedaan-perbedaan itu, lalu ‘dihimpun’ dalam nafas yang sama.

Sidang-sidang BPUPKI memilih hal-hal penting, misalnya kenapa jatuhnya tidak ke monarki, bukankan dulu kita adalah serpihan-serpihan monarki yang bertebaran diseluruh Nusantara?. Chusnul Mar’iyah bilag; “Indonesia tidak pernah dijajah, yang dijajah oleh Belanda dan Jepang dulu adalah kerajaan-kerajaan. Kita baru menjadi Indonesia setelah 17 Agustus 1945”, katanya dengan berapi-api.

Kita memilih republik dengan voting. Enam puluh empat orang yang hadir, lima puluh lima orang setuju dengan republik, enam orang memilih kerajaan, dua orang memilih lain-lain, serta satu orang memilih abstain. Begitu juga pada saat memilih batas wilayah, dalam rentang jarak dari mana kemana republik itu berdiri, maka dilakukan juga voting. Namun perlu di ingat, perdebatan anggota sidang BPUPKI sebelum voting menakjubkan, bernas, dan menggali akar histori, filosofis, sosiologis dan kultural sebuah republik yang hendak “ditanam batu bata” pondasinya.

Saya ingin ulang lagi, bagaimana Pancasila yang telah menjadi “kalimatun sawa” bisa terus bertahan. Maka itulah ikhtiar Muhammadiyah, agar apa yang telah disepakati ini, atau Darul Ahdi ini, di isi dengan tindakan, perbuatan, dan perilaku. Inilah yang disebut Darul Syahadah. Saudara dan saya bersaksi, bahwa republik ini harus bergerak maju, tapi dengan syarat, kita bersatu, kita bersama, kita isi dengan pembangunan. Kerja-kerja demokrasi kita harus terarah dan fokus, dukungan kita pada konstitusi tak boleh berhenti, dan nafas Pancasila harus terus berhembus, agar kita bisa menghirup bersama ruhnya. Dengan ruh Pancasila itu, kita meletakkan kebesaran baju kekuasaan kita, menyimpan rapi kesombongan kita di dalam kamar masing-masing, lalu melebur dengan semua orang yang telah menjadi bagian dari kesepakatan itu.

Ingatlah bagaimana Piagam Madinah disetujui. Ada empat puluh tujuh Pasal, ada lebih kurang dua belas suku, meskipun di dalam Pasal dua sampai Pasal sepuluh hanya Sembilan suku yang disebutkan, tapi secara keseluruhan ada 13 suku.

Lihatlah misalnya, Pasal dua puluh empat berbunyi; “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan”. Ada kewajiban memikul ‘biaya bersama’, apabila ada peperangan. Bukankah Yahudi dan Muslim adalah dua agama yang berbeda?. Lalu kenapa harus memikul bersama biaya peperangan?. Pembaca yang baik, Madinah itu Negara, ia Negara kota, yang jauh lebih beradab dan lebih maju konstitusinya, ketimbang sejarah tua di kota Yunani yang seringkali kita kutip secara serampangan dalam segala aras.

Pasal dua puluh lima Piagam Madinah jauh lebih menakjubkan lagi, bahwa “Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”. Pasal ini di junto secara berurut ke Pasal dua puluh enam hingga pasal tiga puluh empat.

Perhatikan bagaimana kalimatnya. Yahudi dan mukminin adalah “satu umat”. Umat dapat berarti warga Negara kota madinah. Umat tidak berarti warga beragama. Karena dalam frase selanjutnya disebutkan “Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka”. Jelas, “umat” dan “agama” dalam kontesk ini berbeda. “Umat” dapat dimaknai sebagai warga Negara kota, sedangkan “agama” adalah keyakinan masing-masing individu warga Negara. Betapa pluralitas dan toleransi itu dahsyat meresap dalam teks piagam Madinah. Dan itu kadang tak menjadi bagian penting dari ajaran kita di sekolah.

Piagama madinah itu meletakkan “kesetaraan” tanpa pamrih, menjamin kebebasan tanpa interupsi, juga menyuruh berdamai suku-suku yang pandai memintal peperangan selama hidup mereka. Adakah yang lebih beradab ketimbang ini?. Adakah yang lebih baik teksnya dibanding apa yang telah ditetapkan oleh seorang lelaki ummi – tak pandai membaca dan tak tau menulis – dari padang pasir yang gersang, lelaki yang terusir dari tanah kelahirannya, diburu seperti hewan oleh tetua dikampungnya, lalu membangun “dinding  peradaban yang tak pernah roboh hingga ribuan sampai dunia ini tiada? Di tanah yang ia singgahi dan menetap disana – Madinah – ia menjadi pemimpin agama dan pemimpin politik yang tak tertandingi dalam sejarah umat manusia?. Muhammad SAW adalah lelaki itu.

Prinsip kesetaraan dan pluralisme piagam madinah itu, senafas dengan ruh piagam Jakarta. Tidak ada yang bisa menolak kesamaan “ruh” dua piagam ini. Yang satu lahir di tanah arab yang tandus dan gersang ribuan tahun yang silam, yang satu lahir ditanah subuh dan basah puluhan tahun yang silam. Keduanya berhembus dari nafas yang sama, transendentalisme dan iman pada hakikat yang Tunggal, Tuhan semesta.

Jika Piagam Madinah menjanjikan kesetaraan, tidakkah Pancasila menjamin juga kesetaraan?. Jika piagam madinah menghimpun dan menjamin pluralitas, bukanlah Pancasila menghimpun warna-warni yang sulit ditemukenali antara satu dengan yang lainnya?. Pancasila menghimpun Seribu Satu (1.001 bahasa) yang berbeda, menyatukan tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam desa, (75.436 desa), ada sembilan ratus sembilan puluh sembilan (919 )nagari di Sumatera Barat, ada delapan ribu empat ratus empat puluh empat (8.444) kelurahan serta lima puluh satu (51) unit pemukiman transmigrasi.

Belum lagi ada enam agama, seratus lima puluh (150) aliran kepercayaan, ada tujuh ratus empat belas (714) suku berdasarkan pidato presiden, tetapi data Badan Pusat Statistik tahun 2019 terdapat seribu  tiga ratus tiga puluh satu (1.331) Suku. Ini kekayaan yang luar biasa. Ini pluralitas yang tak tertandingi dan ini tentu ini diferensiasi yang Allah hibahkan kepada bangsa ini.

Jika Melihat Keragaman yang rumit itu, kita bersatu karena apa?. Jika melihat rentang jarak dan kondisi geografis, dan merenungi dengan pikiran yang mendalam, tidak ada faktor material apapun yang menyebabkan kita harus bersatu sebenarnya. Begitu juga jika memandang sisi “iman” individu, jelas kita akan bercerai. Apalagi jika membangun ide dan pikiran kelas, akan runtuh kebersamaan dan persatuan kita. Dan pasti tak ada persatuan jika kita masing-masing berdiri dalam ego kedaerahan, sudah lama kita perang saudara. Lalu kita disatukan oleh apa?. Saya menyebut ada “ruh” yang bergerak tanpa kelas, tanpa agama, tanpa suku yang menyatukan partikel-partikel yang berbeda itu. Ruh itu yang saya sebut dengan Volkgeist. Volkgeist itu apa?. Volkgeist adalah “jiwa bangsa”, dan jiwa bangsa itu adalah Pancasila.

Pancasila adalah “Trajectory” yang berhasil menembus batas dan sekat. Dan Pancasila yang dimaskud disini adalah pancasila yang “ruh”nya adalah piagam Jakarta. Lihatlah Apa isi Dekrit Presiden lima Juli 1959 saat kembali ke UUD 1945. Kata dia “Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”.

Jelaslah bahwa Konstitusi kita, berakar pada piagam Jakarta. Dibolak balik bagaimanapun anda menafsirkan, sejarah dan teksnya akan berbicara sendiri, kecuali hati nurani dan pikiran anda kurang waras.

Maka ketika Muhammadiyah memberi makna bahwa Pancasila adalah “Darul Ahdi Wa-Syahadah”, sesungguhnya organisasi tua ini sedang mengingatkan kembali kepada segenap manusia Indonesia untuk merenung ulang, bahwa Pancasila adalah “kalimatun sawa”. Titik temu. Jalan setapak yang dilalui bersama.

Menarik mengutip kalimat Kiai Yunahar Ilyas, bahwa Kata Syahadah merujuk ayat wakadzalika ja’alnakum ummatan wasathan litakunu syuhada ‘alanasi wayakuuna alarasulu ‘alaikum syahida… Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat tengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al Baqarah [2] : 143).

Karena itu, syahadah adalah referensi dan usaha untuk mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi kesepakatan dalam Pancasila, sebagaimana Rasulullah tidak pernah berkhianat sejengkalpun terhadap isi Piagam Madinah.
Kita bersatu, Kita Bersama, Kita bergandengan Tangan, Kita menuju Indonesia berkemajuan.

*) Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments
ADVERTISEMENT