MataKita.co, Pangkep — Fraksi Amanat Bangsa DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti sejumlah poin strategis dalam Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi gabungan PAN dan PKB itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pangkep. Kamis, (3/9/2026).
Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Muh. Fadhlan, mengatakan perubahan APBD harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Besarnya anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran utamanya adalah seberapa jauh anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, membuka kesempatan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Fadhlan.
Ketua Fraksi Amanat Bangsa, Abd. Rauf mencatat pendapatan daerah dalam perubahan APBD meningkat dari Rp1,279 triliun menjadi Rp1,291 triliun atau bertambah sekitar Rp12,97 miliar. Sementara belanja daerah naik lebih besar, dari Rp1,279 triliun menjadi Rp1,403 triliun atau bertambah sekitar Rp124,95 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan defisit sekitar Rp111,97 miliar yang akan ditutup melalui penggunaan SiLPA. Fraksi meminta penggunaan SiLPA dilakukan transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
“Penggunaan SiLPA harus dijelaskan secara terbuka, jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya dalam pelaporan Fraksi.
Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Fadhlan kembali menyoroti kenaikan PAD dari Rp251,89 miliar menjadi Rp259,56 miliar. Namun, penerimaan pajak daerah justru turun sekitar Rp100 juta. Kenaikan belanja operasi sekitar Rp47,48 miliar, termasuk belanja pegawai yang meningkat Rp23,54 miliar, juga diminta dapat dipertanggungjawabkan dan berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik.
“Peningkatan belanja pegawai harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fadhlan.
Fraksi Amanat Bangsa juga memberi perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan mengingat Pangkep memiliki wilayah daratan dan kepulauan.
Anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencapai sekitar Rp112,16 miliar, meningkat Rp57,16 miliar. Sementara program penyelenggaraan jalan mendapat alokasi sekitar Rp70,47 miliar. Fraksi meminta pemerintah daerah membuka lokasi prioritas dan target fisik pembangunan kepada DPRD dan masyarakat agar pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Prioritas lokasi dan target fisiknya perlu dibuka secara jelas kepada DPRD dan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
Kebutuhan masyarakat kepulauan, seperti transportasi laut, pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, perikanan dan penguatan ekonomi masyarakat juga diminta menjadi perhatian.
Di sektor pelayanan dasar, anggaran pendidikan mencapai Rp471,79 miliar dan kesehatan Rp308,91 miliar. Fraksi meminta peningkatan anggaran tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau.
Fraksi Amanat Bangsa juga mendesak percepatan penyelesaian RTRW Pangkep. Menurut Fadhlan, kepastian tata ruang penting sebagai dasar pembangunan, investasi dan pengembangan wilayah.
“Pemerintah daerah perlu menetapkan langkah dan target yang jelas agar dokumen RTRW dapat segera diselesaikan dan menjadi pedoman dalam pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM, koperasi, petani serta nelayan. Potensi kelautan, perikanan, pertanian dan pariwisata juga dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Fraksi turut menyoroti kenaikan belanja tidak terduga dari Rp3 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Penggunaannya diminta selektif, transparan dan sesuai ketentuan.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Amanat Bangsa menyatakan Ranperda Perubahan APBD Pangkep 2026 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,” jelas Fadhlan.
