Beranda Kampus Kerjasama Bappenas, FH Unhas Gelar FGD Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan...

Kerjasama Bappenas, FH Unhas Gelar FGD Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

0

MataKita.co, Makassar – Menjelang berakhirnya periode pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, diperlukan penyusunan RPJPN dan RPJMN periode selanjutnya untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu Direktorat Hukum dan Regulasi  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia menggandeng Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (unhas) untuk menyelenggarakan FGD Penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Pendalaman isu-isu yang akan diangkat dalam Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 adalah lingkup Hukum dan Regulasi, dengan dilakukan FGD bersama akademisi dan stakeholder. Secara khusus FGD bagian Indonesia Tengah akan membahas 3 (tiga) isu antara lain Pembaharuan Sistem Hukum Perdata, Kelembagaan Hukum, serta Hukum Teknologi Informasi. Isu-isu tersebut perlu mendapatkan perhatian besar karena memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan publik pada masa kini maupunmasa yang akan datang. Kegiatan ini dipusatkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kegiatan ini bertujuan tujuan untuk menerima sumbang pemikiran dan masukan konkrit dari setiap narasumber khususnya yang berkaitan dengan perbaikan sistem hukum perdata, penguatan kelembagaan hukum, hukum dan teknologi informasi. Masukan dari para narasumber akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan background study RPJPN 2025- 2045 dan RPJMN 2025-2029 lingkup hukum dan regulasi.

ADVERTISEMENT

Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting. Misalnya jika ditinjau dari aspek Disrupsi Teknologi, terdapat kelemahan dalam hal belum maksimalnya pelaksanaan Sidang Elektronik di seluruh wilayah Indonesia, belum maksimalnya implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di seluruh wilayah Indonesia (khususnya pada pelayanan publik), pembentukan dan penegakan hukum siber, konsisten, dan berkelanjutan yang didorong dengan pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi, tanpa mengurangi kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.”

“Dengan adanya isu-isu tersebut, maka diperlukan pendalaman lebih lanjut guna memperbarui peta masalah pada isu tersebut serta menjadi upaya mencari solusi dan membentuk strategi terbaik yang dapat disampaikan dalam dokumen perencanaan Indonesia. Melalui FGD pada hari ini diharapkan dapat menjawab isu-isu yang dimaksud” jelas Guru Besar Fakultas Hukum unhas ini.

Kegiatan tersebut berlangsung di baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H Fakultas Hukum Unhas, secara hybrid. Hadir sebagai narasumber antara lain Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bivitri Susanti S.H., LL.M.,  selaku Akademisi Ahli Kelembagaan Hukum, Sekolah Tinggi Hukum  Indonesia Jentera, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., M.H., LL.M., selaku Akademisi Ahli Kelembagaan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Dian Rositawati, S.H., M.A., Ph.D., selaku Peneliti Senior Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Prof. Dr. I Wayan Windia, S.H., M.Si., selaku Guru Besar Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Warida Syafie, selaku Direktur Eksekutif Institute of Community Justice, dan Evandri Patouw, selaku Praktisi Hukum dan Teknologi Informasi, CEO, Indexalaw. Selain itu, kegiatan ini juga di hadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H selaku Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT