Matakita.co, Jakarta — Partai Masyumi menyuarakan peringatan keras terhadap kondisi kebangsaan Indonesia yang dinilai berada di titik rawan. Dalam pernyataan sikap bertajuk “Integritas Bangsa: Selamatkan Indonesia dari Disintegrasi dan Cengkeraman Oligarki”, Masyumi menilai krisis integritas elite dan menguatnya politik transaksional berpotensi menggerus keadilan, persatuan, hingga legitimasi negara.
Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, menegaskan bahwa ancaman terbesar Indonesia saat ini bukan datang dari luar, melainkan dari pembusukan internal. Menurutnya, sejarah peradaban membuktikan bahwa runtuhnya sebuah negara kerap diawali oleh hancurnya integritas penguasa dan hilangnya kepercayaan rakyat.
“Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh,” ujar Ahmad Yani dalam pernyataan resminya di Jakarta (2/1/2026)
Integritas Penguasa Dinilai Melemah
Masyumi menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap elite politik. Mereka merujuk pada berbagai survei yang menunjukkan politisi sebagai kelompok paling tidak dipercaya masyarakat. Selain itu, skor Survei Penilaian Integritas yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi masih berada pada kategori rentan korupsi.
Ledakan ribuan kasus korupsi sepanjang 2024–2025, menurut Masyumi, menjadi indikator nyata bahwa sistem pengawasan dan keteladanan elite belum berjalan efektif.
Demokrasi Biaya Tinggi dan Jerat Oligarki
Dalam pernyataannya, Masyumi juga mengkritik praktik demokrasi transaksional yang dinilai melahirkan “politik ijon”. Biaya politik yang tinggi mendorong kandidat pemimpin menggadaikan kewenangan kepada pemodal besar.
Akibatnya, kebijakan publik dianggap lebih berpihak pada kepentingan oligarki ketimbang kebutuhan rakyat. Kondisi ini, menurut Masyumi, menciptakan ketimpangan pembangunan serta memperlemah upaya pemberantasan korupsi.
Ketimpangan Pusat dan Daerah
Masyumi menilai kebijakan resentralisasi kewenangan perizinan berpotensi menggerus semangat otonomi daerah. Daerah, kata mereka, semakin sering diposisikan sebagai objek eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali yang memadai.
Situasi tersebut dinilai dapat memicu rasa ketidakadilan yang berbahaya bagi keutuhan nasional apabila tidak segera dikoreksi melalui kebijakan yang lebih adil dan partisipatif.
Budaya Politik Uang dan Krisis Keteladanan
Tak hanya elite, Masyumi juga menyoroti kerusakan integritas di tingkat masyarakat. Mereka mengutip data Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan meningkatnya sikap permisif terhadap praktik korupsi dan politik uang.
Fenomena ini diperparah oleh minimnya keteladanan elite serta kesenjangan ekonomi yang masih terasa di tengah masyarakat.
Tuntutan kepada Presiden
Atas dasar itu, Masyumi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, di antaranya membersihkan kabinet dari figur yang dinilai terafiliasi dengan oligarki, melakukan reformasi sistem politik untuk menekan biaya Pemilu, serta mengembalikan semangat otonomi daerah yang berkeadilan.
Selain itu, Masyumi mendorong pendidikan politik anti-suap secara masif dengan melibatkan tokoh agama dan ormas. Mereka mengusulkan agar fatwa keharaman suap Pemilu dari Majelis Ulama Indonesia dijadikan gerakan moral nasional.
Masyumi menegaskan bahwa seluruh pernyataan dan tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia.
“Ini bukan seruan perlawanan, melainkan panggilan nurani agar negara kembali berdiri di atas integritas dan keadilan,” tutup Ahmad Yani.
