Oleh : Andi Fauzan Mattalitti*
Friedrich Glasl (1980) tidak menulis teorinya untuk menggambarkan perang antarnegara. Ia menulis untuk menjelaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya karena jauh lebih biasa. Bagaimana konflik yang tampaknya sepele bisa bergerak secara sistematis menuju kehancuran, tahap demi tahap, tanpa ada satu pun pihak yang benar-benar menginginkannya. Model eskalasi 9 tahap yang ia kembangkan bukan sekadar taksonomi akademis. Ia adalah peta peringatan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah meninggalkan jejak yang cukup untuk dibaca melalui peta itu.
Pada fase awal pemerintahan, yang kira-kira bersesuaian dengan Tahap 1 dalam model Glasl, yakni Hardening, dinamika yang muncul adalah menguatnya posisi masing-masing pihak. Opini-opini mengeras. Kecurigaan terhadap motif lawan tumbuh perlahan. Survei SMRC mencatat bahwa kepuasan publik yang bertengger di 81,2 persen pada November 2025 sudah mulai menunjukkan retakan. Bukan karena ada insiden besar, melainkan karena ekspektasi yang tidak segera bertemu dengan kenyataan. Ketegangan pada tahap ini bersifat laten, kata Glasl. Ia belum meledak, tetapi sudah mengendap.
Masalahnya, ketegangan laten tidak bertahan lama dalam ekosistem informasi yang bergerak cepat.
Perpindahan ke Tahap 2, Debat dan Polemik, terjadi begitu ruang publik mulai mengonversi kekecewaan menjadi argumen. Diskusi yang tadinya mencari pemahaman bergeser menjadi kontestasi. Masing-masing pihak berusaha mendominasi, bukan memahami. Interaksi verbal bergeser dari argumen rasional menuju isu emosi dan kekuasaan. Sebagian pihak masih berkomitmen pada kepentingan bersama, tapi sudah mulai terombang-ambing antara kerjasama dan kompetisi. Itulah persis yang terlihat ketika debat soal program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat berubah dari diskusi evaluatif menjadi pertempuran naratif.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah gerak menuju Tahap 3, yang oleh Glasl disebut sebagai fase Tindakan, Bukan Kata-Kata.
Perpindahan ini terjadi ketika salah satu pihak mulai merasa bahwa berbicara tidak lagi berguna. Kepercayaan bahwa dialog akan menyelesaikan masalah runtuh, dan perilaku non-verbal mengambil alih sambil mempercepat eskalasi. Sinyal-sinyal itu sudah teridentifikasi. Upah buruh rata-rata bertahan di Rp3,29 juta per bulan per Februari 2026, sementara inflasi pangan bergejolak menyentuh 5,03 persen per September 2026. Kelompok menengah ke bawah tidak lagi menyuarakan kekecewaannya melalui debat. Ia menyuarakannya melalui kepasifan, melalui ketidakhadiran, melalui angka kepuasan yang terus melorot menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026 menurut SMRC.
Paralel dengan ini, dinamika Tahap 4 mulai teridentifikasi di permukaan. Tahap ini oleh Glasl dinamai Gambaran dan Koalisi.
Pada tahap ini, konflik tidak lagi tentang masalah yang sebenarnya. Ia berkembang menjadi masalah menang dan kalah. Reputasi menjadi taruhan. Deniable punishment behavior muncul. Stereotip menguat dan sulit diubah. Gejala paling menonjol adalah sulitnya masing-masing pihak menyebutkan sifat-sifat positif pihak lain. Celah di antara angka Laboratorium Suara Indonesia yang mencatat kepercayaan publik di 78,7 persen dan angka Tempo Data Science yang mencatat kepuasan di 37 persen dalam periode yang berdekatan bukan semata persoalan metodologi survei. Ia adalah penanda bahwa ruang publik sudah terfragmentasi sedemikian rupa sehingga dua realitas yang sangat berbeda bisa eksis secara bersamaan tanpa saling menyentuh.
Inilah posisi yang paling kritis sekaligus paling menarik dari perspektif resolusi konflik.
Pertama, mengapa posisi ini kritis. Glasl menegaskan bahwa Tahap 4 adalah titik belok. Di sebelah kanannya berdiri Tahap 5, Kehilangan Muka, di mana serangan pribadi terbuka menjadi strategi utama dan pihak lain mulai dilihat dalam terminologi malaikat dan setan. Jika Indonesia memasuki Tahap 5, eskalasi selanjutnya menuju Tahap 6 (Ancaman sebagai Strategi) dan Tahap 7 (Kerusakan Terbatas, di mana norma dan etika diabaikan) akan jauh lebih sulit dibendung. Ramsbotham, Woodhouse, dan Miall (2016) mengingatkan bahwa konflik yang memasuki fase ketiga eskalasi Glasl, yakni Tahap 7 hingga 9, membutuhkan intervensi eksternal yang jauh lebih masif dan jauh lebih mahal.
Kedua, posisi ini sekaligus menawarkan peluang. Berada di antara Tahap 3 dan 4 berarti mekanisme intervensi yang lebih ringan masih relevan. Glasl sendiri menyusun peta intervensi yang berjenjang. Negosiasi dan fasilitasi masih efektif pada fase awal, sebelum konsultasi dan mediasi diperlukan di fase tengah, dan sebelum intervensi kekuasaan menjadi satu-satunya jalan di fase akhir. Malik (2017) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa jembatan perdamaian selalu lebih mudah dibangun sebelum kerusakan total terjadi. Di sinilah ruang bertindak itu masih ada.
Ketiga, apa yang secara konkret harus diintervensi. Pelajaran terpenting dari model Glasl bukan pada deskripsi tahapannya, melainkan pada diagnosisnya tentang mekanisme eskalasi. Eskalasi bergerak bukan karena ada pihak yang secara sadar menginginkan kehancuran, melainkan karena masing-masing pihak merasa bahwa tindakannya adalah reaksi defensif yang sah terhadap tindakan pihak lain. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas eskalasi lebih lanjut. Kondisi itu sudah mulai terlihat. Pemerintah membaca kritik sebagai serangan politik. Pengkritik membaca setiap respons pemerintah sebagai penghindaran akuntabilitas. Kedua pembacaan itu mempererat spiral yang sama.
Memutus spiral ini tidak membutuhkan pihak yang mengakui kekalahan. Ia membutuhkan pihak yang dengan sadar memilih untuk keluar dari logika eskalasi.
Glasl menyebut kondisi ideal sebagai win-win, yang hanya mungkin pada Tahap 1 dan 2. Pada posisi kita sekarang, di antara Tahap 3 dan 4, tujuan yang realistis bukanlah kemenangan bagi siapa pun, melainkan pencegahan agar logika win-lose tidak bergeser menjadi lose-lose. Bangsa yang memasuki fase lose-lose dalam terminologi Glasl adalah bangsa yang tidak lagi bisa menghitung kerugian kolektifnya karena semua pihak sudah terlalu sibuk memastikan pihak lain menderita lebih banyak.
Dua tahun Prabowo-Gibran adalah cermin. Yang muncul di sana bukan hanya wajah sebuah pemerintahan. Yang muncul adalah wajah kita sendiri dalam merespons kekecewaan, dalam membaca perbedaan, dalam memilih antara memperkeruh dan memperbaiki.
Dan cermin itu tidak berbohong. Ia menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya jatuh ke titik tanpa jalan kembali. Tapi ia juga menunjukkan betapa cepatnya kita berjalan ke arah sana, tanpa banyak yang menyadarinya.
Glasl tidak menulis untuk menakut-nakuti. Ia menulis agar kita tahu di mana kita berdiri, sebelum terlalu jauh untuk berbalik. Dua tahun sudah berlalu. Jendela itu masih ada. Tapi ia tidak akan terbuka selamanya.
*) Penulis merupakan Mahasiswa Magister Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kader IMM Korkom UNHAS, Pegiat di Kampus Gagasan dan co-founder gerakan literasi digital @publicchoice_id
