Oleh : Ahmad Sukarno, S.IP, M.Adm.SDA
(Widyaiswara Ahli Muda Pusjar SKMP LAN RI)
Konsep Valensi Administrasi dibangun dari kata Valensi dan Administrasi. Definisi Valensi berasal dari kata latin valentia, yang berarti kekuatan atau kapasitas, dan ini berkaitan dengan gabungan kekuatan dari satu unsur. Valensi suatu unsur adalah jumlah ikatan yang akan dibuat oleh unsur tersebut. (https://id.wikipedia.org/wiki/Valensi). Sedangkan definisi Administrasi adalah serangkaian aktivitas organisasi yang melibatkan dua orang atau lebih menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Berangkat dari definisi sederhana ini kemudian penulis mencetuskan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa “Administrasi Publik dibangun dari serangkaian unsur (komponen) yang saling mengikat karena adanya kekuatan untuk membentuknya sehingga tercipta unsur-unsur dari Administrasi Publik itu sendiri. Tidak ada unsur yang berdiri sendiri, sudah merupakan hukum alam bahwa unsur-unsur dalam kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri, demikian halnya dengan unsur dari Administrasi Publik. Organisasi dibangun dengan banyak unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Valensi Administrasi meminjam rumus kimia seperti H2O atau Air dimana dibangun dari unsur dua atom Hidrogen terikat dengan satu atom Oksigen. Penekanan pada konsep ini adalah kekuatan ikatan unsur, bilamana dalam sebuah sistem yang terbangun dari organisasi mengalami gangguan, maka periksa kembali unsur-unsur yang saling mengikat, apakah terdapat unsur yang bermasalah? Apakah terdapat unsur yang lepas dari pengamatan dan tidak dilakukan perbaikan? Apakah terdapat unsur yang nilai kekuatannya melebihi dari seharusnya, atau dapat dibahasakan unsur A yang bermasalah, namun unsur B yang dikoreksi? Hal ini merupakan fokusing dari bagaimana melihat dan memaknai dari Valensi itu sendiri.
Administrasi Publik memang sangat rumit dan dibangun oleh banyak dimensi misalnya, organisasi, manusia, anggaran, prosedur, tatalaksana, teknologi, sarana dan prasarana, dan masih banyak dimensi lainnya sehingga membentuk jaring laba-laba bagaikan satu sistem yang saling terkoneksi dan mempengaruhi. Dimensi organisasi sangat berkaitan dengan unsur struktur, kewenangan, departementalisasi atau devision of work, span of control, tata kerja, dan sebagainya. Unsur-unsur ini saling mengikat sehingga membentuk jaring laba-laba, ikatan antar unsur dibangun dari adanya kekuatan ikatan.
Pengembangan konsep valensi ini selanjutnya mengukur berapa besar kekuatan ikatan agar unsur-unsur yang saling terkait tersebut dapat membentuk organisasi yang tepat. Oleh karena itu, pada dimensi organisasi ini harus diperhatikan unsur-unsurnya, bilamana terdapat unsur yang bukan menjadi valensi dimensi organisasi dapat dipastikan kebijakan yang diputuskan untuk menyelesaikan masalah terkait organisasi tidak berkualitas. Mengingat Administrasi Publik dibangun dari berbagai macam dimensi, sangat perlu bagi anggota organisasi memahami dimensi-dimensi tersebut, jangan sampai dimensi organisasi yang bermasalah, namun yang diobati adalah dimensi SDM nya.
Pengalaman penulis ketika melakukan penelitian di lapangan, kondisi perkantoran pemerintah daerah memang masih ada yang kurang layak sarana dan prasarananya sementara disisi lain, dalam penilaian kualitas pelayanan publik, aspek sarana dan prasarananya menjadi indikator penilaian. Membangun citra pelayanan kepada masyarakat dengan memodernisasi unit layanan pemerintah memang menjadi keharusan dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang dilayani. Namun, perlu diketahui juga bahwa modernisasi sarpras membutuhkan anggaran. Selain itu, aspek pelayanan publik juga saat ini membutuhkan sentuhan teknologi informasi dan konsekuensinya juga membutuhkan anggaran karena teknologi informasi itu, baik hardware maupun software seringkali memerlukan upgrade atau pembaharuan teknologi.
Dimensi sarpras dan dimensi anggaran adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Pemerintah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan yang terbatas, maka modernisasi sarpras perkantoran memerlukan perencanaan yang multiyears. Disisi lain, ada pertentangan modernisasi sarpras dengan membangun sistem teknologi informasi dimana kehadiran teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan justru seakan-akan membuat sarpras publik menjadi kurang efektif lagi. Loket pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan dan yang dipersyaratkan dalam penilaian kualitas pelayanan publik sudah tidak relevan lagi dengan kehadiran aplikasi pelayanan yang terintegrasi dalam smartphone masyarakat.
Demikian dalam konsep Valensi Administrasi yang digagas oleh penulis menekankan bahwa mengelola organisasi yang juga merupakan salah satu bagian dari administrasi harus memperhatikan dimensi-dimensi yang membangun administrasi itu sendiri dan dalam pengembangan konsep ini akan mengukur kekuatan interaksi antar unsur sehingga rumusan kekuatan ikatan menentukan kebijakan yang tepat dalam mengelola organisasi pemerintah.
