MataKita.co, Makassar — Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler mendapat penilaian cenderung positif dari kalangan pengamat. Direktur Profetik Institute sekaligus pengamat politik, Asratillah, menilai bahwa sejumlah indikator makro menunjukkan arah perbaikan yang cukup signifikan di Luwu Timur.
“Kalau kita melihat satu tahun kepemimpinan Ibas–Puspa, gambaran umumnya cenderung positif. Ada indikator yang cukup jelas dan terukur. Angka kemiskinan turun ke sekitar 5,79 persen, lalu tingkat pengangguran juga menurun dari sekitar 4,58 persen menjadi kurang lebih 3,70 persen,” ujar Asratillah. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan mencerminkan mulai dirasakannya dampak kebijakan oleh masyarakat.
Selain itu, indeks kepuasan masyarakat yang berada di kisaran 89 persen dinilai menjadi sinyal kuat bahwa publik merasakan perbaikan layanan dan kehadiran pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu kekuatan utama kepemimpinan Ibas–Puspa terletak pada keberanian mengeksekusi program sejak awal masa jabatan.
“Biasanya tahun pertama itu fase adaptasi, tapi di Luwu Timur justru sudah ada hasil yang bisa ditunjukkan. Perbaikan layanan perizinan, dorongan terhadap UMKM, dan penguatan birokrasi menjadi faktor yang mendorong pergerakan ekonomi lokal,” jelasnya. Ia menambahkan, langkah ini penting untuk menghindari jebakan perencanaan tanpa implementasi yang kerap terjadi di banyak daerah.
Dari sisi sosial, Asratillah juga menilai kondisi daerah relatif kondusif. Tingkat kerukunan sosial yang mencapai sekitar 80,84 persen mencerminkan stabilitas yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan. “Ketika masyarakat merasa aman dan rukun, kebijakan pemerintah lebih mudah dijalankan. Di sini terlihat kombinasi antara kinerja teknokratis dan kemampuan menjaga kohesi sosial,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Ia menilai perlu pendalaman terhadap kualitas dan pemerataan dampak kebijakan. “Kita belum melihat apakah penurunan kemiskinan itu merata atau hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Begitu juga dengan pengangguran, perlu dilihat kualitas pekerjaannya,” ujarnya.
Ke depan, Asratillah menyarankan tiga hal utama yang perlu diperkuat, yakni peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta menjaga konsistensi program unggulan. “Fondasinya sudah ada, tinggal bagaimana menjaga ritme kerja ini agar tidak kehabisan energi di tengah jalan,” pungkasnya.
