Oleh: Nurhayati
(Kader Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Komisariat UNM)
Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) GOWA merupakan sebuah lembaga independen yang berdiri pada 1966 silam. Secara struktural, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa memiliki Koordinatorat sendiri, Sedangkan Perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan menaungi komisariat yang menjadi perpanjangan tangan organisasi. Seluruh elemen ini terintegrasi pada satu otoritas yang disebut sebagai Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPMA GOWA.
Hingga pertengahan tahun 2025, kepengurusan DPP HIPMA GOWA masih berada dibawah kepemimpinan kakanda Gunung Sumanto, S.H yang secara formal memiliki masa jabatan 2022-2024. Namun realitas menunjukan bahwa kepengurusan ini berjalan melewati batas konstitusional yang telah ditetapkan, yakni hingga akhir tahun 2024. Ada apa demikian?
Musyawarah Besar (Mubes) HIPMA GOWA sebagai forum tertinggi untuk regenerasi kepemimpinan dalam tubuh organisasi tersebut seharusnya sudah terlaksana di akhir penghujung tahun 2024. Konstitusi secara sah membatasi masa jabatan DPP HIPMA GOWA hanya selama dua tahun. Lalu mengapa sampai sekarang Mubes HIPMA GOWA belum menemui titik terang untuk terselenggara?
Alasan tertundanya Mubes yang disampaikan DPP HIPMA GOWA kepada jajaran Koordinatorat dan komisariat adalah keinginan membuat Mubes di periode ini lebih progresif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. DPP Berwacana untuk menyelenggarakan agenda Pra-Mubes sebagai langkah awal untuk memudahkan memudahkan penyusunan dan penetapan kriteria calon ketua umum, mekanisme Mubes, pembahasan AD/ART dan yang lainnya.
Hanya saja, sampai pertengahan tahun 2025, realisasi dari agenda Pra-Mubes belum ada tanda-tanda konkret. Niat membuat perubahan ternyata berakhir menyepelekan waktu pelaksanaan.
Ketidakhadiran agenda yang dijanjikan ditambah dengan minimnya informasi yang diberikan DPP HIPMA GOWA kepada jajaran dibawahnya memunculkan kegelisahan terhadap kalangan kader dan pengurus tatanan Koordinatorat dan Komisariat. DPP HIPMA GOWA seakan bungkam persoalan Mubes yang seharusnya telah terlaksana sejak tahun lalu. Tak ada transparansi antar DPP ke koordinatorat dan Komisariat, apakah suatu kesengajaan? Dalam konteks ini muncul dugaan kuat apakah memang DPP HIPMA GOWA diduga sedang mempertontonkan praktik power clingin?
Power clingin secara umum merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan seseorang yang enggan melepaskan kekuasaan atau jabatan, bahkan ketika jabatannya telah berakhir. Mengaitkannya dengan DPP HIPMA GOWA tentunya sangat selaras. Menunda Mubes sama halnya dengan melakukan praktik power clingin.
Tidak adanya transparansi DPP HIPMA GOWA perihal Mubes ke koordinatorat dan Komisariat HIPMA GOWA tentunya melahirkan banyak spekulasi liar termasuk adanya dugaan praktik power clingin. Apapun alasannya hanya pihak eksklusif DPP HIPMA GOWA yang mengetahuinya mengapa Mubes tak kunjung terselenggara.
Hanya satu yang jelas dalam hal ini, stagnasi dalam penyelenggaraan Mubes HIPMA GOWA membawa konsekuensi serius bagi DPP HIPMA GOWA hingga ke koordinatorat dan Komisariat. Dampak secara internal yang perlu diperhatikan yakni menurunnya tingkat kepercayaan Koordinatorat dan Komisariat kepada DPP HIPMA GOWA. Lebih jauh, reputasi nama besar HIPMA GOWA akan tercoreng.
Tak hanya itu, dampak buruk lainnya yang akan terjadi atas penundaan Mubes HIPMA GOWA pasti akan menjadi contoh buruk bagi struktural dibawahnya. Fenomena mulai tercermin dari Koordinatorat dan Komisariat yang mulai menunda pelaksanaan forum-forum strategis seperti Musyawarah Koordinatorat (MUSKOR) dan Musyawarah Komisariat (Muskom).
DPP sejatinya memiliki peran sentral sebagai role model bagi Koordinatorat dan komisariat di HIPMA GOWA dalam menjalankan tanggung jawab secara konstitusional sesuai yang tertuang dalam AD/ART dan Rambu-Rambu Organisasi (RRO). Jika sekelas DPP saja seakan menyepelekan hal demikian, maka tidak mungkin kecenderungan serupa akan direplikasi oleh struktur dibawahnya.
Transparansi DPP HIPMA GOWA kepada Koordinatorat dan Komisariat perlu diperhatikan agar DPP HIPMA GOWA tetap dipercayai oleh elemen HIPMA GOWA. Jika memang yang substansial tentu akan lebih baik jika hal tersebut disampaikan secara terbuka. Transparansi lah untuk menjaga kepercayaan. Karena transparansi tidak hanya sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan strategi keberlanjutan organisasi dalam menjaga kredibilitas, loyalitas kader, dan keberlangsungan sistem kaderisasi secara konstitusional.
