MataKita.co, Makassar – Polemik terkait belum adanya regulasi khusus yang memperjelas posisi operator sekolah menjadi permasalahan yang perlu untuk diselesaikan. Hal ini menyebabkan upah atau honorarium yang diberikan oleh satuan pendidikan (sekolah) yang rata-rata berada di bawah kelayakan (UMR). Itupun mereka terima sekali dalam satu triwulan. Keadaan ini diperparah lagi dengan muncul beberapa kasus, seperti kriminalisasi terhadap Operator Sekolah karena ptk terlambat menerima sertifikasi, pihak yang selalu dipersalahkan terkait aneka data di sekolah, sampai pada peran ganda yang harus dimainkan kawan-kawan operator untuk mengerjakan aneka data dan aplikasi di sekolah. Hal ini mendorong Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Sulawesi Selatan untuk mengadakan tudang sipulung untuk memperjuangkan hal ini.
Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Makassar, Darma kepada matakita (30/12/2018) mengatakan bahwa peran operator sekolah sangat penting disekolah. olehnya itu perlu adanya perhatian pemerintah. Perhatian yang di maksud disini adalah adanya regulasi yang jelas untuk operator sekolah.
“Kita butuh perwakilan diparlemen dari basic pendidikan khususnya operator sekolah. Hal ini akan sangat berpengaruh bila ada yang memperjuangkan nasib kita di parlemen. Kalau tidak ada, siapa yg akan mennyuarakan nasib kita. Padahal seluruh kebijakan baik pendidikan disanalah palu itu di ketuk” Jelas Magister Pendidikan Universitas Negeri Makassar ini.
“Insyallah, salah satu alasan saya untuk menjadi calon anggota DPRD adalah memperjuangkan perbaikan pendidikan. Tentu didalamnya juga nasib tenaga pendidik dan operator sekolah. Selama puluhan tahun saya aktif sebagai tenaga pendidik dan juga saat ini sebagai operator sekolah, sehingga saya merasakan betul bagaimana kondisi tenaga pendidik dan operator sekolah. Mariki sama – sama berjuang, saya siap mengawal aspirasita semua” Jelas kepala sekolah TK Resky mulia
