MataKita.co, Makassar — Perdamaian tidak sekadar ditandai dengan berakhirnya perang atau kekerasan. Bagi masyarakat pascakonflik, perdamaian juga membutuhkan pemulihan institusi, hubungan sosial, ekonomi, dan rasa aman.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Peace, Peacebuilding, and Japan’s Cooperation in Peacebuilding” yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Hasanuddin bersama Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Unhas, Rabu (2/9/2026).
Kuliah umum tersebut diikuti lebih dari 80 mahasiswa mata kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang serta sivitas akademika yang tertarik pada isu perdamaian dan kebijakan luar negeri Jepang.
Hadir sebagai pembicara utama, Prof. Ako Muto, Ph.D., Specially Appointed Professor pada Master of Social Development and Administration Course, Graduate School of Social Design Studies, Rikkyo University, Jepang.
Dalam pemaparannya, Muto mengajak peserta memahami perkembangan konsep perdamaian, mulai dari teori hingga penerapannya dalam kerja sama internasional Jepang di sejumlah wilayah pascakonflik.
Salah satu konsep yang dibahas adalah pemikiran Johan Galtung (1969) mengenai negative peace dan positive peace. Negative peace merujuk pada kondisi tanpa kekerasan langsung, sedangkan positive peace menuntut terciptanya kondisi sosial yang adil.
Karena itu, menurut Muto, perdamaian jangka panjang membutuhkan pemulihan sosial atau social repair, bukan sekadar penghentian perang.
Ia juga menjelaskan pendekatan liberal peacebuilding yang menempatkan ekonomi bebas dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari landasan perdamaian. Berbagai kritik terhadap pendekatan tersebut turut dibahas.
Selain itu, Muto mengulas empat pendekatan dalam “An Agenda for Peace” (1992), yaitu diplomasi preventif, peacemaking, peacekeeping, dan post-conflict peacebuilding.
Peran Jepang di Mindanao
Kerangka teoretis tersebut kemudian dikaitkan dengan pengalaman Jepang dalam mendukung proses perdamaian. Salah satu aktor penting dalam upaya itu adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).
Melalui sejumlah program, JICA berkontribusi membangun negara dan masyarakat yang tangguh di wilayah pascakonflik. Mindanao, Filipina, menjadi salah satu contoh keterlibatan Jepang dalam proses tersebut.
“Mindanao di Filipina adalah salah satu contoh yang menarik. Di wilayah ini, Jepang melalui MOFA dan JICA turut berkontribusi dalam proses perdamaian,” kata Muto.
Menurut dia, keterlibatan Jepang tidak hanya mencakup fasilitasi perundingan, tetapi juga penguatan tata kelola serta pembangunan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pengalaman sejarah Jepang turut memengaruhi pendekatan tersebut. Hiroshima yang hancur akibat bom atom pada 1945 memberikan pelajaran penting mengenai rekonstruksi dan pemulihan masyarakat.
Pengalaman itu kemudian dibagikan melalui berbagai program pelatihan JICA kepada peserta dari negara-negara yang mengalami konflik dan membutuhkan pemulihan.
Diskusi juga mengaitkan pengalaman Jepang dengan keterlibatan Indonesia dalam International Monitoring Team (IMT) di Mindanao. Tim tersebut bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Jepang juga terlibat dalam forum tersebut.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa perdamaian merupakan kerja lintas negara. Negara yang tidak mengalami konflik secara langsung dapat mengambil peran sebagai mediator, pemantau, ataupun mitra pembangunan.
Mahasiswa turut menyoroti perkembangan hubungan Indonesia dan Jepang yang semakin mencakup bidang keamanan dan pertahanan. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa peacebuilding berkaitan erat dengan isu keamanan, pembangunan, tata kelola, dan kepentingan strategis negara.
Dorong kolaborasi Unhas dan Rikkyo University
Kuliah umum dibuka oleh Koordinator Mata Kuliah Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Jepang Prodi HI Unhas, Ishaq Rahman, S.IP., M.Si.
Dalam pengantarnya, Ishaq menjelaskan relevansi pembahasan peacebuilding dengan berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
“Perdamaian bukan saja kondisi tidak ada peperangan. Perdamaian, terutama dalam perspektif Jepang, merambah ke wilayah pembenahan institusi, bahkan hingga penanganan bencana alam,” ujar Ishaq.
Sementara itu, perwakilan CPCD Unhas, Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memperluas pemahaman mahasiswa mengenai perdamaian dan resolusi konflik.
“Kami berharap dapat terbangun kolaborasi yang lebih intensif dan nyata antara Universitas Hasanuddin dan Rikkyo University dalam isu ini,” kata Andi Yani.
Diskusi dimoderatori anggota tim pengajar mata kuliah tersebut, Rhin Khairina Rahmat, S.IP., M.Si.
Kuliah umum ini memperlihatkan bahwa peacebuilding berada di persimpangan antara teori perdamaian, sejarah, diplomasi, pembangunan, tata kelola, dan keamanan. Perdamaian tidak berhenti pada upaya mengakhiri perang, tetapi juga menciptakan kondisi yang mencegah konflik kembali terjadi. (*/hi/rhin)
