Matakita.co, Makassar Dewan Kehormatan Penyelgara Pemilu (DKPP) RI menggelar Seminar Nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi” yang dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., Fakultas Hukum Unhas tersebut dihadiri Ketua DKPP RI beserta jajaran, pimpinan Unhas dan UMI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Acara diawali sambutan Wakil Rektor Bidang IV Unhas, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., kemudian dilanjutkan Wakil Rektor Bidang II UMI, Prof. Dr. Ir. Zakir Sabara H.W., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 terdapat sekitar 600 aduan yang masuk ke DKPP. Menurutnya, angka tersebut menjadi indikator pentingnya penguatan etika dalam penyelenggaraan pemilu.
“Melalui kerja sama penelitian dan nota kesepahaman hari ini, DKPP sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan dunia akademik. Kami berharap dari Unhas dan UMI lahir calon-calon pemimpin dan kepala daerah yang berintegritas. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mengawal etika bernegara,” ujar Heddy.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Wakil Rektor IV Unhas Prof. Adi Maulana, serta Wakil Rektor II UMI Prof. Zakir Sabara. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Sekretariat DKPP dan Fakultas Hukum Unhas yang diwakili Sekretaris DKPP Drs. Syarmadani dan Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. Sejumlah narasumber hadir dari berbagai lembaga, di antaranya Dr. Ratna Dewi Pettalolo dari DKPP RI, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar dari Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. H. La Ode Husen dari UMI, Hasbunallah dari KPU, serta Mardiana Rusli dari Bawaslu Sulawesi Selatan.
Para narasumber menekankan pentingnya integritas dan etika sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkuat pelembagaan etik demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
