Oleh : Adam Malik
(peneliti Profetik Institute dan Pengurus MAPPS)
Semalam (4/10/2026), setelah beberapa minggu kami tidak ngopi dan tidak bersua, saya kembali duduk satu meja dengan senior saya di IMM, Kak Rizal Pauzi, seorang dosen FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus inisiator Masyarakat pemerhati dan pengguna transportasi online (MAPPS). Kami saling bertanya kabar, bercerita sedikit tentang kesibukan masing-masing, kemudian memesan kopi hitam seperti biasanya. Pertemuan yang awalnya hanya ingin melepas rindu dan bertukar kabar itu akhirnya berubah menjadi diskusi panjang, terutama ketika Kak Rizal mulai menjelaskan persoalan kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan masa depan driver ojek online.
Sebagai inisiatoMAPPS, Kak Rizal banyak bersentuhan dengan persoalan sosial dan kebijakan publik, sehingga pembicaraan malam itu tidak berhenti pada perdebatan sederhana mengenai apakah driver ojek online harus menjadi pekerja tetap atau tetap sebagai mitra. Ia menjelaskan beberapa hasil percakapan dan wawancara yang dilakukan dengan driver ojek online. Dari penjelasan tersebut, saya menangkap satu persoalan penting: ternyata tidak semua driver menginginkan hubungan kerja yang semakin mengikat dengan perusahaan platform.
Menurut Kak Rizal, sebagian driver justru keberatan apabila status mereka diarahkan menjadi seperti pekerja tetap. Bukan karena mereka menolak perlindungan, tetapi karena mereka masih membutuhkan keleluasaan untuk menentukan sendiri kapan bekerja dan kapan menggunakan waktu untuk kebutuhan lainnya. Bagi sebagian driver, kemampuan mengatur waktu merupakan alasan penting mengapa mereka memilih pekerjaan sebagai driver ojek online. Mereka tidak hanya mencari pendapatan, tetapi juga mencari bentuk pekerjaan yang dapat menyesuaikan dengan kehidupan mereka.
Kak Rizal kemudian memberikan gambaran yang sederhana tetapi menarik. Ada driver yang pada pagi hari harus mengantar anaknya ke sekolah sebelum mengaktifkan aplikasi. Setelah urusan keluarga selesai, barulah ia bekerja dan menerima order. Bagi saya, contoh ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan teknis dalam aplikasi, karena di baliknya terdapat kehidupan keluarga, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan pribadi yang ikut menentukan kapan seseorang bekerja.
Saya mendengarkan penjelasan itu sambil berpikir bahwa persoalan ini memang tidak cukup dibaca melalui pertanyaan apakah driver harus menjadi pekerja atau tetap sebagai mitra. Kak Rizal kemudian menjelaskan bahwa persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memberikan perlindungan tanpa menghilangkan fleksibilitas. Sebab, apabila perlindungan diberikan dengan cara yang membuat seluruh driver harus mengikuti pola kerja yang terlalu mengikat, kebijakan tersebut berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan sebagian driver yang sejak awal memilih pekerjaan platform karena fleksibilitasnya.
Penjelasan Kak Rizal itu kemudian saya coba hubungkan dengan kajian yang lebih luas. Kajian INDEF menggunakan survei Tenggara Strategic menunjukkan bahwa 52 persen pengemudi memilih tetap sebagai mitra dengan jam kerja fleksibel, sementara 33 persen memilih tetap sebagai mitra tetapi mendapatkan manfaat dasar tambahan seperti BPJS dan asuransi kecelakaan. Sementara itu, hanya 15 persen yang memilih status karyawan tetap dengan upah minimum dalam skenario yang disertai target kerja lebih ketat dan keterikatan pada satu perusahaan.
Data tersebut semakin menarik ketika melihat alasan para pengemudi mempertahankan kemitraan. Sebanyak 59 persen responden menyebut fleksibilitas jam kerja sebagai alasan utama, sedangkan 31 persen menyebut potensi pendapatan yang lebih tinggi dari upah minimum. Di Sulawesi, potensi pendapatan bahkan disebut oleh 60 persen pengemudi. Bagi saya, data tersebut membuat penjelasan Kak Rizal menjadi semakin relevan, karena keinginan mempertahankan fleksibilitas ternyata bukan hanya muncul dari beberapa driver yang ia temui.
Namun Kak Rizal juga mengingatkan bahwa fleksibilitas tidak selalu berarti kebebasan. Dalam pembicaraan kami, ia menjelaskan bahwa kondisi driver sangat beragam dan harus dilihat secara hati-hati. Seorang driver bisa memilih fleksibilitas karena memiliki pekerjaan lain atau ingin menyesuaikan waktu dengan keluarga, tetapi driver lain bisa saja berada dalam posisi yang terpaksa fleksibel karena tidak memiliki sumber pendapatan lain.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wulansari, Novianto, Keban, dan Hernawan yang melibatkan wawancara terhadap 290 pengemudi platform di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam ekonomi gig dapat berjalan bersamaan dengan ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan perusahaan platform. Dalam kondisi tertentu, fleksibilitas memang menjadi pilihan, tetapi dalam kondisi lain fleksibilitas dapat menjadi bentuk kerentanan karena pekerja tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan.
Saya kemudian memahami bahwa persoalannya bukan sekadar apakah driver bebas menentukan jam kerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kebebasan tersebut benar-benar lahir dari pilihan atau muncul karena keadaan ekonomi. Driver yang mengaktifkan aplikasi setelah mengantar anak sekolah dan driver yang mengaktifkan aplikasi selama mungkin karena harus mengejar pendapatan harian sama-sama terlihat fleksibel, tetapi posisi keduanya sangat berbeda.
Kak Rizal juga menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan tetap diperlukan karena hubungan antara driver dan perusahaan platform tidak sepenuhnya seimbang. Perusahaan memiliki sistem, algoritma, aturan aplikasi, dan kemampuan untuk menentukan banyak aspek dalam hubungan kerja, sementara driver bergantung pada platform untuk mendapatkan order. Karena itu, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, mekanisme pengaduan, transparansi aturan, dan perlindungan dari pemutusan akses sepihak tetap harus menjadi bagian dari kebijakan.
Pada saat yang sama, menurut penjelasan Kak Rizal, negara juga perlu berhati-hati agar perlindungan tidak berubah menjadi penyeragaman. Driver ojek online bukan kelompok yang homogen. Ada yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama, ada yang menggunakannya sebagai pekerjaan sampingan, ada yang bekerja sambil menjalankan usaha, dan ada pula yang hanya aktif pada waktu tertentu karena memiliki tanggung jawab keluarga.
Studi NBER 2026 mengenai pekerja platform di India, Indonesia, dan Kenya juga menunjukkan bahwa pekerjaan platform memiliki karakter yang kompleks. Penelitian tersebut menemukan bahwa fleksibilitas dapat memungkinkan sebagian pengemudi bekerja cukup banyak dan dalam kondisi tertentu memperoleh pendapatan bersih bulanan lebih tinggi daripada pekerjaan kasual berupah rendah, meskipun pendapatan bersih per jam dapat setara atau lebih rendah. Dengan demikian, fleksibilitas memang mempunyai nilai ekonomi, tetapi tetap harus dibaca bersama persoalan pendapatan, biaya kerja, dan pilihan pekerjaan lain.
Dari penjelasan Kak Rizal, saya menangkap bahwa perdebatan mengenai status “mitra” dan “pekerja” sebenarnya perlu diperluas. Kita tidak harus memaksa semua driver masuk ke dalam salah satu kategori. Yang lebih penting adalah mencari model yang dapat memberikan perlindungan tanpa menghilangkan kemampuan driver untuk mengatur waktu kerja mereka.
Salah satu kemungkinan yang muncul dari diskusi kami adalah model pekerja platform yang terlindungi tetapi tetap fleksibel. Driver tetap memiliki hak untuk menentukan kapan mengaktifkan aplikasi dan kapan berhenti, termasuk kemampuan menyesuaikan pekerjaan dengan keluarga atau pekerjaan lainnya. Pada saat yang sama, mereka tetap memperoleh perlindungan sosial, perlindungan kecelakaan kerja, mekanisme pengaduan, transparansi aturan platform, serta perlindungan ketika akun dinonaktifkan secara sepihak.
Bagi saya, gagasan tersebut menarik karena menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Negara tidak harus menentukan setiap jam seorang driver harus bekerja, tetapi harus memastikan bahwa ketika seseorang bekerja melalui platform, ia tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya tanpa perlindungan. Perusahaan platform juga tidak seharusnya menggunakan istilah “mitra” untuk melepaskan seluruh tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjalankan aktivitas ekonominya setiap hari.
Semakin lama mendengar penjelasan Kak Rizal, semakin jelas bagi saya bahwa kebijakan publik seharusnya dimulai dari pengalaman orang yang menjalani kebijakan tersebut. Driver yang mengantar anaknya ke sekolah sebelum bekerja bukan sedang menolak pekerjaan. Ia sedang mengatur kehidupan, dan kebijakan yang baik semestinya mampu memahami kenyataan semacam itu.
Pada akhirnya, kesimpulan dari diskusi dan paparan Kak Rizal Pauzi malam itu bagi saya cukup sederhana: driver ojek online memang membutuhkan perlindungan, tetapi perlindungan tidak harus berarti kehilangan fleksibilitas. Kita perlu mencari jalan yang tidak menjadikan driver sebagai pekerja tanpa hak, tetapi juga tidak membiarkan mereka sebagai “mitra” yang menanggung seluruh risiko sendiri. Di antara kedua pilihan tersebut masih terdapat ruang untuk merancang kebijakan yang lebih adil.
Saya pulang dari pertemuan itu dengan satu refleksi. Mungkin persoalannya bukan karena driver terlalu sulit diatur, tetapi karena kita terlalu sering melihat kehidupan manusia melalui kategori yang terlalu sederhana. Padahal, di balik seorang driver ada keluarga, kebutuhan ekonomi, pekerjaan lain, tanggung jawab sosial, dan keputusan pribadi tentang bagaimana ia ingin menjalani hidupnya.
Maka, jika masa depan ojek online memang hendak dibenahi, pertanyaannya jangan berhenti pada bagaimana membuat driver lebih terlindungi. Kita juga harus bertanya bagaimana membuat mereka tetap memiliki ruang untuk mengatur hidupnya sendiri. Sebab dari diskusi semalam bersama Kak Rizal, saya semakin percaya bahwa pekerjaan yang layak bukan hanya tentang perlindungan ketika bekerja, tetapi juga tentang kemampuan seseorang untuk tetap memiliki kendali atas waktu dan kehidupannya.
